Isu politisasi: Masjid di Indonesia 'paling bebas di Asia Tenggara'

masjid Hak atas foto Ed Wray/Getty
Image caption Persoalan 'politisasi masjid' muncul lagi ke permukaan setelah awal pekan lalu sekelompok orang mengklaim akan menggelar apa yang disebut sebagai program antipolitisasi masjid.

Walau mendukung upaya membersihkan masjid dari kegiatan politik praktis yang memecah belah, sejumlah kalangan di Indonesia terbelah pendapatnya ihwal upaya mengatur isi ceramah di masjid-masjid yang belakangan dinilai banyak dipolitisasi.

Mereka mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu, pimpinan ormas Islam, dan pengurus masjid lebih berperan aktif agar masjid tidak digunakan untuk kegiatan politik praktis yang bersifat memecah belah.

"Siapa yang harus mengatur? Memang dilema, kalau kita minta negara untuk mengatur, itu bagi saya bukan jalan keluar yang baik," kata Rumadi Ahmad, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU).

Menurutnya, praktek keagamaan yang berada di ruang privat, tidak semestinya diurusi pula oleh negara sehingga menyarankan supaya masalah 'politisasi masjid' diserahkan kepada organisasi masyarakat ke-Islaman.

"Misalnya ormas keagamaan. Di NU ada lembaga takmir masjid. Juga di Muhammadiyah," ujar Rumadi kepada BBC Indonesia, Senin (23/04). Dia meyakini kehadiran dua ormas itu akan berdampak luas dalam 'membentengi' masjid dari aktivitas politik praktis.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Pada Pilkada Jakarta tahun lalu, di sejumlah masjid ada spanduk yang mengajak agar tidak mensalatkan jenazah pendukung dan pembela Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ditambahkannya masjid "harus disterilkan" dari politik untuk perebutan kekuasaan namun tidak sepakat apabila negara dilibatkan secara penuh.

"Yang penting, memberikan kedewasaan kepada masyarakat untuk bisa mengatur dirinya sendiri," tegasnya.

'Antipolitisasi masjid'

Persoalan 'politisasi masjid' muncul lagi ke permukaan setelah awal pekan lalu sekelompok orang mengklaim akan menggelar yang disebut sebagai program antipolitisasi masjid.

Ini dilakukan sebagai reaksi terhadap dugaan masih berlangsungnya ceramah berisi fitnah dan hujatan untuk tujuan politik praktis di sejumlah masjid, kata deklaratornya.

Hak atas foto Reuters
Image caption Sejumlah umat muslim menunaikan salat di Masjid Istiqlal di sela-sela aksi menentang kandidat petahana Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, pada 11 Februari 2017.

Gerakan nasional jutaan relawan dukung Joko Widodo, demikian nama kelompok itu, mengklaim akan menggelar ceramah di masjid-masjid untuk menepis isu miring seputar Presiden Joko Widodo.

"Yang pasti ustaznya nasionalis dan benar-benar paham agama," kata koordinatornya, Sylver Matutina di Jakarta, seperti dikutip Tempo.co, Minggu (22/04).

Relawan Projo 'menolak'

Belum begitu jelas seperti apa rencana aksi mereka dan siapa saja penceramah yang akan dilibatkan dalam program antipolitisasi masjid tersebut.

Namun rencana ini langsung mendapatkan kritikan, termasuk dari salah-satu kelompok relawan pendukung Jokowi, Projo.

Hak atas foto DPP Projo
Image caption Ketua umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi (ujung kiri) mempertanyakan rencana antipolitisasi masjid yang diprakarsai gerakan nasional jutaan relawan dukung Joko Widodo.

Kendati mendukung upaya pelarangan kegiatan kampanye di masjid-masjid, Projo menolak usulan Sylver dan kawan-kawan.

"Sudah cukuplah. Yang penting KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang melarang (menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan politik yang memecah belah)," kata ketua Projo, Budi Arie Setiadi kepada BBC Indonesia.

Budi kemudian menghimbau agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh-tokoh agama menyerukan agar semua tempat ibadah dijauhkan dari kegiatan politik yang memecah belah.

"Tempat ibadah itu untuk kemaslahatan umat, ini seperti TNI dan polisi yang harus bersikap netral," ujar Budi.

'Pernyataan murahan'

Sikap keras ditunjukkan oleh Kapitra Ampera -seorang pengacara sekaligus koordinator Tim Pembela Umat, yang selama ini terlibat membela sejumlah tokoh Islam tertentu dalam sejumlah kasus hukum.

"Kalau ada orang yang mengatakan ada 'politisasi masjid', itu statement murahan dan kacangan, yang tidak mengerti Islam," kata Kapitra Ampera kepada BBC Indonesia, Selasa (24/04).

