Tik Tok perlu penyaringan konten demi pencabutan blokir

Tik Tok
Image caption Tik Tok diblokir Kemenkominfo sejak Selasa (03/07) siang.

Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijadi Pangerapan menegaskan bahwa Tik Tok harus memiliki sistem penyaringan konten sebelum pemblokirannya dicabut.

Syarat itu disampaikan kepada manajemen Tik Tok dalam pertemuan dengan Menkominfo Rudiantara.

Kepada BBC News Indonesia, Semuel menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan karena memang kontennya melanggar peraturan undang-undang.

"Ada pornografinya, ada beberapa yang kita temukan merupakan pelecehan terhadap agama, walaupun itu bentuknya komedi."

Pemblokiran sementara ini dianggap wajar oleh pengamat media sosial yang menilai bahwa platform seperti Tik Tok perlu untuk lebih bertanggung jawab atas kontennya.

Selain itu, menurut pengamat media sosial Nukman Luthfie, pemerintah tampaknya ingin agar perusahaan yang berbasis di Cina tersebut membuka kantor di Indonesia mengingat banyaknya pengguna di Indonesia.

Image caption Aplikasi Tik Tok telah diunduh lebih dari 1,6 juta pengguna ponsel Android di Indonesia.

Sebelum pertemuan, Rabu (04/07) sore, Kemenkominfo memblokir aplikasi Tik Tok karena menemukan 'pelanggaran konten' antara lain mengandung pornografi, asusila, dan pelecehan agama.

Berikut wawancara BBC News Indonesia dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijadi Pangerapan.

BBC:Setelah Tik Tok menyanggupi untuk melakukan penyaringan konten, apakah pemblokiran akan dibuka?

Semuel: Jadi kita harus melakukan review. Kalau (mereka) akan, akan, akan... Ya kita juga akan, akan, akan. Makanya kita perlu ada sesuatu yang konkret.

Nah ini kan permasalahannya adalah... kalau kita bilang user-generated content tuh di mana-mana ada moderatornya. Moderator itu untuk menjaga standard community yang ditetapkan untuk platform itu ditegakkan. Nah untuk Indonesia bukan hanya standard community yang diberlakukan di platform tersebut tapi juga undang-undang yang ada di Indonesia, yang mengamanatkan untuk melakukan pengendalian terhadap konten-konten yang dianggap ilegal.

BBC:Kenapa langkah yang ditempuh adalah pemblokiran; kenapa tidak membiarkan user sendiri yang menentukan mana konten yang positif, mana yang negatif?

Semuel: Itu memang yang kita harapkan kalau ada suatu mekanisme kontrolnya, dan mekanisme itu berjalan. Jadi kita maunya nanti kan akan ke sana. Seperti Facebook kan ada mekanismenya itu pun kami punya mekanisme untuk mengingatkan mereka apabila kami yang menemukan. Ini yang kita harapkan; mereka punya suatu tata kelola yang bisa memberikan kesempatan pada semua pengguna itu untuk menjaga platform itu sesuai dengan standard community yang mereka tetapkan.

Jadi kenapa kita melakukan pemblokiran? Karena memang kontennya melanggar peraturan undang-undang. Ada pornografinya, ada beberapa yang kita temukan merupakan pelecehan terhadap agama, walaupun itu bentuknya komedi.

BBC:Tanggapan dari Tik Tok bagaimana?

Semuel: Ya mereka menyadari itu dan mereka akan melaksanakan. Untuk itu kita perlu program konkretnya. Ini yang sedang mereka siapkan dan tim kami sedang berdiskusi dengan mereka. Nah setelah itu selesai baru kita akan melakukan pembukaan kembali.

BBC:Apakah ke depannya semua aplikasi asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus ketemu dulu dengan Kemenkominfo?

Semuel: Nantinya iya. Nantinya malah mereka (harus) mendaftarkan diri. Aturannya sudah ada, kita akan merevisi dan membuat deadline yang lebih jelas. Semua yang ingin beroperasi di Indonesia harus mendaftarkan apa aplikasinya, batas umurnya berapa, bentuknya laporan dan itu satu hari juga jadi.

BBC: Apakah dalam pendaftaran itu salah satu syaratnya pengelola aplikasi harus membuka kantor operasi di Indonesia?

Semuel: Tergantung dari pelayanannya. Tidak harus, nanti kan dia tidak hanya comply kepada kita. Kalau dia bentuk usaha, umpamanya, dia harus comply terhadap aturan perpajakan kita ... Kita tidak ingin menyulitkan orang untuk berusaha di Indonesia tapi yang ingin kita terapkan adalah level playing field—semua yang berbisnis di Indonesia kita perlakukan sama dengan orang yang ada di Indonesia.

Diblokir 'atas laporan masyarakat'

Aplikasi Tik Tok menawarkan pengguna untuk membagikan video berdurasi 15 detik yang dihiasi dengan berbagai musik, filter, atau efek.

Platform tersebut berisi banyak video tentang tingkah polah manusia (atau hewan) yang diiringi musik, seperti berjoget dan bernyanyi dengan cara lip sync.

