Penghentian kasus penodaan Pancasila oleh Rizieq Shihab: 'Tidak ada barter dengan kasus Sukmawati'

rizieq shihab Hak atas foto BAGUS INDAHONO / EPA
Image caption Penghentian penyidikan kasus Rizieq Shihab, menurut Polda Jabar, karena tidak cukup bukti.

Tim kuasa hukum Rizieq Shihab menegaskan tidak ada 'kesepakatan politik' antara pihaknya dengan kepolisian di balik penghentian kasus dugaan penodaan Pancasila oleh Polda Jawa Barat.

Penghentian kasus Rizieq Shihab 'tidak terkait' dengan kasus dugaan penodaan agama oleh Sukmawati Sukarnoputri, tegas salah-seorang pengacaranya.

"Tidak ada kompensasi, tidak ada deal (kesepakatan). Semua berdasarkan hukum," kata Kapitra Ampera, pengacara Rizieq Shibab yang juga koordinator Tim Pembela Umat kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (04/05).

"Tidak ada barter. Soal Sukmawati itu soal lain, soal yang berbeda," tandasnya.

Seperti diketahui, Rizieq dilaporkan oleh Sukmawati ke Polda Jabar terkait pernyataannya yang dianggap menodai Pancasila. Namun belakangan, Sukmawati ganti dilaporkan oleh sejumlah kalangan kepada kepolisian terkait puisinya yang dianggap menodai agama.

"Kalau laporan Sukmawati memenuhi unsur delik, tentu harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ada unsur delik, tentu harus dihentikan," ujar Kapitra.

Hak atas foto HAK ATAS FOTO REUTERS
Image caption Sukmawati sebelumnya telah dilaporkan oleh sejumlah kalangan kepada kepolisian terkait isi puisinya yang dianggap menodai agama.

Kapitra menyatakan penghentian penyidikan kliennya murni alasan hukum, karena menurutnya kliennya tidak pernah melawan hukum terkait pernyataannya soal Pancasila.

"Tidak ada alat bukti, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Habib Rizieq," tandasnya.

Itulah sebabnya, pihaknya memberikan apresiasi dan rasa hormat kepada Kapolri, Kapolda Jabar, serta Menkopolhukam Wiranto atas keputusan penghentian penyidikan itu.

Hak atas foto NURMULIA REKSO PURNOMO/TRIBUNNEWS.COM
Image caption Kapitra Ampera menyatakan penghentian penyidikan kliennya murni alasan hukum.

"Dan apresiasi yang tinggi kepada Presiden (Joko Widodo) yang telah menempatkan situasi bahwa hukum merupakan aturan yang harus ditaati," ujarnya.

Dia kemudian mengharapkan agar kasus-kasus serupa yang melilit kliennya agar dihentikan pula. Dan apabila semua kasusnya dihentikan, lanjutnya, kliennya akan kembali ke Indonesia.

"Kalau semua kasusnya di-SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara), tidak ada alasan tidak pulang," tambahnya.

'Tidak cukup bukti'

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Jawa Barat menghentikan kasus dugaan penodaan Pancasila dengan tersangka, Rizieq Shihab.

Penyidikan kasus tersebut ternyata sudah dihentikan oleh Polda Jabar pada akhir Februari 2018 lalu dengan alasannya tidak cukup bukti.

"Ya, tim penyidik Dit Krimum (Direktoran Kriminal Umum) Polda Jabar telah menghentikan sekitar bulan Febuari 2018 akhir," ungkap Kabidhumas AKBP Trunoyudho Wisnu Andiko, saat dihubungi, Jumat (04/05).

Hak atas foto Julia Alazka
Image caption Rizieq Shihab saat tiba di Mapolda Jabar dengan didampingi tim pengacara pada awal 2017.

AKBP Trunoyudho menegaskan bahwa penyidikan atas Rizieq Shihab sebagai tersangka sudah diulakukan setelah Polda Jawa Barat menerima limpahan laporan Sukmawati Soekarnoputri dari Bareskrim Polri.

"Namun sejauh ini kurang cukup bukti untuk ditindaklanjuti dalam proses penyidikannya," ujarnya kepada Julia Alazka, yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

Trunoyudho menyebutkan bahwa polisi telah menyerahkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) kepada tim pengacara Rizieq Shihab.

Sukmawati menuduh Rizieq melontarkan kata-kata yang tidak pantas terkait Pancasila. Ia juga mengatakan bahwa Rizieq mencemarkan nama baik proklamator.

Hak atas foto AFP
Image caption Sukmawati menuduh Rizieq melontarkan kata-kata yang tidak pantas terkait Pancasila. Ia juga mengatakan bahwa Rizieq mencermarkan nama baik proklamator.

Rizieq sendiri pernah diperiksa oleh Polda Jabar terkait laporan Sukmawati ini, setelah sebelumnya dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Para pengurus Front Pembela Islam -organisasi yang dia pimpin- mengatakan bahwa kasus-kasus yang disangkakan kepada Rizieq adalah 'rekayasa, dipaksakan dan Rizieq telah menjadi sasaran kriminalisasi'.

Selain kasus dugaan penodaan Pancasila, yang sekarang dihentikan, Rizieq masih menghadapi kasus pornografi, terkait dengan dugaan percakapannya dengan seorang perempuan.

Rizieq juga menyebut kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi, yang membuatnya lebih memilih berada di Arab Saudi.

Topik terkait

Berita terkait