Ramadan kalangan Syiah dan Ahmadiyah yang terusir jauh dari kampung mereka

syiah Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Sejumlah perempuan pengungsi Syiah asal Sampang Madura menyiapkan makanan berbuka puasa di rumah susun penampungan di Sidoarjo, Jawa Timur.

Dua blok bangunan rumah susun berlantai lima di kompleks Pasar Puspa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur, terlihat kusam. Bagunan vertikal berwarna putih dan biru itu terkesan tak terawat, dibanding dua blok bangunan rusun bercat tembok abu-abu dan oranye di sebelahnya.

Ketika memasuki kompleks rusun putih-biru tersebut, kondisinya sama kusam dengan penampakan luar.

Rusun sederhana bercat putih dan biru itu mayoritas dihuni oleh pengungsi Syiah dari Sampang, Madura, sedangkan blok di sebelahnya digunakan untuk menampung pengungsi imigran asal Afghanistan, Iran, dan Rohingya.

Di lantai dasar rusun pengungsi Syiah, salah seorang lelaki menyapa ramah. Sembari menyalami, lelaki setengah baya tersebut menunjuk lantai empat sebagai tempat tinggal tokoh komunitas Syiah Sampang, ustad Tajul Muluk.

Sesampai di lantai 4, Tajul Muluk mempersilakan untuk duduk, setelah menggelarkan dua karpet di depan flatnya.

"Kebetulan hari ini ada acara bukber (buka puasa bersama). Silakan kalau sekalian mau gabung," ujar Tajul Muluk kepada Roni Fauzan, wartawan di Surabaya untuk BBC Indonesia.

Hak atas foto Roni Fauzan
Image caption Rumah susun di Sidoarjo untuk menampung para pengungsi Syiah dari Sampang.

Tajul memaparkan, relokasi 352 warga Syiah dari desa Karang Gayam, kecamatan Omben, dan desa Blu'uran, kecamatan Karang Penang, kabupaten Sampang, terjadi pada Juni 2013. Relokasi itu digelar kepolisian, Pemkab Sampang dan Pemprov Jawa Timur.

"Alasan mereka (aparat) itu dipindah ke sini, mau ditaruh di tempat yang lebih layak, dan itu sifatnya hanya sementara. Hanya tiga minggu lah, nanti akan dipulangkan kembali," katanya.

Nyatanya, hingga sekarang para penganut Syiah itu masih mendiami rusun tersebut.

Suasana Ramadan

Lantunan dzikir berupa tahlil dan salawat berkumandang dari lantai empat rusun yang dihuni pengungsi Syiah Sampang, menjelang maghrib.

Mereka terlihat khusyuk menghayati pembacaan salawat berbahasa Arab dan Madura yang dipimpin Tajul Muluk. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang menitikkan air mata.

Selain berdzikir bersama, mereka juga mendengarkan tausiyah yang disampaikan oleh beberapa pengurus DPW Ahlul Bayt Indonesia (DPW ABI) Jawa Timur. Saat matahari mulai terlihat tenggelam, mereka pun berbuka puasa bersama-sama.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Tajul Muluk divonis empat tahun penjara atas tuduhan penistaan agama.

Di sela-sela acara buka puasa bersama itu, Ketua DPW ABI Jatim, Abdillah Hamid Ba'abud, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendampingi pengungsi Syiah Sampang di rusun tersebut.

"Kita akan terus melakukan perjuangan maksimal ya. Dalam rangka mengembalikan hak-hak warga yang terusir itu, yaitu mereka. Semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan para pengungsi ini, sebisa mungkin apa yang dalam kemampuan kita, kita lakukan," kata Abdillah Ba'abud.

Disampaikan pula oleh Abdillah Ba'abud, bahwa seharusnya negara juga menjamin sepenuhnya hak-hak pengungsi Syiah sebagai warga negara Indonesia.

"Mereka tercerabut hak-hak asasinya, apalagi terusir dari kampung halamannya. Saya kira seharusnya penyelenggara negara ini malu dengan ideologi negara. Malu dengan pembukaan UUD 1945. Apalagi para pengungsi ini terus berjuang tentu menempuh cara-cara yang baik kok, agar mereka bisa kembali juga dengan baik." tandas Abdillah.

