Di balik pembelian saham mayoritas Freeport oleh Indonesia.

Freeport
Image caption Perusahaan milik pemerintah Indonesia, Inalum, menandatangani kontrak pembelian saham PT Freeport Indonesia.

Pembicaraan bahwa Indonesia seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar dalam kontrak kerja tambang tembaga dan emas di Tembagapura, Papua, sudah sejak lama muncul.

Mulai dari persentase pemilikan saham, pembagian keuntungan, pembayaran pajak sampai lama kontrak, terus dipertanyakan.

Dan berbagai hal ini tidak berhenti meskipun pada Kamis (12/07) pemerintah Presiden Joko Widodo menandatangani kesepakatan baru dengan Freeport-McMoRan, yang menjadikan Indonesia sebagai pemilik mayoritas saham PT Freeport Indonesia.

Kerja sama Freeport yang bermarkas di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat dengan pemerintahan Soeharto yang ditandatangani tahun 1967 lalu ditafsirkan sejarawan Rushdy Hoesein Ph.D sebagai hal yang tidak terlalu jelas dan lebih merupakan agenda politik luar negeri AS.

"Saya katakan sumir, tidak begitu jelas karena pada saat itu Freeport bukan pemain utama.

"Pemain utama dalam rangka Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, itu memang campur tangan (pemerintah) Amerika besar. Robert Kennedy, adiknya Kennedy (Presiden John F. Kennedy), itu pernah diutus kakaknya untuk membantu menyelesaikan," tambah Rushdy.

Hak atas foto AFP/GETTY IMAGES
Image caption Amerika Serikat 'perlu meredam' pengaruh Uni Soviet di Indonesia.

Saat itu AS memang khawatir Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno akan menjadi bagian dari pemerintahan komunis Uni Soviet di tengah-tengah bergejolaknya perang dingin 'Timur dan Barat'.

Dan pemerintahan Soeharto -yang menggulingkan Presiden Soekarno pada tahun 1967- memerlukan pemasukan, AS perlu meredam pengaruh Uni Soviet.

Kas negara kosong

Di sisi lain, pemerintahan Soeharto memang menghadapi masalah keuangan dan memerlukan berbagai cara untuk mengisi kas negara, antara lain lewat peningkatan kegiatan ekonomi.

"Soeharto sejak bulan Maret tahun 1967 menggantikan Bung Karno dan beliau berada di suatu kondisi pemerintahan dengan kas negara yang kosong," jelas Rushdy Hoesein Ph.D yang bekerja di Yayasan Bung Karno

"Yang dia lakukan itu baik dengan bantuan luar negeri atau mengusahakan upaya-upaya dari dalam negeri sendiri untuk melakukan ekspor, atau berupa investasi," tambahnya.

Investasi yang dilakukan Orde Baru pimpinan Soeharto begitu besar, salah satunya lewat kegiatan tambang di Irian Barat, bekerja sama dengan Freeport yang pada masa itu -menurut Rushdy- tidak terlalu besar tapi kemudian menjadi besar dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintahan Soeharto.

Tetapi sejumlah kesepakatan yang menjadi dasar kerja sama dipandang dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dan lebih mementingkan kepentingan Freeport.

"Undang-undang pertambangan itu ada namanya Perppu Nomor 37/1960 tidak dimasukkan dalam kontrak tahun 1967. Di situ royalti wajib, sedangkan di kontrak generasi pertama, Freeport tidak bayar royalti," jelas Simon F Sembiring, mantan Dirjen Pertambangan yang kini menjadi pengamat masalah pertambangan,.

"Di kontrak lama tahun 1967 pajak penghasilan itu 35%, tax holiday tiga tahun. Setelah itu pajak penghasilan harusnya 41,75%. Kenapa dalam kontrak baru, pajak penghasilan menjadi 35% kembali?" ungkap Simon.

Image caption Soeharto perlu mengisi kas negara yang kosong dan salah satunya adalah lewat investasi.

Pada tahun 1996, Freeport -yang saat itu kemungkinan memerlukan dana- menandatangani perjanjian dengan perusahaan Inggris-Australia, Rio Tinto, sehingga 40% produksi menjadi aset Rio Tinto.

Kini kesepakatan baru memberikan pemilikan saham sebesar 51% (senilai Rp55,3 triliun) dari sekitar 9,36% kepada pemerintah Indonesia lewat PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum)

Saham yang dibeli pemerintah Indonesia itu sebelumnya merupakan milik Rio Tinto.

Berita terkait