Apakah zakat ditarget Rp1 juta per Rukun Tetangga praktik yang lumrah?

zakat Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP/GETTY IMAGES
Image caption Pada 2017, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Bazis DKI adalah sebesar Rp192 milyar, dengan Rp15 milyar berasal dari kelurahan-keluarahan di DKI.

Surat edaran beberapa kelurahan di DKI Jakarta yang menarget nilai zakat sebesar Rp1 juta per RT (Rukun Tetangga) menuai kritik.

Apakah target zakat itu praktik yang lumrah?

Ketua Bazis (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah) DKI Jakarta, Zahrul Wildan, menyangkal bahwa badannya menerapkan target kepada kelurahan-kelurahan di provinsi itu.

"Kami dari Bazis Provinsi tidak ada itu target-targetan. Zakat itu kan bagi yang mampu dipersilakan untuk berzakat," sanggah Zahrul Wildan.

"Himbauan dari Pak Gubernur bahwa disalurkan kembali ke Provinsi DKI Jakarta. Kan momennya tepat ini dibuat pas bulan Ramadan. Makin bagus kalau orang mengeluarkan zakat kan," tambahnya.

Namun, mengapa beberapa kelurahan bisa berinisiatif membuat target?

Zahrul Wildan tidak dapat menjelaskan hal itu, namun dia mengatakan bahwa para lurah terkait "sudah diberi arahan oleh gubernur".

Apakah target zakat praktik yang lumrah?

Ketua Bazis DKI menyangkal penargetan zakat lumrah dilakukan di DKI Jakarta, mengaku bahwa praktik itu baru diketahuinya setelah surat edaran kelurahan itu menjadi ramai diperbincangkan.

"Inisiatif dia saja kali supaya warganya pada mau berzakat. Kami tak tahu sebelumnya, tahunya setelah berita ini keluar ," ujar Zahrul Wildan.

Zahrul menambahkan bahwa target zakat itu sudah dihilangkan.

Hak atas foto AFP/GETTY IMAGES
Image caption Pengumpulan zakat dilakukan selama Ramadan karena "selama Ramadan dilipatgandakan pahalanya".

Kalau begitu, bagaimana praktik selama ini?

Praktik yang selama ini dilakukan oleh Bazis DKI, seperti dipaparkan Ketua Zahrul Wildan, adalah dengan mengeluarkan imbauan kepada lurah-lurah "untuk menggerakkan warganya melalui RT-RW untuk berzakat bagi yang sudah mencapai nisab."

"Kita imbau agar disalurkan ke Bazis, disetor ke Bazis. Kalau untuk target kita tidak menentukan. Itu tidak bisa ditentukan, tiap potensi kelurahan berbeda-beda itu," ungkap Zahrul.

Tahun lalu, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Bazis DKI dari seluruh komponen masyarakat dan BUMD adalah sebesar Rp192 milyar, dengan Rp15 milyar berasal dari kelurahan-keluarahan di DKI.

Kemana semua zakat ini disalurkan?

Berdasarkan ajaran Islam, zakat disalurkan antara lain kepada fakir miskin, duafa, yatim, ke kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid-masjid, korban kebakaran, korban banjir, membayar tunggakan sekolah anak yang tak mampu.

"Dikembalikan ke masyarakat DKI, dari umat untuk umat," kata Zahrul Wildan.

Penyaluran zakat akan dilakukan sepanjang tahun, begitupun pengumpulannya.

Namun mengapa surat edaran dikeluarkan selama Ramadan dengan tenggat pengumpulan pada bulan Juli?

"Ini kan karena Ramadan, momen yang paling bagus karena Ramadan kan dilipatgandakan pahalanya. Momen emas kan," jawab Zahrul.

Hak atas foto JUNI KRISWANTO/AFP/GETTY IMAGES
Image caption Zakat akan antara lain disalurkan kepada fakir miskin, duafa, yatim.

Bazis DKI melanggar Undang-Undang?

Di tengah-tengah ramainya kritik akan target zakat, Bazis DKI juga diterpa tuduhan "melanggar Undang-Undang", namun bukan terkait penargetan zakat.

Menurut Ketua Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), Bambang Sudibyo, status Bazis DKI tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bambang, yang banyak dimintai keterangan mengenai target zakat DKI, merespons bahwa badannya tak lagi berkomunikasi dengan Bazis DKI karena dianggap tak lagi sah berdasarkan Undang-Undang,

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, setiap provinsi seharusnya memiliki Baznas Provinsi. Namun, Bazis DKI hingga saat ini belum berganti nama menjadi Baznas DKI Jakarta.

Selain itu, Bazis DKI juga melapor ke Gubernur DKI, bukan Baznas.

Jika begitu, bagaimana nasib Bazis DKI nantinya?

"Kita kan milik Pemprov DKI Jakarta ini, jadi apa pun keputusan Pak Gubernur atau Wakil Gubernur, akan kita ikuti. Mau gabung dengan Baznas, mau bikin sendiri dan sebagainya, apa pun keputusannya, saya akan tetap mengikuti karena saya pelaksana," ujar Zahrul Wildan.

Berita terkait