Gunung Merapi kembali aktif, tiga hal terkait erupsi yang perlu Anda ketahui

Gunung Merapi Hak atas foto Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah
Image caption Anggota SAR memantau aktivitas Gunung Merapi di Bukit Klangon, Cangkringan, Sleman, DIY, Selasa (22/05) yang menunjukkan aktivitas freatik.

Dua letusan Gunung Merapi yang berselang delapan jam muncul sejak Kamis (24/05) dini hari. Meski hujan abu dan pasir melanda sejumlah desa di sisi barat Merapi, pemerintah meminta masyarakat tenang namun siap siaga.

Hingga berita ini diturunkan, dua letusan terakhir Merapi terjadi pada pukul 2.56 dan 10.48 WIB, selama dua hingga empat menit.

Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Hanik Humaida, menyebut aktivitas Merapi mulai menuju tahap magmatis.

"Awan pijar merah menunjukkan adanya material dari dalam. Jadi ini adalah awal erupsi magmatis," ujarnya kepada pers di Yogyakarta, Kamis pagi tadi.

Seperti dilaporkan Detikcom, beberapa penduduk Desa Stabelan, Boyolali, dini hari tadi melihat pijar api di puncak Merapi.

Apa arti letusan terakhir?

Dalam satu pekan terakhir Merapi menunjukkan aktivitas freatik. Artinya, gas vulkanik yang dilepaskan magma dalam perut Merapi bersentuhan dengan air bawah tanah dan menyebabkan penguapan.

Menurut Kepala Pusat Studi Bencana Alam UGM, Djati Mardiatno, erupsi freatik terjadi saat magma berkontak dengan air bawah tanah dan menghasilkan kepulan asap.

Setelah aktivitas itu, kata Djati, yang keluar dari kawah Merapi bukan hanya asap, tapi juga material vulkanik debu, pasir, hingga kerikil.

Terkait akibat aktivitas freatik itu, Hanik menjelaskan, "Material vulkanik jarak pendek ukuran butirnya lebih besar. Kalau jarak jauh, lebih lembut. Ini hukum fisika."

Hak atas foto Antara Foto/Aloysius Jarot Nugroho
Image caption Petugas Pos Pengamatan Gunung Merapi menunjukkan grafik seismograf letusan freatik Merapi, yang tercatat pukul 10.48 WIB, Kamis (24/05). Letusan itu terjadi selama empat menit.

Hanik menuturkan, tahap erupsi magmatik yang dimasuki Merapi tidak berarti letusan besar akan terjadi dalam waktu dekat.

Sejumlah jurnal menyebut erupsi magmatik ditandai dengan keluarnya magma dari lubang letusan, baik secara epusif (leleran) atau eksplosif (ledakan).

"Kalau kami sebut magmatik, jangan bayangkan itu seperti erupsi besar tahun 2010."

"Erupsi tahun 2006 juga bersifat magmatik. Contoh nyata erupsi magmatik lainnya adalah Gunung Kelud tahun 2007, yang hanya munculkan kubah lava," ucap Hanik.

Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), erupsi Merapi tahun 2010 menewaskan 341 orang, termasuk Juru Kunci Merapi, Mbah Maridjan, yang meninggal dunia pada erupsi tanggal 26 Oktober 2010.

Akibat erupsi itu pula, sekitar 61.000 penduduk pergi ke pengungsian. Pemerintah menyebut kerugian material akibat erupsi itu mencapai setidaknya Rp4,2 triliun.

Kapan harus mengungsi?

Sejak status Merapi ditingkatkan ke level waspada, pemerintah melarang masyarakat beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari puncak Merapi.

BNPB pun meminta aparatur lokal mengungsikan seluruh penduduk desa dalam radius itu di empat kabupaten.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Bambang Sinung, menyebut terdapat satu desa di wilayahnya yang masuk kawasan rawan bencana (KRB) III itu, yaitu Tlogolele.

"Jumlah penduduk yang mengungsi 362 orang. Mereka ditempatkan ke satu lokasi," ujarnya melalui sambungan telepon.

Adapun, terdapat 19 desa di Magelang yang masuk KRB III. Sementara itu, setidaknya ada enam desa di Sleman dan satu desa di Klaten yang harus disterilkan karena berada di zona terlarang itu.

Hak atas foto Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah
Image caption Warga lereng Merapi diminta waspada dan selalu memperhatikan arahan aparatur lokal terkait evakuasi mendadak.

Bambang mengatakan, setiap desa masuk kawasan rawan bencana telah memiliki tenaga siaga. Ia berkata, jika penduduk desa di luar KRB III harus dievakuasi mendadak, BPBD dan aparatur lokal akan berkoordinasi dengan tenaga siaga tersebut.

"Jadi kami tidak bekerja sendiri. Desa di lingkar Merapi sudah sadar terhadap letusan, belajar dari kejadian 2010," ujarnya.

Melalui beragam platform, baik media sosial maupun pemberitahuan langsung, BPBD meminta masyarakat di sekitar Merapi untuk selalu mengikuti arahan petugas dalam situasi darurat.

"Jangan panik. Perhatikan jalur evakuasi," tulis BPBD DIY dalam akun Twitter mereka yang diperbarui secara berkala.

Apa yang terjadi jika erupsi berkelanjutan?

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menilai masyarakat lereng Merapi sudah memahami antisipasi yang perlu mereka lakukan jika letusan besar terjadi.

Alasannya, kata dia, adalah Merapi yang terus-menerus aktif dalam beberapa tahun terakhir.

"Sebetulnya warga Merapi itu sudah tahu, wong rutin empat tahun sekali mesti terjadi letusan kok."

"Mereka sudah menyimpan barang pakaian, dan surat berharga. Itu sudah di dalam kantongnya sendiri, tidak pernah dikeluarkan," ujar HB X di kantor BPPTKG, Yogyakarta, Kamis siang tadi.

Bambang Sinung dari BPBD Boyolali menuturkan, sistem desa bersaudara (sister village) telah dijalankan setiap desa yang masuk kawasan rawan bencana.

Jika letusan besar terjadi, warga dari zona merah dapat mengungsi ke desa lain yang berada di daerah aman.

"Sembilan desa di KRB III dan KRB III sudah menandatangai nota kesepahaman ini," kata Bambang.

Hak atas foto Antara Foto/Anis Efizudin
Image caption Selama aktivitas Merapi yang masuk kategori waspada, setiap penduduk di kawasan rawan bencana diminta menggunakan masker dan mengenakan jaket atau payung untuk menghindari abu serta krikil vulkanik.

Sebelumnya, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Magelang Tavip Supriyanto, menyebut 16 dari 19 desa di KRB III Magelang juga telah menerapkan pola mitigasi bencana tersebut.

Jelang pemilihan gubernur tanggal 9 Juni mendatang, BPBD Boyolali mengklaim telah mengantongi data seluruh pemegang hak suara di desa rawan bencana.

Apabila penduduk desa masih berada di pengungsian saat pilgub berlangsung, Bambang menjamin mereka tetap dapat mencoblos.

"Kami sudah bekerja sama dengan KPU, mendata warga yang mempunyai hak pilih," tuturnya.

Topik terkait

Berita terkait