Pelaporan Bawaslu atas kampanye dini PSI 'benar tapi tidak adil'

Bawaslu
Image caption Benarkah Bawaslu timpang dalam menindak tegas pelaku pelanggaran pemilu?

Sekjen dan Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni dan Satia Chandra Wiguna, diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait laporan kampanye dini oleh Bawaslu.

Ketua umum PSI Grace Natalie yang juga hadir sebagai saksi menyangkal tuduhan tersebut namun akan menaati proses hukum yang berlaku.

"Kami optimistis tidak melakukan pelanggaran kampanye," kata Grace.

Grace memaparkan bahwa materi iklan di media cetak yang dipermasalahkan Bawaslu itu hanyalah polling alternatif cawapres Jokowi dan kandidat menteri.

"Dan kalau kita merujuk ke undang-undang pun, di UU Pemilu, kampanye itu di Pasal 274 adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilu untuk visi misi program, dan ini tidak kita lakukan," tambah Grace.

'Citra diri' PSI dalam survei media cetak

Namun, anggota Bawaslu divisi hukum Fritz Edward Siregar mengatakan lembaganya memiliki alasan dan bukti yang kuat sebelum membuat laporan pidana sekjen dan wakil sekjen Partai Solidaritas Indonesia ke polisi.

Fritz mengutip UU Pemilu Pasal 1 ayat 35 yang mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan yang menyampaikan citra diri.

Citra diri berdasarkan kesepakatan gugus tugas yang anggotanya meliputi KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran dan Dewan Pers terdiri atas nama, nomor atau lambang parpol.

"PSI melakukan sebuah survei... disitu ada gambar partai dan ada nomor urut partai. Dan itu setelah kami klarifikasi ada pelanggaran Pasal 275 dan 276 ayat 2 sehingga memenuhi komponen di Pasal 4 ayat 2," papar Fritz.

Logo dan nomor urut materi survei PSI di koran Jawa Pos edisi 23 April 2018 itu menurut PSI hanya sebesar 5% dari total luas halaman koran dan untuk menunjukkan kepada publik bahwa PSI lah pihak penyelenggara survei tersebut.

Hak atas foto PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
Image caption Beberapa partai politik lain juga beriklan di media cetak sebelum kampanye dimulai.

Kesetaraan kompetisi dan akuntabilitas dana

Masalah 'citra diri' tampaknya hanyalah masalah sepele, mengapa jadi dipermasalahkan?

Menurut pengamat pemilu dan demokrasi Titi Anggraini, sebelum periode kampanye tidak boleh dilakukan aktivitas apapun dari peserta pemilu manapun yang memberikan pengaruh pada pemilih demi kesetaraan kompetisi dan akuntabilitas dana.

"Karena dana kampanye hanya diatur akuntabilitasnya satu hari sebelum masa kampanye sampai satu hari sebelum berakhirnya masa kampanye," jelas Titi.

Ditambahkannya bahwa parpol boleh melakukan sosialisasi tetapi tidak menyertakan citra diri yang isunya dipermasalahkan itu.

Bawaslu tidak adil?

"Kalau patokannya citra diri itu hanya pakai logo dan nomor, ada banyak sekali loh (iklan), termasuk di televisi. Kenapa yang dipermasalahkan PSI?" respons Ketua Umum PSI Grace Natalie.

Titi Anggraini yang juga menjabat sebagai Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu juga melihat ketimpangan yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu itu, meski pada dasarnya ia setuju dengan sikap Bawaslu.

"Tindakan Bawaslu ini menurut pandangan saya mereka benar karena mereka berusaha menegakkan UU Pemilu," ungkap Titi.

"Tetapi juga di satu sisi Bawaslu harus adil. Tindak lanjut oleh Bawaslu itu jangan jadi tidak dilakukan atas PSI hanya karena Bawaslu belum melakukan tindak lanjut atas partai lain."

"Justru yang harus didorong adalah Bawaslu harus juga adil kepada semua partai politik yang diduga melakukan pelanggaran kampanye di luar jadwal."

Hak atas foto PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
Image caption Survei alternatif cawapres dan menteri yang dibuat Partai Solidaritas Indonesia di salah satu media cetak nasional.

Fritz Siregar menyanggah hal itu dan mengatakan bahwa saat ini Bawaslu juga sedang mengkaji partai politik lain seperti PAN, Partai Demokrat dan Hanura.

"Ini kan proses pidana. Kita butuh bukti, saksi, klarifikasi. Proses-proses itu sedang kita lakukan. Tidaklah benar kalau kami tidak memanggil yang lain," tegas Fritz.

Jika PSI terbukti bersalah, maka orang yang diduga melakukan pelanggaran - dalam hal ini sekjen dan wasekjen PSI - akan dituntut hukuman pidana penjara dan denda.

Namun, PSI tidak akan didiskualifikasi atau dikeluarkan dari pemilu 2019 oleh Bawaslu.

PSI sendiri akan 'melawan ketidakadilan Bawaslu' dengan berencana melaporkan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada Rabu (23/05).

Masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU dimulai pada 23 September 2018 dan berakhir 3 hari sebelum pemungutan suara pada 17 April 2019.

Khusus untuk iklan di media massa pun dibatasi, baru bisa dilakukan 21 hari sebelum akhir masa kampanye.

Berita terkait