Temuan BNPT tentang paparan radikalisme di sejumlah universitas dipertanyakan

Alumni Universitas Riau diduga merakit empat bom untuk peledakan sejumlah tempat, termasuk gedung DPR. Hak atas foto Hak atas fotoANTARA FOTO/RONY MUHARRMAN
Image caption Alumni Universitas Riau diduga merakit empat bom untuk peledakan sejumlah tempat, termasuk gedung DPR.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan pada hari Kamis (31/05) bahwa potensi penyebaran paham radikalisme tidak hanya pada tujuh kampus yang dipaparkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Tetapi pernyataan BNPT yang menyebutkan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (UNDIP), hingga Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme, dipertanyakan sejumlah pihak.

"Kalau untuk UNAIR sebetulnya, untuk radikalisme yang menjadi teroris, itu sinyalemen saya, evaluasi saya, itu hampir tidak ada. Sistem pendidikan di Universitas Airlangga, termasuk di universitas-universitas lain, itu kemudian mengarah ke terorisme itu hampir tidak ada, kalau kita tidak mengatakan, tidak ada sama sekali," kata Aribowo, pengamat politik UNAIR Surabaya, salah satu kampus yang disebut BNPT terpapar radikalisme.

Pihak-pihak lain juga mempertanyakan rincian hasil temuan BNPT, misalnya terkait dengan metodologi penelitian, data dan definisi yang dipakai.

Sejumlah pengamat mengelompokkan radikalisme dalam bentuk terorisme kekerasan, pemikiran diskursif atau pemikiran radikal yang tidak pernah melakukan aksi kekerasan, dan radikalisme dalam bentuk intoleransi terhadap kelompok yang berbeda.

Pada hari Sabtu (02/08) Densus 88 menangkap tiga alumni Universitas Riau (UNRI), yang diduga merakit empat bom untuk peledakan sejumlah tempat, termasuk gedung DPR di Jakarta.

"Yang namanya paham radikal tidak mengenal batas waktu, ruang dan wilayah. Terbukti ditemukan justru di Universitas Riau yang dilakukan oleh alumninya. Jadi kita tidak terpaku pada universitas di pulau Jawa misalnya," kata Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BPNT.

Jajak pendapat BNPT tahun 2017 memperlihatkan 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik pada paham radikal dan Riau termasuk dalam 15 daerah yang dikaji. Beberapa provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah.

Sementara pada bulan Agustus 2017, Wahid Institute menyebutkan 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal, 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal dan 7,7% mau bertindak radikal jika memungkinkan.

Hak atas foto ANTARA/HUMAS PEMKOT-ANDY PINARIA
Image caption Surabaya diguncang beberapa serangan bom bunuh diri pada Mei 2018.

Sangat sedikit

Al Chaidar dari Universitas Malikul Saleh, Lhokseumawe, Aceh mengatakan jumlah mahasiswa yang terpapar radikalisme kekerasan sangat sedikit jumlahnya.

"Dari semua data yang kami miliki, itu tidak sinkron dengan data yang dimiliki BNPT. Kelihatannya BNPT itu tidak melakukan penelitian secara sangat serius dan asal menuduh ... Jadi saya kira ini yang harus dipertanggungjawabkan hasil penelitian mereka dan harus dipaparkan secara terbuka," kata pengamat terorisme Al Chaidar.

Dia menambahkan orang-orang yang radikal mempunyai kesadaran untuk membangkitkan sistem hukum, tata dunia baru dengan cara kekerasan, intoleran, brutal dan sadis.

Menurutnya terdapat hanya delapan mahasiswa aktif yang terlibat terorisme dari tahun 2002-2018, di antaranya mahasiswa UNAIR pendukung ISIS dan Universitas Hasanudin dan Muhamadiyah di Makasar yang terlibat kelompok Santoso.

Pengamat dari Universitas Gajah Mada, Najib Azca, yang juga mempertanyakan pemaparan BNPT tersebut, mengatakan di kampusnya radikalisme yang mengarah ke terorisme bisa dikatakan sangat kecil, meskipun belum dilakukan penelitian yang dapat memberikan angka pastinya.

"Yang masuk dalam terorisme, radikalisme teroris sampai sekarang belum ada, kalaupun ada mungkin sangat-sangat kecil. Mungkin kalau yang dalam kategori radikalisme diskursif, berpikir radikal, memberi dukungan secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku kekerasan, mungkin adalah. Termasuk mungkin ada juga gejala-gejala intoleransi," kata sosiolog Najib.

Hak atas foto AFP
Image caption Pelajaran agama di semester akhir dinilai dapat menghambat rekrutmen pendukung radikalisme kekerasan.

Pelajaran agama

Tetapi pada kenyataannya radikalisme memang meningkat di berbagai kampus, terlepas dari apakah hanya terbatas sebagai diskursus keilmuan, intoleransi atau memang mengarah ke terorisme.

Jadi apa yang bisa dilakukan? Pelajaran agama menjadi unsur yang penting dan kapan dilakukannya juga menjadi faktor penentu.

"Pernah dilakukan oleh pimpinan UGM beberapa waktu yang lalu, menghilangkan mata kuliah agama di semester awal. Mata kuliah agama pada semester awal, tahun-tahun awal menjadi medium bagi kelompok-kelompok aktivis itu untuk menanamkan pengaruh. Melalui kegiatan asistensi agama, melakukan rekrutmen," kata Najib, kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM...

"Mata kuliah ini kemudian dipindahkan ke semester terakhir. Ini sudah cukup berhasil. Kemudian mereka gagal untuk melakukan reproduksi pengaruh di dalam kampus dengan adanya kebijakan seperti itu," jelas Najib.

Sementara Aribowo dari UNAIR mengakui, meskipun di dalam kampus sangat kecil terjadi radikalisme terorisme, memang sulit untuk mengawasi pengaruh di luar, seperti internet dan kelompok radikal pendukung kekerasan.

"Faktor luar itu yang luar biasa banyak dan sangat dinamis. Sekarang ini kan agak susah sebetulnya karena mahasiswa itu tidak sepenuhnya ada di kampus. Mereka sekarang berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, dunia digital, dunia internet, organisasi-organisasi ekstra universitas," kata Aribowo yang juga aktif Pusat Studi Demokrasi dan HAM.

Topik terkait

Berita terkait