Tak pernah bergulir ke kejaksaan, kasus gurauan bom di pesawat terus berulang

Lion Air Hak atas foto Antara Foto/Adiwinata Solihin
Image caption Ilustrasi. Dalam sebulan terakhir muncul info bohong tentang bom di dalam kabin pesawat Lion Air.

Guyonan tentang bom di dalam kabin pesawat yang terus berulang merugikan maskapai dan penumpang. Pangkalnya, penegakan hukum yang dianggap jalan di tempat.

Pengamat penerbangan, Gerry Soejatman, menuding penindakan kasus gurauan bom kerap dihentikan ketika pelaku membuat permintaan maaf tertulis yang dilengkapi materai senilai Rp6.000.

Gerry menganggap penyelesaian kasus seperti itu akan melanggengkan fenomena guyonan soal bom di dalam pesawat terbang.

"Ini ibaratnya melucu dengan bayar Rp6.000 yang mengakibatkan kerugian puluhan juta," ujarnya melalui sambungan telepon.

Berdasarkan UU 1/2009 tentang Penerbangan, menteri perhubungan berwenang mengangkat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang akan menjadi otoritas bandara.

Beleid itu menyebut PPNS berhak menyidik seluruh dugaan tindak pidana di bidang penerbangan, termasuk terhadap penyebar informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

"PPNS Kemenhub biasanya meminta keterangan dari sisi penerbangan, kalau dianggap ada pelanggaran, dilimpahkan ke kepolisian. Semua kasus berhenti di tahap itu," kata Gerry.

Siapa yang menangani kasus?

Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Viktor Togi Tambunan, membantah kepolisian turut andil dalam penindakan penumpang pesawat yang kini dikritik publik.

Kepolisian, kata Viktor, hanya bertugas sebagai koordinator pengawas penegakan hukum di bidang penerbangan. Ia berkata, sebagai penyidik, otoritas bandara langsung melimpahkan kasus ke kejaksaan.

Namun, "Selama ini belum ada pelimpahan kasus ke kejaksaan yang kami ketahui. Apakah masih dalam penyidikan mereka, mungkin mereka bisa kasih kejelasan," ucap Viktor.

Hak atas foto Antara Foto/Nyoman Budhiana
Image caption Kementerian Perhubungan mengancam melarang penyebar isu bom berpergian dengan pesawat.

Ketika dikonfirmasi, juru bicara Kementerian Perhubungan, Baitul Ikwan, menyatakan institusinya akan mulai bertindak tegas terhadap penumpang yang menyebar isu bom dalam kabin.

"Kalau melanggar ketentuan, akan kami tindak agar ada efek jera bagi yang mempermainkan keselamatan. Kami akan mengawal kasus ini," ujarnya.

Selama Mei ini, setidaknya muncul delapan kasus penumpang menyebar isu bom di atas pesawat. Rinciannya, lima kasus terjadi di pesawat Lion Air, dua persoalan di Batik Air, dan satu sisanya di Garuda Indonesia.

Perusahaan rugi

Kasus terbaru terjadi jelang pesawat Lion Air lepas landas di Bandara Supadio menuju Jakarta. Setelah seorang penumpang FN berbicara tentang bom, beberapa penumpang panik dan membuka pintu darurat.

Para penumpang itu lantas keluar dari kabin melalui sayap dan melompat ke lintasan. Polda Kalimantan Barat menetapkan FN menjadi tersangka dan menahannya.

Ia terancam pidana penjara delapan tahun, sebagaimana diatur pasal 437 pada UU Penerbangan yang melarang penyebaran berita bohong dalam penerbangan yang menyebabkan kerugian materiil.

Hak atas foto AFP
Image caption Kemenhub khawatir isu bom di pesawat akan berdampak pada citra industri penerbangan Indonesia di dunia internasional.

Staf hubungan masyarakat Lion Air Grup, Ramaditya Handoko, menyebut atas serangkaian isu bom itu, perusahaannya harus menanggung sejumlah kerugian.

"Kami harus memperbaiki pesawat, menggunakan pesawat pengganti dan membayar kompensasi bagi penumpang lain yang terdampak," ujarnya.

Lion Air Group, kata Rama, berencana memasukkan para penumpang yang pernah bergurau tentang bom ke daftar cekal. Artinya, penumpang tersebut tak akan bisa berpergian dengan maskapai Lion Air dan Batik Air.

Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menganjurkan penegak hukum menjerat pelaku dengan aturan pidana, termasuk perdata, untuk mengganti kerugian penumpang dan maskapai.

Menurut Agus, kasus penyebaran isu bom di pesawat seperti ini berpotensi membuat citra penerbangan Indonesia memburuk di dunia internasional.

Adapun, Menteri Perhubungan meminta setiap penyidik PNS yang diangkatnya bekerja sama dengan kepolisian untuk menghentikan fenomena ini.

"Efek jera akan menjadi bahan pelajaran bagi kita semua untuk tidak lagi bercanda mengenai bom," tuturnya.

Topik terkait

Berita terkait