Koopssusgab dan keterlibatan TNI dalam antiterorisme yang 'butuh batasan jelas'

Petugas dengan bersenjata lengkap menjaga salah satu rumah terduga teroris seusai penggerebekan di Gempol, Tangerang, Banten. Hak atas foto MUHAMMAD IQBAL/ANTARA FOTO
Image caption Polisi mengaku telah menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI untuk menangkap terduga teroris.

Pengamat memperingatkan bahwa pelibatan TNI dalam operasi antiterorisme perlu dibatasi oleh Keputusan Presiden demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Pemerintah mempertimbangkan untuk melibatkan militer dalam menangkal terorisme, menyusul serangkaian aksi teror di Indonesia belakangan ini.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui pengaktifan satuan gabungan TNI untuk membantu Polri memberantas terorisme.

Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) akan dikomandoi Panglima TNI, yang dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan Kapolri.

"Unsur-unsur di dalamnya (adalah) kekuatan-kekuatan dari pasukan khusus darat, laut, dan udara yang terpilih, yang terbaik," kata Moeldoko kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (16/05).

Adapun teknis koordinasinya akan dibicarakan oleh Kapolri dengan Panglima TNI, kata Moeldoko.

Hak atas foto Kornelis Kaha/ANTARA FOTO
Image caption Prajurit TNI berjaga di kawasan Bandara El Tari Kupang, NTT. TNI ikut memperketat keamanan di beberapa wilayah setelah rangkaian serangan bom di Surabaya, namun keterlibatannya dalam menangkal terorisme perlu dibatasi, menurut pengamat.

Bagaimanapun Hendardi – Ketua Setara Institute, lembaga pegiat HAM dan demokrasi – menegaskan bahwa tanpa batasan yang jelas, maka Koopsusgab justru "hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara".

"Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu akan berulang. Cara ini juga rentan menjadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019," jelas Hendardi dalam pernyataannya.

Koopsusgab pertama kali dibentuk pada 2015, ketika Moeldoko menjabat sebagai panglima TNI namun satuan tersebut dibekukan oleh penerusnya, Gatot Nurmantyo.

Apakah polisi membutuhkan bantuan TNI?

Sebelum Koopsusgab diaktifkan, polisi sebenarnya sudah menggandeng Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI untuk menangkap terduga teroris setelah serangan teror di Surabaya.

Juru bicara Polri, Irjen Setyo Wasisto, menjelaskan Kopassus membantu Brimob dalam operasi penangkapan dan penggerebekan, dengan memberi contoh penangkapan teroris di Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Tangerang dan beberapa daerah lain semuanya melibatkan Kopassus.

"Kopassus sudah ikut masuk. Pak Kapolri sampaikan," kata Setyo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (16/05).

Hak atas foto Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
Image caption Kapolri Tito Karnavian telah mengatakan bahwa ia menyambut pelibatan TNI dalam operasi antiterorisme.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian menyambut keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers setelah serangan di Surabaya, Senin (14/05), Tito menyatakan dirinya "tidak keberatan".

"Setuju malah, untuk teman-teman TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme," kata Tito, "Namun detailnya seperti apa langkah-langkahnya, ini nanti akan diatur dalam Kepres, yang diatur Bapak Presiden."

Peran TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyebutkan bahwa mengatasi aksi terorisme termasuk dalam operasi militer selain perang, yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Poin pelibatan TNI ini juga tercantum pada draf revisi UU Antiterorisme, yang sedang digodok di DPR.

Apakah ini ide bagus?

Menurut pengamat militer Al Araf, pelibatan TNI dalam menangkal terorisme tergantung pada kapasitas kepolisian dalam menilai eskalasi ancaman.

Jika Kapolri merasa membutuhkan bantuan untuk mengatasi ancaman yang ada, tuturnya, maka pelibatan sah-sah saja asalkan sifatnya perbantuan dengan kendali operasi penanganan dan penindakan tetap berada di kepolisian.

"Tidak akan bermasalah jika sifatnya sebagai bagian dari internal TNI, dan tidak diperuntukkan untuk mengambil alih kewenangan Polri," kata direktur lembaga pemantau HAM Imparsial itu.

Namun Al Araf memperingatkan tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan mendesak Presiden Joko Widodo perlu segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres)karena polisi saat ini telah meminta bantuan TNI.

"Supaya jelas parameter siapa yang akan dilibatkan dalam kesatuan TNI, untuk berapa lama, menggunakan anggaran dari mana, proses akuntabilitasnya seperti apa."

Kepres ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelibatan itu bersifat sementara, tambah Al Araf.

Apa kata masyarakat?

Dukungan dari masyarakat kepada TNI untuk membantu operasi antiterorisme meningkat setelah serangan di Surabaya, antara lain seperti terlihat dalam beberapa pesan di Twitter.

Topik terkait

Berita terkait