Kontak senjata TNI-OPM kembali terjadi di Papua, lima tentara cedera

Papua Hak atas foto Getty Images
Image caption Kehadiran aparat keamanan di tempat-tempat umum semakin terlihat di Papua menjelang pilkada serentang 27 Juni mendatang. (Foto sebagai ilustrasi dari Agustus 2017 di Mimika ketika unjuk rasa karyawan Freeport.

Lima prajurit Kodim 1704 Sorong yang tengah berpatroli di Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, disebut terluka akibat serangan tembakan sekelompok orang.

Kodam Cendrawasih menuding para penyerang berafiliasi dengan Lekagak Talenggeng, salah satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pihak tentara tak berhasil menangkap satupun pelaku dalam insiden Sabtu (16/05) lalu tersebut.

Peristiwa terjadi ketika kepolisian dan militer meningkatkan kewaspadaan dengan pengerahan tambahan aparat keamanan menjelang pilkada serentak di tujuh kabupaten dan pemilihan gubernur Papua pada 27 Juni mendatang.

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi, menyebut kontak tembak terjadi di perbukitan antara Kampung Sinak dan Kampung Tirineri, sekitar tiga kilometer dari pemukiman penduduk.

"Kami berpatroli menggunakan tiga Mitsubishi Strada double cabin. Penyerang diperkirakan di atas 10 orang. Kontak tembak dalam jarak dekat 10 sampai 20 meter," ujarnya via telepon, Senin (18/06).

"Kami tidak sempat mengejar. Prajurit hanya sempat membalas tembakan sambil meloloskan diri," tutur Aidi.

Menurut Aidi, penyerangan berkaitan dengan beberapa aksi penyanderaan di Kabupaten Mimika yang dituduhkan kepada OPM. Bulan November silam, OPM dituding menyandera penduduk Desa Banti dan Kimbely di Tembagapura, Mimika.

Lekagak Tanggaleng, kata Aidi, turut menyatakan perang terhadap TNI dan Polri melalui surat yang diteken Hendrik Wanwang, pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada Oktober 2017.

"Ada persamaan motif. Kejadian itu satu rangkaian," tuding Aidi.

Dalam surat yang disebut Aidi tersebut, Wanmang menyatakan menyerang aparat keamanan sebagai pembalasan atas 'penangkapan dan penyiksaan warga Papua'.

"Kami berperang dengan polisi, TNI, dan Freeport," kata Wanmang dalam dalam wawancara dengan kantor berita Reuters, November 2017.

Adapun, Maret 2017, sejumlah media massa memberitakan sekitar 155 bawahan Lekagak turun dari persembunyian di pegunungan dan menyatakan ikrar setia pada Indonesia.

Bagaimanapun TNI menyatakan bahwa melepas tembakan merupakan pilihan terakhir bagi militer, yang lebih memilih pendekatan persuasif.

"Kami berharap para pelaku penyerangan itu menyusul teman-teman mereka yang telah kembali ke NKRI," kata Aidi.

Hak atas foto AFP
Image caption Kontak tembak antara aparat keamanan dan OPM di Papua juga memakan korban jiwa, antara lain seorang polisi yang tewas di tembak di Mimika pada November 2017.

Masih terjadi

Insiden penembakan di Kabupten Puncak Jaya akhir pekan lalu bukanlah kekerasan satu-satunya sepanjang tahun ini.

Menurut Pemimpin Redaksi Cendrawasih Pos -yang juga menjabat Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jayapura- Lucky Ireuw, sejumlah peristiwa penembakan yang disebut melibatkan OPM dan aparat TNI memang beberapa kali terjadi usai penyanderaan dua desa di Mimika pada akhir 2017.

Namun, tambahnya, masyarakat tidak terdampak rangkaian peristiwa kekerasan itu karena lokasinya berada di hutan atau pegunungan yang relatif jauh dari kawasan pemukiman.

"Masyarakat sudah terbiasa dan mereka bukan sasaran," tuturnya sambil menambahkan, "Warga sipil pun paham OPM tidak akan menyerang mereka."

Lucky menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir keberadaan aparat polisi dan TNI lebih sering terlihat di tempat-tempat umum menjelang pelaksanaan pilkada serentak di Papua, Rabu 27 Juni, mendatang.

"Konflik kerap muncul saat pilkada di Papua. Tahun 2017 lalu, pilkada di 11 kabupaten berujung di Mahkamah Konstitusi, kecuali Dogiyai. 11 orang meninggal," tambah Lucky .

Dan Badan Pengawas Pemilu di Jakarta memang sudah menyatakan Papua merupakan daerah paling rawan konflik akibat pemilihan kepala daerah.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Sebagian kelompok di Papua mendesak pemerintah pusat menggelar referendum, ajang penentuan pendapat warga lokal untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia atau memerdekakan diri.

Sementara menurut pengamatan Lucky, bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara sudah terlihat potensi konflik, terutama pilkada di kawasan pegunungan, yaitu Paniai dan Deiyai, karena adanya demonstrasi para pasangan calon.

Selain pemilihan gubernur Papua serta di Paniai dan Deiyai, lima kabupaten dan kota lain di Papua yang akan menggelar pilkada adalah Mimika, Puncak, Biak Numfor, Jayawijaya, dan Membramo Tengah.

Bagaimanapun, Kapendam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi, menegaskan aparat keamanan tidak akan bertindak berlebihan di Papua, "Ekskalasi keamanan Papua sama seperti daerah lain, yaitu tertib sipil, bukan daerah darurat militer."

Topik terkait

Berita terkait