Hak atas foto Nurmulia Rekso Purnomo/Tribunnews.com
Image caption "Kalau ada orang yang mengatakan ada 'politisasi masjid', itu statement murahan dan kacangan, yang tidak mengerti Islam," kata Kapitra Ampera.

"Bagaimana mungkin kita memisahkan Islam dari politik, karena kekuasaan itu domainnya politik, dan kekuasaan menentukan kesejahteraan manusia," jelasnya.

Tentu saja, konsep politik dalam Islam itu, misalnya, tidak membuka aib orang lain atau memfitnah orang lain, katanya.

Kapitra tak memungkiri adanya masjid yang digunakan para penceramahnya untuk memfitnah dan memecah untuk kepentingan politik.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Aksi 5 Mei 2017 dimulai dari Masjid Istiqlal menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama diputus bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama.

"Kadang-kadang ulama, ustaz atau dai yang mungkin keblablasan dalam terminologi politik," tutur Kapitra.

Ia menambahkan, kelompok ekstrim ada pada setiap agama yang ditunjukkan dengan politisasi tempat ibadah untuk kepentingan politik praktis.

"Saya punya rekaman banyak sekali," tandasnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Masjid Indonesia 'paling merdeka' di Asia Tenggara

Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, mewadahi sekitar 800.000 masjid di seluruh Indonesia, mengakui tidak ada petunjuk yang tegas terkait isu politisasi masjid.

Nasaruddin Umar, anggota majelis mustasyar DMI, mengatakan pihaknya memberikan "kebebasan yang terukur" kepada para penceramah agama alias khatib di masjid-masjid.

Hak atas foto AFP
Image caption Imam besar Masjid Istiqlal, Nazarudin Umar (kanan) saat menerima kunjungan Wapres AS Mike Pence, 20 April 2017.

"Larangannya hanya di KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu tidak boleh menjadikan masjid sebagai arena kampanye. Tetapi bagi kami pengelola masjid, kita tidak memberikan pembatasan khusus kepada siapapun yang menjadi khatib," kata Nasaruddin Umar kepada BBC Indonesia.

Walaupun tidak pernah menjadikan masjid Istiqlal sebagai arena politik praktis, masjidnya tidak tidak pernah memberikan "semacam larangan" kepaca calon pengkhotbah.

Masjid Istiqlal Jakarta, tegasnya, hanya mengundang orang-orang tertentu sebagai khatib karena menganggapnya "sudah matang".

Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP
Image caption Dewan Masjid Indonesia, DMI, mengakui tidak ada petunjuk yang tegas terkait isu politisasi masjid.

"Sehingga kami tidak khawatir orang-orang yang kita percaya sebagai khatib akan menyampaikan sesuatu yang kontroversi, semisal adu domba satu sama lain," ungkapnya.

Berbeda dengan Malaysia atau Brunei yang mengharuskan khotbah di masjid-masjid "seragam", maka Indonesia tidak perlu mengeluarkan aturan resmi tentang keberadaan para khatib.

"Regulasi nasionalnya tidak ada rambu-rambu seperti di Malaysia atau Brunei. Indonesia adalah satu-satunya masjid di Asia Tenggara yang paling merdeka," tegasnya.

Apa yang bisa dilakukan Bawaslu?

Sebenarnya ada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sudah melarang kampanye dilakukan di tempat ibadah, kantor pemerintah, dan tempat pendidikan.

"Karena ini dilarang, kami menyerukan dan melakukan pencegahan pada peserta pemilu agar tidak menjadikan tempat-tempat itu sebagai tempat kampanye," kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Apakah Bawaslu dapat menindak ceramah di masjid-masjid yang isinya berisi kampanye politik yang memfitnah orang lain?

Sanksi terberatnya, menurutnya, apabila sudah ada putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, maka anggota DPR, DPA, DPRD yang terlibat akan "dibatasi" masuk dalam daftar calon tetap.

"Dalam UU itu, diatur pula hukuman pidana sampai dua tahun dan denda Rp18 juta," katanya.

Dengan demikian, tambahnya, siapapun yang melakukan 'politisasi agama' selama kampanye dapat dikenai sanksi seperti diatur dalam UU Nomor 7/2017.

"Baik dari sisi tempat (masjid) dan materinya (muatan SARA, menghasut, adu domba, penghinaan), sudah diatur semua sanksinya."

Walaupun demikian, menurut Afifuddin, Bawaslu tidak berhak ikut campur apabila cermah-cermah di tempat ibadah itu "hanyalah ujaran-ujaran yang tidak jelas arahnya".

"Kalau secara teknis, apa yang disebut kampanye, kami merujuk definisi kampanye. Kalau ceramah yang ada unsur politik, itu belum tentu kampanye," tegas Afifuddin.

Berita terkait