Hak atas foto Kominfo.go.id
Image caption Menteri Kominfo Rudiantara (mengenakan batik) bersama CEO Bytemond Ptd. Ltd. Miss Kelly Chang (tengah) usai pertemuan di kantor Kemenkominfo, Jakarta, pada Rabu sore.

Sejak Selasa (03/07) siang, Kemenkominfo memblokir delapan Domain Name System (DNS) Aplikasi Tik Tok dan hingga saat ini konten aplikasi tersebut tidak dapat diakses melalui sebagian penyedia layanan internet di Indonesia.

Kemenkominfo mengatakan pemblokiran dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, hasil pemantaun tim pengais konten negatif (AIS) Kominfo serta laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Siaran pers Kemenkominfo juga mengatakan terdapat lebih dari 2.000 laporan masyarakat melalui aduankonten.id serta sejumlah kanal pengaduan Kementerian Kominfo. Pelanggaran konten yang ditemukan antara lain konten yang mengandung pornografi, asusila, dan pelecehan agama.

Dalam siaran pers yang dirilis Kemenkominfo, disebutkan Rudiantara meminta dua komitmen dari perusahaan layanan video pendek itu, yaitu menaikkan batas usia pengguna dari 12 tahun menjadi 13 atau bahkan 15 tahun dan, yang kedua, membuka kantor operasi di Indonesia.

"Agar bisa komunikasi lebih cepat dan mudah, termasuk jika ada konten negatif lagi," ujarnya, seraya menekankan bahwa perlakuan seperti itu berlaku untuk semua penyedia platform yang beroperasi di Indonesia.

Siaran pers juga menyebut bahwa CEO Bytemond –perusahaan yang menaungi Tik Tok – Kelly Chang mengatakan pihaknya telah merekrut 20 orang untuk melakukan penyaringan 'konten negatif' secara manual.

"Pada akhir tahun ini kita targetkan ada 200 orang yang akan menangani konten negatif sesuai permintaan Kementerian Kominfo," ujar Chang, seperti tertulis dalam siaran pers Kemenkominfo.

Tepatkah pemblokiran ini?

Pengamat media sosial Nukman Luthfie menilai pemblokiran sementara Tik Tok sebagai cara pemerintah menuntut para platform untuk bertanggung jawab terhadap konten di platform mereka.

Dan langkah itu juga dilancarkan pemerintahan lain di dunia, seperti Uni Eropa dan Jerman.

"Karena kerugian terhadap konten negatif, hoaks, pornografi, dan sebagainya itu yang kena negara. Platform enggak boleh hanya dapat user sebanyak-banyaknya, kemudian dapat uang sebanyak-banyaknya dari situ, tapi enggak mau bertanggung jawab ketika ada hal-hal yang negatif dari situ," kata Nukman.

Tik Tok, tambahnya, adalah layanan baru yang -tidak seperti media sosial populer lainnya- belum memiliki fitur pengaturan privasi dan pelaporan konten.

"Contoh begini lah, kalau kita posting konten di Facebook, kita kan boleh milih mau posting untuk diri sendiri, posting untuk teman kita saja, atau posting untuk publik. Tapi di Tik Tok tidak ada."

Hak atas foto prabowo118/Tik Tok
Image caption Kepopuleran aplikasi Tik Tok melahirkan para selebritas baru, salah satunya Prabowo alias Bowo.

"Akibatnya apa, ketika anak-anak posting konten semua orang bisa melihatnya. Begitu juga orang dewasa, ketika dia posting di situ, dan kontennya kita kategorikan sebagai konten dewasa, semua orang bisa lihat," imbuh Nukman, yang merupakan redaktur senior majalah bisnis SWA.

Nukman juga mengatakan bahwa fitur infinite scroll di aplikasi Tik Tok bisa membuat ketagihan meski fitur ini ada di hampir semua platform daring di masa kini.

Tapi sepertinya, menurut Nukman, 'masalah terbesar' Tik Tok adalah perusahaan yang berbasis di Cina tersebut belum membuka kantor di Indonesia meski memiliki banyaknya pengguna di Indonesia.

"Facebook, Twitter itu sudah membuka kantor di Indonesia, mereka juga sangat kooperatif dengan pemerintah Indonesia jadi kalau ada apa-apa ditanggapi dengan cepat ... Coba Tik Tok? Belum tentu," ujarnya.

Mengundang

Terlepas dari kontroversi soal konten, muncul reaksi negatif dari warganet terhadap 'selebritas' yang populer karena Tik Tok. Salah satunya Prabowo Mondardo alias Bowoo_Outt_Siders yang video-video singkatnya telah disukai lebih dari tujuh juta kali.

Prabowo, yang merupakan seorang siswa SMP di Tangerang Selatan, menerima banyak komentar makian di akun Instagramnya.

Pengamat media sosial Nukman Luthfie mengira reaksi tersebut disebabkan rasa iri karena kesuksesan yang dialami para selebritas baru.

Dan menurutnya, orang cenderung lebih kasar dalam mengungkapkan kebencian di dunia maya, "Atau karena mereka pakai akun-akun yang anonim, jadi ngomong seenaknya."

Topik terkait

Berita terkait