Kembali ke kampung halaman

Tidak seperti khalayak yang leluasa pulang ke kampung halaman masing-masing untuk merayakan Idulfitri, komunitas pengungsi Syiah Sampang ini tidak bisa begitu saja mudik.

Tajul Muluk, yang baru bebas dari tahanan tahun 2014 karena tuduhan penistaan agama ini, menceritakan upaya-upaya untuk kembali ke kampung halaman.

"Ya kalau upaya-upaya itu yang kami lakukan hanya silaturrahim. Yang dari sini pergi ke kampung, yang dari kampung diajak ke sini. Kami kan juga minta kepada Pemerintah Jawa Timur atau Pemkab untuk dipertemukan dengan tokoh-tokoh yang menolak kami, tapi mereka juga nggak mau memfasilitasi," tutur pria kelahiran tahun 1973 ini.

Hak atas foto Roni Fauzan
Image caption Komunitas pengungsi Syiah Sampang melantunkan dzikir menjelang maghrib.

Pernah juga ada keinginan untuk mudik bersama ke Sampang pada Lebaran tahun lalu, namun keinginan itu pupus karena proses rekonsiliasi oleh pemerintah berakhir nihil.

"Jadi kami minta supaya kami diijinin untuk pergi ke kampung, untuk bersilaturrahim dengan mudik bersama ke sana. Tapi ya itu, lagi-lagi ditolak karena katanya sangat rawan. Setelah itu ya diganti dengan acara halal-bihalal di sini (di rusun). Kami menyangka yang datang cuma 50-an orang, yang dari kampung ternyata 200-an. Kami saling bermaaf-maafan dan bertangis-tangisan waktu itu," ungkap Tajul Muluk.

Dengan adanya silaturrahmi halal-bihalal yang dianggapnya sebagai bentuk rekonsiliasi antar personal pada tahun lalu, menjadi harapan ke depan tersendiri bagi Tajul Muluk untuk upaya perdamaian yang lebih luas lagi.

"Ya cuman ini masalahnya di elite sekarang. Ini yang menjadi ganjalan. Kalau untuk Pemprov Jawa Timur kayaknya nggak ada komunikasi dengan kami," tuturnya.

Hak atas foto Roni Fauzan
Image caption Suasana buka puasa bersama komunitas pengungsi Syiah Sampang di rusun Sidoarjo.

Ketika dikonfirmasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun tidak banyak merespon tentang persoalan pengungsi Syiah Sampang.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Pemprov Jatim, Himawan Estu Subagijo, melalui layanan pesan singkat.

"Belum Mas. Masih seperti dulu," jawabnya.

Ini artinya, pengungsi Syiah dari Sampang masih ditempatkan di rusun Puspa Agro, Sidoarjo, yang notabene adalah rusun milik Pemprov Jatim.

Dan seperti sebelum-sebelumnya, 200 orang pengungsi di sana masih mendapatkan uang makan dari Pemprov sebesar Rp.720 ribu rupiah setiap bulan.

Saat ditanya tentang keinginan pengungsi untuk mudik atau pulang kampung ke Sampang, Himawan hanya memberikan jawaban singkat.

"Mereka diberi kebebasan untuk bergerak ke mana saja," tutupnya.

Ahmadiyah

Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, delapan keluarga penganut Ahmadiyah agaknya harus merayakan Idulfitri di pengungsian, yang berada di kantor lembaga latihan kerja (LLK) milik pemerintah daerah setempat.

Mei lalu, dua hari sebelum Ramadan, rumah mereka di Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, diserang sekelompok orang. Sebagian rumah mereka dijarah dan hangus dibakar.

Hak atas foto JAI
Image caption Keterangan yang dihimpun pimpinan Jamaah Ahmadiyah Indonesia mengungkapkan serangan terhadap penganut Ahmadiyah di Lombok Timur setidaknya terjadi tiga kali sejak Sabtu (19/05) pagi hingga Minggu (20/05) pagi.

Pengungsi dari Lombok Timur itu kini tak berpeluang bersilaturahmi atau menjalankan prosesi saling memberi maaf dengan keluarga besar, khas hari raya Lebaran.

