Kemenag bersikukuh 'tidak akan mencabut' daftar nama 200 mubalig

Umat Islam Hak atas foto AFP
Image caption Umat Islam tengah menjalankan ibadah salat di sebuah masjid di Jakarta.

Walaupun melahirkan gelombang protes di masyarakat, Kementerian Agama menolak membatalkan penerbitan daftar 200 nama penceramah agama Islam atau mubalig yang direkomendasikan kepada masyarakat.

Alasannya, daftar mubalig - yang masih terbuka untuk ditambahkan itu - dibutuhkan sebagai pegangan masyarakat untuk membendung kehadiran penceramah yang dianggap menghasut, kata seorang pejabat Kementerian Agama.

"Tidak akan ditinjau, tidak akan dicabut, tapi (Kementerian Agama) akan semakin mendengarkan masukan dari masyarakat, terutama dari ormas-ormas Islam," kata Ketua Balai Litbang Kementerian Agama, Muhammad Adlin Sila kepada BBC News Indonesia, Senin (21/05).

Kementerian Agama, sambungnya, sejauh ini terus menerima masukan dari masyarakat tentang nama-nama mubalig yang layak ditambahkan dalam daftar tersebut.

"Mungkin itu bisa ribuan (jumlahnya)," ungkapnya. Namun demikian dia belum bisa memastikan apakah nantinya nama-nama tambahan dalam daftar itu akan diumumkan ke masyarakat.

Hak atas foto ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Image caption Walaupun melahirkan gelombang protes, Kementerian Agama menolak membatalkan penerbitan daftar 200 nama penceramah agama Islam atau mubalig yang direkomendasikan kepada masyarakat. Foto; Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Semenjak daftar 200 nama mubalig itu tersebar ke masyarakat, Jumat (18/05), muncul pro dan kontra di masyarakat.

Beberapa nama penceramah agama Islam yang dikenal, seperti Rizieq Shihab dan Abdul Somad, tidak tertera dalam daftar itu, tetapi mubaligh Abdullah Gymnastiar ada di dalamnya.

Sebagian anggota masyarakat menyambut antusias daftar nama-nama mubaligh tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menolaknya, di antaranya Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Namanya tercantum dalam daftar itu, tetapi dia justru menuntut agar daftar 200 nama penceramah itu dicabut karena dianggap dapat memecah belah umat Islam dan ulama.

"Cenderung mengakibatkan pecah-celah di antara mubalig dan diantara umat (Islam)," kata Dahnil dalam keterangan resminya melalui video. Dia juga meminta namanya dianulir dari daftar tersebut.

Dahnil juga menganggap rekomendasi nama-nama mubaligh itu "keliru" dan dapat memunculkan "kecurigaan dari umat dan mubaligh terhadap negara".

"Dan tidak perlu juga ditambah daftarnya," tandasnya.

Hak atas foto Dahnil Anzar Simanjuntak
Image caption Sebagian masyarakat menyambut antusias daftar nama-nama mubalig tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menolaknya, di antaranya Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak (foto atas).

Penolakan juga dilontarkan para politikus di DPR dan sebagian tokoh Islam yang kemudian meminta agar Kementerian Agama menganulir daftar tersebut.

Tetapi tidak semua setuju dengan usulan pencabutan daftar 200 mubalig itu, di antaranya Rumadi Ahmad, kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU), yang namanya masuk dalam daftar tersebut.

"Menurut saya, klarifikasi dari kemenag sudah cukup menjelaskan dan kalau Kemenag mau menambah daftar nama-nama (mubalig), menurut saya bagus-bagus saja," kata Rumadi kepada BBC Indonesia, Senin (21/05).

Walaupun demikian, Rumadi mengusulkan agar Kementerian Agama nantinya perlu memberikan semacam petunjuk (guidance) kepada pengelola masjid ibadah atau majelis taklim agar berhati-hati terkait kehadiran penceramah yang suka menyebarkan provokasi.

Hak atas foto NU Online
Image caption Tidak semua setuju dengan usulan pencabutan daftar 200 mubalig, di antaranya Rumadi Ahmad, kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU), yang namanya masuk dalam daftar tersebut.

"Baru kemudian nanti disodorkan sejumlah nama, dan mengatakan 'kalau Anda membutuhkan ada beberapa nama yang bisa dipertimbangkan'," katanya memberikan contoh.

Dengan demikian, masyarakat tidak akan merasa kaget karena tiba-tiba disodorkan nama-nama mubalig tersebut.

Mengapa membuat daftar nama 200 mubalig?

Lebih lanjut, Ketua Balai Litbang Kementerian Agama, Muhammad Adlin Sila mengatakan, pihaknya menerbitkan rekomendasi daftar nama 200 mubalig itu karena ada masukan dari masyarakat.

"Itu permintaan masyarakat, jadi ini bukan top down (dari pemerintah)," tegas Adlin.

Sejumlah anggota masyarakat, lanjutnya, meminta agar Kemenag membuat daftar nama-nama mubalig yang dianggap memenuhi kriteria "nilai-nilai kebangsaan, cinta kepada NKRI dan nilai-nilai toleransi."

Hak atas foto AFP
Image caption Kriteria mubalig yang direkomendasikan kemenag untuk menjawab persoalan berkembangnya faham radikal di masyarakat yang diduga berawal dari isi ceramah agama.

