Meski bersyarat, mobil dinas untuk mudik 'tak sejalan' reformasi birokrasi

Mobil dinas Hak atas foto Detikcom/Agung Pambudhy
Image caption Kepastian izin penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran menanti surat edaran Menteri PANRB.

Aturan penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran akan segera disahkan melalui surat edaran. Meski diklaim akan memuat sejumlah syarat, kebijakan itu dinilai tak sesuai semangat reformasi birokrasi.

Sejak pengizinan mobil dinas untuk mudik dipublikasikan 30 April lalu, aturan resmi wacana tersebut masih terus dibahas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur menjelaskan kebijakan mobil dinas untuk mudik hanya akan berlaku untuk pegawai negeri berpangkat eselon V atau yang setara.

"Saya mau coba membantu pegawai-pegawai yang rendah itu," ujarnya kepada pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (04/05).

Asman mengatakan kebijakan itu tidak berlaku bagi pegawai atau pejabat negara eselon IV ke atas, yang mendapatkan fasilitas mobil yang melekat tak hanya untuk kebutuhan dinas.

Juru bicara Kementerian PANRB, Herman Suryatman, menyebut lembaganya tak ingin salah langkah terkait penggunaan barang milik negara.

"Kami harus berhati-hati, ada koridor, tapi ada dinamika nyata yang membutuhkan respon. Kami akan pertimbangkan berbagai aspek, tidak keluar dari aturan," jelasnya kepara wartawan BBC Indonesia, Abraham Utama.

Herman mengaku tak dapat berbicara banyak terkait wacana itu karena surat edaran belum selesai disusun namun penggunaan kendaraan milik negara harus disetujui oleh pimpinan instansi.

"Nanti akan ada panduan atau pedoman bagi apartur sipil negara," tutur Herman.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Setiap kepala daerah setiap lebaran memiliki kebijakan berbeda tentang penggunaan mobil dinas untuk mudik.

Namun pengajar ilmu administrasi publik di Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, berpendapat kebijakan mobil dinas untuk mudik itu melanggengkan tradisi penggunaan barang milik negara untuk kepentingan pribadi.

Padahal kata Lina, pada dasarnya mobil milik instansi pemerintah hanya dapat digunakan untuk keperluan kedinasan.

Ketentuan itu tertera pada pasal 8 ayat (2) huruf d dalam Peraturan Pemerintah 27/2014, bahwa barang milik negara digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor.

"Pemerintah terkesan ingin membela pegawainya. Pulang kampung bukan tugas kedinasan," ucap Lina.

Izin penggunaan mobil dinas untuk mudik disebut Lina juga dapat memicu kolusi mengingat jumlah mobil dinas yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai negeri.

"Yang mendapat fasilitas mobil itu pimpinan di unit tertentu. Misalnya dia tidak membutuhkan dan menyerahkan mobil dinas ke anak buahnya, bagaimana cara membagi mobil itu ke anak buahnya?" kata Lina.

Lebih dari itu, Lina menyebut Menteri PANRB, Asman Abnur, tak konsisten soal mobil dinas untuk mudik. Jelang lebaran tahun 2017, Asman mengeluarkan larangan, tapi tahun ini memperbolehkannya.

"Kebijakan harus berbasis bukti, data, dan peraturan lain. Jangan tahun ini tidak boleh, tahun depan lihat kondisi," ujarnya.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Menteri PANRB Asman Abnur menganulir larangan penggunaan mobil untuk mudik yang dibuatnya tahun 2017.

Mengutip kantor berita Antara, 12 Juni 2017 Asman mengatakan penggunaan mobil dinas untuk mudik terancam sanksi PP 53/2010 tentang disiplin PNS.

Perbuatan itu disebutnya juga tak sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

Semenara itu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, berpendapat pencegahan korupsi sebaiknya berawal dari tidak menggunakan barang negara untuk kepentingan pribadi.

"Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam penggunaan wewenang atau posisi, kami mengimbau pimpinan instansi tidak mengizinkan para pegawainya menggunakan fasilitas dinas," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Dalam beberapa tahun terakhir KPK selalu mengimbau pegawai negeri tak memanfaatkan fasilitas negara untuk mudik lebaran.

Meski demikian, sejumlah kepala daerah mengambil kebijakan berbeda, antara lain di Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, dan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Berita terkait