Pilkada Serentak 2018 di Papua: Petugas tewas, penghitungan suara terhambat

polisi di Papua Hak atas foto Antara photo/Spedy Paereng
Image caption Para petugas polisi di Puncak Jaya.

Penembakan di Puncak Jaya saat hari pencoblosan, Rabu (27/06) dan beberapa insiden keamanan lain membuat penyelenggaraaan dan penghitungan suara Pilkada 2018 di Papua terhambat.

Komisioner KPU Papua, Musa Sombuk, mengatakan pihaknya belum menerima semua hasil penghitungan suara.

"Keterlambatan ini disebabkan beberapa faktor seperti kondisi dareah atau medan di beberapa kabupaten yang sulit dijangkau. Serta, masalah keamanan," kata Musa Sombuk, kepada wartawan Papua, Yuliana Lantipo, untuk BBC News Indonesia.

Kasus terakhir menyangkut keamanan, adalah penembakan di kabupaten Puncak Jaya, yang menelan korban jiwa, petugas penyelenggara pemungutan suara.

Juru bicara Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, penembakan terjadi di distrik Torere, Puncak Jaya yang menelan korban tewas tiga orang.

"Ya benar, Kelompok KKB kembali berulah dan menelan korban dari aparat kepolisian dan seorang camat, atau kepala distrik" katanya.

KKB adalah singkatan untuk Kelompok Kriminal Bersenjata, sebutan yang digunakan oleh aparat untuk mengacu pada kelompok bersenjata di Papua.

Hak atas foto Yuliana Lantipo untuk BBC Indonesia
Image caption Pilkada Papua diperumit oleh gangguan keamanan dan lokasi-lokasi yang terpencil.

Selain tewasnya tiga orang itu, masih ada tiga orang anggota polisi yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Sementara itu empat anggota polisi lain berhasil selamat dalam penyergapan itu.

Menurut Ahmad Mustofa Kamal, para anggota polisi itu sedang bertugas mengawal jalannya proses pemilihan secara langsung di distrik Hulu dan hendak kembali ke distrik Torere menggunakan dua speed jalur sungai, ketika disergap dan ditembaki.

Polisi masih terus melakukan upaya pengejaran untuk menyelamatkan dua polisi yang hilang.

Belum ada pihak yang mengaku sebagai pelakunya.

Sebelumnya terjadi pula penembakan oleh sekelompok orang terhadap pesawat yang membawa belasan anggota polisi di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, Senin (25/06) pagi.

Akibatnya, pada hari pencoblosan, KPU setempat menolak menyelenggarakan pemungutan suara.

Pelaksana Tugas Gubernur Papua, Soedarmo, menyebut KPU Paniai menolak mendistribusikan logistik pilgub ke berbagai distrik atau kampung di kabupaten itu.

Kapolda Papua, Irjen Boy Rafli Amar, mengatakan sekelompok orang bersenjata memang berupaya menembaki bandara di Kenyam.

Ia mengatakan kelompok itu berada di seberang sungai yang berada di pinggir bandara.

Hak atas foto Yuliana Lantipo untuk BBC Indonesia
Image caption Salah satu TPS di Papua, menjadikan pemungutan suara sebagai kesempatan untuk menikmati makanan bersama.

Selain masalah keamanan, penghambat utama Pilkada Papua Pilkada di Papua melibatkan sekitar 3,4 juta pemilih adalah medan yang sulit. Salah satunya adalah Tolikara.

Kabupaten ini memiliki 46 distrik dan 541 kampung. Dari jumlah itu, lima distrik di antaranya hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara, ditambah tidak adanya jaringan telepon.

Akibatnya komunikasi pun sangat sulit.

Kelima distrik itu adalah Egiam, Dow, Warry, Wina dan Dundu. "Kalau lima distrik ini hanya bisa pakai helikopter karena belum ada jalan darat," kata Derwes Yikwa, yang juga Kepala Diskominfo Tolikara.

Sisanya, kata Derwes, sidah bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda empat.

"Ini bisa pakai mobil seperti jenis Strada atau setara itu (berpenggerak empat roda). Kalau mobil biasa susah karena harus turun naik gunung dan jalan belum diaspal. Dan, bisa pakai motor juga," katanya.

Berbeda dengan di berbagai wilayah lain, di Papua tidak ada penghitungan cepat atau quick count sehingga hasil perolehan suara hanya bisa didasarkan pada penghitungan nyata oleh KPU.

KPU Papua pun telah menetapkan 5 Juli 2018 sebagai waktu terakhir pengumpulan hasil rekapitulasi suara sementara dari masing-masing kabupaten.

"Batas akhir rekapitulasi dari kabupaten masuk ke provinsi, 5 Juli 2018. Tanggal 6 (Juli) kami yang sudah tidak terpilih lagi, sudah tidak bertugas. Mungkin KPU baru yang akan merekap. Mungkin beberapa hari ke depan baru kita dapat gambaran," katanya.

Topik terkait

Berita terkait