Edi Sucipto, salah seorang pengungsi, menyebut aparat keamanan belum mengizinkan mereka kembali ke kampung.

"Yang kami rasakan jauh dari yang sering kami alami di rumah. Kami biasanya membuat kue dan silaturahmi."

"Sekarang di tempat ini, apa yang bisa kami lakukan? Hanya menunggu keputusan pemerintah," ujar Edi kepada wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama, Rabu (13/06).

Hak atas foto JAI
Image caption Enam rumah dan beberapa kendaraan roda dua mengalami kerusakan akibat serangan itu, walaupun tidak ada korban meninggal dan luka-luka, kata polisi.

Edi berkata, pengungsian mereka dijaga selama 24 jam oleh personel Satpol PP. Atas pertimbangan keamanan, kata dia, pengungsi saat ini hanya diizinkan berkegiatan di sekitar LLK.

Lebih dari itu, menurut Edi, bagi warga Ahmadiyah Lombok Timur, perbedaan terbesar antara Ramadan tahun ini dengan periode sebelumnya adalah kondisi psikologis.

"Kami stres dan trauma akibat kejadian itu," tuturnya.

Hak atas foto JAI
Image caption Komunitas Ahmadiyah di Sukabumi terpaksa beribadah di halaman masjid Al Furqon Parakan Salak. Sebelumnya, Pemkab Sukabumi menyegel masjid itu tanpa dasar hukum yang sah.

Di pengungsian Lombok Timur, setiap keluarga menempati satu ruangan tersendiri. Di kamar itu terdapat kasur tanpa rangka, kursi, dan kipas angin.

Sejak pengungsian dibuka, taruna siaga bencana (Tagana) dilibatkan dalam penyediaan logistik pengungsi, terutama memasak untuk keperluan sahur dan berbuka puasa.

Ada pula petugas Dinas Sosial rutin datang ke pengungsian untuk memulihkan psikologis anak-anak mereka.

Hak atas foto Edi Sucipto
Image caption Para pengungsi perempuan di Lombok Timur menghabiskan waktu dengan membantu Tagana dan petugas Dinas Sosial menyiapkan makanan.

Nyaris serupa, sebanyak 33 keluarga penganut Ahmadiyah juga menjalani Ramadan di pengungsian yang terletak di Wisma Transito, Kota Mataram.

Bedanya, ini adalah Ramadan ke-13 di pengungsian.

"Tidak satupun keluarga bisa kembali ke Ketapang. Di Transitolah kami salat id setiap tahun," kata Saleh Ahmadi, pengurus Ahmadiyah NTB.

Pengungsi yang tinggal di Transito merupakan warga Desa Pancor, Lombok Timur, yang menjadi korban penyerangan tahun 2002.

Usai kejadian itu mereka pindah ke Dusun Ketapang, Desa Gegeung di Lombok Barat. Tapi penyerangan tahun 2005 memaksa mereka mengungsi ke Mataram, ibu kota provinsi NTB.

"Kami terpaksa meninggalkan kenyamanan untuk menyambut dan merayakan Lebaran di kampung," kata Saleh.

Hak atas foto Edi Sucipto
Image caption Setiap keluarga di pengungsian Lombok Timur mendapat satu kamar yang berisi kasur, kursi, dan kipas angin. Namun mereka berharap bisa segera meninggalkan pengungsian dan tinggal di rumah.

Saleh mengatakan, satu pengungsian lain untuk komunitas Ahmadiyah di NTB berada di bekas bangunan Rumah Sakit Praya, Lombok Tengah. Di lokasi itu tinggal sekitar sembilan keluarga.

Dalam kondisi yang rentan dan serba terbatas, Saleh menyebut komunitasnya tetap berkomitmen membantu komunitas lain.

Di Mataram, selama Ramadan, mereka beberapa kali membagikan takjil gratis. Hal serupa juga digelar di Jakarta dan Yogyakarta.

Merujuk catatan Human Rights Watch, serangan dan intimidasi terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia terjadi sejak awal dekade 2000-an.

Kasus yang paling mencolok adalah pembunuhan tiga penganut Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, tahun 2011. Kejadian itu disertai pengerusakan dan pembakaran rumah.

Topik terkait

Berita terkait