Dia mengungkapkan permintaan ini bergulir cepat menjelang Ramadan, sehingga Kemenag harus cepat-cepat menghubungi secara perorangan perwakilan ormas Islam, semisal NU, Muhammadiyah atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk merekomendasikan nama-nama mubalig yang masuk kriteria tersebut.

"Angka 200 (nama mubalig) itu tidak dipatok dari awal. Ya dapatnya segitu sebelum Ramadan. Artinya, di luar itu, bukan berarti enggak boleh," tegasnya.

Untuk itulah, Kemenag masih membuka kepada masyarakat, ormas-ormas Islam untuk mengajukan nama-nama mubalig yang memenuhi kriteria.

'Bukan untuk membungkam ulama kritis'

Ditanya kenapa Kemenag membuat kriteria seperti itu, Adlin mengatakan kriteria itu menjawab persoalan berkembangnya faham radikal di masyarakat yang diduga berawal isi ceramah di masjid-masjid atau media lainnya, belakangan ini.

"Ada beberapa penceramah yang tidak terlalu sensitif terhadap kondisi masyarakat yang heterogen, yang punya banyak faham keagamaan, yang cenderung membidahkan, atau mengkafirkan," paparnya,

Hak atas foto AFP/ADEK BERRY
Image caption Rizieq Shihab, pimpinan FPI, tidak terdapat dalam daftar 200 mubalig yang direkomendasikan Kemenag.

Dia menolak tuduhan bahwa daftar itu dibuat Kemenag untuk membungkam suara penceramah agama Islam yang sering mengkritik pemerintah.

"Itu penilaian berlebihan. Ini tugas pokok dan fungsi Kemenag agar kerukunan lebih diutamakan dibanding konflik di masyarakat," ujar Adlin.

Namun demikian, menurut Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, jika penerbitan daftar nama mubalig dilatari keprihatinan soal berkembangnya faham radikal, semestinya menggunakan cara dialog.

"Kalau ada yang seperti itu, ada baiknya seluruh mubalig tersebut diundang dan dialog dengan mereka. Jangan dilakukan monolog melalui daftar tersebut," kata Dahnil.

Sementara, Rumadi Ahmad, kepala Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama, tidak terlalu yakin rekomendasi nama-nama mubalig yang dianggap 'moderat' itu akan berdampak luas untuk dapat mencegah radikalisasi.

"Ini hanya langkah sporadis dalam konteks deradikalisasi. Tapi daripada enggak (tidak ada rekomendasi nama mubalig) sama-sekali, mungkin ya lebih baik ada nama-nama yang bisa menjadi pegangan masyarakat. Hanya sebatas itu saja sih," kata Rumadi.

Kode etik penceramah agama

Pengamat keislaman dan mantan rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Amin Abdullah, mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatur semacam kode etik bagi penceramah agama.

Namun demikian, Amin Abdullah mengatakan penyusunan kriterianya seharusnya dibicarakan terlebih dulu secara terbuka dan melibatkan banyak orang.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Amin Abdullah mengatakan penyusunan kriterianya seharusnya dibicarakan terlebih dulu secara terbuka dan melibatkan banyak orang.

"Apa yang dimaksud kriteria itu tadi. Enggak bisa dong mendadak keluar begitu saja, kemudian mengagetkan dan menjadi kontroversial," kata Amin Abdullah saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Senin (21/05).

Menurutnya, pemerintah semestinya membahas secara terbuka terlebih dulu kriteria tentang materi dan batasan ceramah agama di ruang publik dengan melibatkan banyak pihak.

"Jadi, secara prinsip, harus ada debat publik tentang kode etik bicara di depan publik, khususnya wilayah agama," ujar Amin Abdullah.

Semua kalangan masyarakat, mulai tokoh agama, politikus, ulama, perguruan tinggi hingga budayawan, seharusnya dilibatkan untuk membicarakan kode etik tersebut.

"Nah, dari debat publik itu nanti ditemukan item-item penting. Nah, item-item penting itu yang akan menjadi kode etiknya," ujarnya.

Kasus Turki: 'Khotib dilatih setahun'

Amin Abdullah menyatakan, kode etik bagi penceramah agama saat ini dibutuhkan di Indonesia yang dihadapkan persoalan penyalahgunaan kebebasan berekspresi di ruang-ruang publik.

"Termasuk khotbah Jumat, termasuk apapun yang sifatnya di depan massa banyak itu memang harus ada aturan-aturan," tegasnya.

Hak atas foto BIRO PRES KEPRESIDENAN
Image caption Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman Syaifuddin bertemu dengan pimpinan NU, Muhammadyah, dan MUI, November 2016 lalu.

Dia kemudian mengisahkan pengalamannya saat melakukan studi ke Turki, dua tahun silam.

"Itu luar biasa syarat-syarat untuk menjadi khotib, dia harus training enam bulan atau setahun, kemudian baru itu harus diuji. Jadi harus ada tahapan-tahapan, bukan lalu orang tiba-tiba bisa ngomong," ungkapnya

Untuk membuat kode etik tersebut, Amin Abdullah menegaskan lagi dibutuhkan dialog tingkat nasional yang melibatkan banyak pihak.

Rekomendasi 200 penceramah agama Islam oleh Kementerian Agama ini dikeluarkan tidak lama setelah serangan bom bunuh diri di tiga gereja dan markas polisi di Surabaya.

Sejumlah pihak menganggap tindakan kekerasan atas nama agama tidak terlepas dari ceramah-ceramah tokoh agama di tempat ibadah yang isinya dianggap menghasut dan bertentangan dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi toleransi.

Topik terkait

Berita terkait