Gaji 'selangit' dewan dan anggota BPIP, apakah sesuai dengan beban kerja?

Pancasila Hak atas foto BAY ISMOYO
Image caption Beban kerja BPIP adalah untuk menangkal radikalisme yang bertumbuh semakin subur akhir-akhir ini.

Gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila, Megawati Sukarnoputri, yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu menuai kritik.

Pertama, jumlahnya mencapai Rp112 juta dianggap terlalu tinggi di tengah-tengah melemahkanya ekonomi Indonesia, dan kedua, karena dianggap tidak sesuai dengan beban kerja anggota badan.

Megawati adalah ketua umum PDIP, partai pengusung Presiden Joko Widodo.

Peneliti politik dari The Habibie Center Bawono Kumoro mempertanyakan kepatutan dari keputusan presiden yang membayar Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah sebesar Rp112 juta per bulan, Kepala BPIP Yudi Latif digaji Rp76 juta dan staf ahli sebesar Rp36 juta per bulan.

"Itu yang perlu dijelaskan oleh Presiden Jokowi kenapa badan yang baru berumur sekian bulan ini, para pejabat itu gajinya besar-besar dari kepatutan pejabat-pejabat negara lain seperti presiden sendiri dan wakil presiden dan menteri," kata Bawono.

Ditambahkannya, "Dan kemudian apakah alasan untuk memberikan fasilitas keuangan sebesar itu berbanding lurus dengan beban kerja atau tugas kenegaraan yang diberikan, dibebankan kepada BPIP itu."

Beban kerja BPIP, menurut Romo Benny Susetyo, yang menjadi anggota Satgasus (Satuan Tugas Khusus) perekrutan pegawai BPIP, sangat penting untuk menangkal radikalisme yang bertumbuh semakin subur akhir-akhir ini.

BPIP sendiri tadinya adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), lembaga nonstruktural yang dibentuk pada Juni tahun lalu.

Romo Benny Susetyo yang sebelumnya adalah anggota UKP PIP, memaparkan tugas BPIP yang memiliki kewenangan lebih dibanding UKP PIP yang sekedar memberi rekomendasi kepada presiden.

"Kewenangannya apa? Mensinkronkan. Mulai dari bagaimana Pancasila itu menjadi arus dalam kebijakan. Baik dalam pendidikan, memberikan sinergi pada kementerian-kementerian terkait," kata Romo Benny.

"Jadi bagaimana persoalannya sekarang nilai-nilai Pancasila itu tidak seperti model yang dulu - model Orba itu kan model doktrinal. Tapi sekarang bagaimana Pancasila itu dicintai oleh generasi milenial."

"Jadi Pancasila itu harus menjadi sesuatu yang diaktualisasi dalam kehidupan yang konkret. Dan itu memang lewat kebijakan."

Hak atas foto BIRO PERS KEPRESIDENAN
Image caption Presiden Jokowi saat menetapkan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila untuk menghadapi makin menguatnya kelompok serta ideologi Islam yang ekstrem.

Gaji pegawai publik sekelas CEO

Namun apa istimewanya badan ini sehingga gajinya setinggi itu?

Gaji ketua dewan pengarahnya bahkan hampir dua kali lebih besar dibanding gaji dan tunjangan presiden.

"Kalau badan ini untuk tujuan mulia, kebangsaan, kenegaraan, kok gajinya seperti CEO. Ini kan bukan profit taking, profit oriented," tanya Bawono Kumoro.

Pemerintah, kata juru bicara kepresidenan Johan Budi, mempunyai alasan di balik pemberian gaji ketua lembaga yang dibentuk pekan lalu itu.

"Kepala Badan PIP itu disetarakan dengan menteri. Tentu ada konsekuensi ketika disamakan dengan menteri, baik kepala BPIP-nya maupun dewan pengarahnya," terang Johan Budi.

Konsekuensi yang dimaksud tentu saja adalah gaji.

"Sebenarnya hak keuangannya itu sama yaitu Rp5 juta gaji pokok, tunjangannya Rp13 juta. Sedangkan yang lain itu masuk ke dukungan kegiatan mereka. Misalnya biaya transportasi, komunikasi, pertemuan dengan lembaga-lembaga di luar BPIP karena itu tambahannya menjadi seperti yang diterima sekarang itu," ungkap Johan Budi.

Hak atas foto BAY ISMOYO/AFP/GETTY IMAGES
Image caption BPIP tadinya adalah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), lembaga nonstruktural yang dibentuk pada Juni tahun lalu.

Sarana "balas budi" Presiden Jokowi?

Peneliti politik Bawono Kumoro mengkhawatirkan gaji selangit ini akan mengundang persepsi negatif dari publik, sebagai sarana 'balas budi' Presiden Jokowi.

"Kalau kita lihat orang-orang yang berjasa di masa kampanye banyak yang menjadi komisaris ya, ada di Adhi Karya, ada di Telkomsel, ada di Jasa Marga, Bank BRI," kata Bawono.

"Apakah BPIP ini dibentuk untuk mengakomodasi mereka yang tidak tertampung di komisaris-komisaris BUMN, kabinet, artinya tidak ada tempat lain untuk mengakomodasi mereka secara politik?"

Namun hal itu disanggah oleh Johan Budi yang mengatakan bahwa kerja dewan pengarah "jangan disamakan dengan kerja kasar."

"Ini kan pemikiran-pemikiran yang konseptual, yang memberikan arahan terhadap badan. Mereka memberikan masukan tidak hanya kepada BPIP, juga memberikan rekomendasi kepada presiden untuk kebijakan-kebijakan berkaitan dengan ideologi Pancasila."

Bagaimanapun, sulit mengukur output dari BPIP ini karena berurusan dengan ideologi.

Pejabat lain yang outputnya bisa diukur, seperti gGubernur BI yang mengatur stabilitas rupiah dan ekonomi bergaji Rp170 juta per bulan, atau gaji dan tunjangan ketua KPK yang memberantas korupsi hanya sebesar Rp70 juta.

Berita terkait