Keberadaan manifes akan percepat pemberian santunan korban KM Sinar Bangun

Santunan tetap bisa diberikan kepada kerabat korban kapal tanpa dokumen, seperti dalam kasus KM Sinar Bangun, selama telah ada kesepakatan dari berbagai pihak. Hak atas foto ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI
Image caption Santunan tetap bisa diberikan kepada kerabat korban kapal tanpa dokumen, seperti dalam kasus KM Sinar Bangun Toba, selama telah ada kesepakatan dari berbagai pihak.

Sejumlah kecelakaan kapal yang menewaskan banyak orang di Indonesia kembali mengungkapkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan, salah satunya tentang dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti manifes dan bukti pembayaran misalnya.

Sampai sejauh ini, terkait dengan KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni misalnya, santunan baru diberikan kepada ahli waris tiga korban, yang telah ditemukan jenazahnya.

"Dari proses penemuan korban yang ada, yang sudah ditemukan, ini sudah ada tiga korban. Itu yang sudah kita selesaikan karena itu memang sudah benar ada jasadnya. Dan itu sudah kita selesaikan pembayaran santunannya. Dan ada 21 korban selamat, itu sudah kita berikan jaminan di rumah sakit maksimum mendapatkan biaya perobatan sebesar 20 juta Rupiah," kata Harwan Muldidarmawan, Sekretaris Perusahaan PT Jasa Raharja Persero.

"Besaran santunan yang berhak didapatkan ahli waris korban kecelakaan khusus untuk meninggal dunia masing-masing 50 juta Rupiah yang akan kita berikan kepada ahli waris yang sah," demikian Harwan Muldidarmawan menjelaskan.

BUMN ini memberikan perlindungan dasar bagi penumpang angkutan umum resmi berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

Pihak lain yang juga bisa memberikan santunan meskipun tidak ada bukti seseorang menjadi penumpang adalah para pemilik kapal. Hanya saja ini berdasarkan niat baik, karena tidak diwajibkan peraturan.

"Kalau tidak mempunyai bukti-bukti bahwa dia adalah penumpang itu biasanya ada semacam goodwill dari pemerintah dan pemilik kapal. Jadi bukan suatu keharusan tetapi biasanya goodwill, niat baik secara sukarela, dalam bentuk dana, jumlahnya tergantung kondisi. Kalau mereka tidak punya dana yang cukup untuk itu kan mereka harus berpikir apa yang mereka bisa bantu," kata Syahwin Samid, penasehat Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia.

Keadaan ini dipertanyakan salah satu kerabat korban KM Sinar Bangun, Dedi yang kakak iparnya bernama Burhanudian, empat anak dan menantunya adalah bagian dari 170 orang yang masih dinyatakan hilang.

Sementara Fandi, anak tiri Burhanudin dari istrinya Farianti, yang jasadnya sudah ditemukan, telah menerima santunan Rp50 juta atas meninggal dunia ibu kandungnya,

"Ya sudah diterima oleh Fandi. Tapi asuransi Jasa Raharja namanya dari Burhanudin sampai hari ini belum diterima. Dan ada kemungkinan untuk anak-anaknya tidak dapat asuransi. Katanya anak-anaknya tidak memiliki hak pewaris. Ahli waris adalah ayah atau ibu, adik, kakak atau abang. (Padahal) Mereka kan sekeluarga meninggal dunia," kata Dedi.

Pemerintah telah memutuskan penghentian pencarian korban dan empat orang telah dijadikan tersangka -selain pemilik dan nakoda kapal - juga termasuk tiga petugas di Dinas Perhubungan setempat.

Hak atas foto AFP/GETTY IMAGES
Image caption Lebih 100 penumpang dan awak berada di KM Lestari Maju yang kandas di karang Kepulauan Selayar setelah mengalami kerusakan mesin.

Pimpinan daerah penentu

Para kerabat korban KM Sinar Bangun yang tidak memiliki manifes tetap menginginkan santunan meskipun jenazah kemungkinan besar tidak akan ditemukan.

"Korban itu diupayakan untuk dicari dan diangkat dari dasar danau tetapi itu kan pekerjaannya bukan gampang. Dari pihak korban tentunya berharap supaya semua yang meninggal itu harus menerima santunan, harus menerima ganti rugi, harus menerima asuransi karena mereka adalah penumpang semuanya. Belum lagi terhitung kendaraan mereka juga ikut tenggelam bersama kapalnya," kata Dedi.

Sebenarnya santunan memang tetap bisa diberikan kepada kerabat korban selama telah ada kesepakatan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah misalnya, meskipun memakan waktu yang lebih lama dibandingkan kapal yang memiliki manifes dan ditemukan jasadnya.

"Kami sangat mengharapkan sekali dari kesepakatan para pihak yang berwenang itu bisa menyimpulkan, menyepakati jumlah korban yang hilang, kemudian bisa diambil keputusannya oleh pimpinan daerah setempat ataupun juga pihak yang berwenang yang memang sudah ditunjuk untuk menyatakan korban hilang," kata Harwan Muldidarmawan.

Jumlah santunan yang diberikan kepada kerabat korban meninggal pada kapal tanpa manifes juga sebesar Rp50 juta, sama seperti korban kapal berdokumen lengkap.

Secara umum, Jasa Raharja mengatakan tidak mengalami banyak kenaikan pembayaran santunan meskipun akhir-akhir ini timbul kesan terjadinya peningkatan kecelakaan.

Tetapi sejumlah pihak lain memandang yang lebih diperlukan sebenarnya adalah kebijakan yang lebih menyeluruh, dimulai dari perubahan bentuk badan hukum.

"Dari sisi operatornya kapasitasnya itu dikembangkan dulu. Mungkin tidak ada badan hukum. Mereka dibina. Mungkin dijadikan PT atau koperasi. Bekerjanya perusahaan pelayaran ini berdasarkan manajemen modern, baru nanti asuransi masuk. Asuransi kan yang dia cover itu kan, ini teratur nggak, ini bisa dikuantifikasi nggak," kata Siswanto Rusdi dari lembaga National Maritime Institute.

Berita terkait