Presiden Jokowi minta babinsa jelaskan ke publik bahwa dirinya tidak terkait dengan PKI

jokowi, babinsa Hak atas foto Antara/M Agung Rajasa
Image caption Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) seluruh Indonesia dalam Apel Besar Babinsa di Hanggar KFX PT DI di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/07).

Presiden Joko Widodo mengaku mempunyai tujuan khusus dalam menaikkan tunjangan kinerja Bintara Pembina Desa atau babinsa sebesar ratusan persen.

Kepada 4.500 anggota Babinsa dari seluruh wilayah Indonesia yang berkumpul di Komplek Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung, Selasa (17/07), Presiden Jokowi menyatakan tunjangan kinerja babinsa tipe A naik dari Rp104.000 per bulan menjadi Rp900.000 per bulan.

Sedangkan, babinsa tipe B naik dari Rp440.000 per bulan menjadi Rp1,2 juta per bulan.

Saya bertanya sudah diterima atau belum?" tanya Jokowi yang dijawab "sudah" secara serentak oleh seluruh anggota babinsa yang hadir.

Kenaikan tunjangan itu, kata Jokowi, memiliki tujuan tertentu.

"Apa tujuannya kita memberikan kenaikan tunjangan kinerja? Karena saya tahu, babinsa berada pada posisi di barisan terdepan dalam menjaga keamanan, kedaulatan, ikut menjaga ketertiban yang ada di desa-desa," kata Jokowi sebagaimana dilaporkan wartawan di bandung, Julia Alazka.

Sebagai barisan terdepan, lanjut Jokowi, babinsa harus meningkatkan kemampuan teritorial dan komunikasi sosial hingga mampu mengantisipasi ancaman keamanan dan menangkal penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.

"Radikalisme, terorisme jangan sampai dibiarkan berkembang ke mana-mana. Isu-isu yang menyebabkan keresahan jangan sampai berkembang di mana-mana, bisa meresahkan masyarakat," ujarnya.

Presiden Jokowi menyontohkan isu mengenai dirinya sebagai anggota PKI. Jokowi meminta babinsa bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa isu itu tidak benar.

"Saudara-saudara juga bisa menjelaskan PKI itu dibubarkan tahun 65, saya lahir tahun 61, artinya umur saya baru empat tahun. Apakah ada yang namanya PKI balita, logikanya itu saja. Ini namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat," paparnya.

Hak atas foto Antara/M Agung Rajasa
Image caption Sebanyak 4.500 anggota Bintara Pembina Desa (babinsa) dari seluruh wilayah Indonesia yang berkumpul di Komplek Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung, Selasa (17/07).

Kenaikan tunjangan dengan angka yang signifikan sontak disambut gembira seluruh anggota babinsa.

Mikael Sihombing, anggota Babinsa Kodim Cimahi mengaku telah menerima kenaikan tunjangan bulan Juli ini.

Sebelumnya, Mikael hanya mendapat tunjangan hanya Rp104.000, tapi kini ia bisa mendapat Rp900.000 setiap bulannya

"Lumayan, kita sebagai babinsa karena bergelut setiap hari di desa. Terima kasih atas kenaikan ini," kata Mikael yang menjadi anggota babinsa sejak 2012 ini.

"Kita sesuai dengan namanya TNI, terima nasib apa adanya. Jadi kita cukup-cukupin. Ditambah begini, kita makin tambah rajin saja," tambahnya.

Hak atas foto KODAM UDAYANA
Image caption TNI mengklaim babinsa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sipil, terutama di sektor pertanian dan pembangunan infrakstruktur.

Kepentingan politik

Menanggapi kenaikan tunjangan babinsa dan langkah Presiden Jokowi mengumpulkan mereka di Bandung, pengamat politik Firman Manan menilai hal itu tidak lepas dari persoalan politik.

"Karena tahun politik ya, bisa-bisa saja dikaitkan dengan kacamata politik. Kita bisa melihatnya sebagai upaya, misalnya, mendapatkan dukungan. Artinya, ini persoalan insentif elektoral.

"Tentu kalau TNI-nya sendirI tidak punya hak pilih sebetulnya, tetapi apakah ini berpengaruh terhadap keluarganya karena keluarganya kan punya hak pilih, statusnya sipil," paparnya.

Soal arahan Jokowi agar Babinsa menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa dirinya tidak terkait dengan PKI, Firman menilai itu juga tidak lepas dari kepentingan jelang pemilihan presiden tahun depan.

"Intinya dalam setiap pemilihan itu kita mengenal dengan incumbency advantages, keuntungan yang dipunyai petahana. Salah satunya karena petahana punya kewenangan untuk mengambil kebijakan. Langsung tidak langsung memang ada kebijakan yang bisa menguntungkan dirinya dalam tahun pemilihan," ujarnya.

Hak atas foto Antara/M Agung Rajasa
Image caption Menanggapi kenaikan tunjangan babinsa dan langkah Presiden Jokowi mengumpulkan mereka di Bandung, pengamat politik Firman Manan menilai hal itu tidak lepas dari persoalan politik.

Babinsa, tentara yang pangkatnya terentang dari kopral satu hingga sersan mayor, secara struktural berada di bawah komando rayon militer (korem).

Merujuk Peraturan Kepala Staf TNI AD/19/IV/2008, babinsa bertugas mengumpulkan data geografi, demografi, dan kondisi sosial di wilayah kerjanya.

Aturan itu juga mewajibkan babinsa melaporkan setiap perkembangan situasi sosial kepada komandan korem.

Kajian akademis bertajuk Pergeseran Militer Politik ke Militer Profesional: Studi Tentang Keberadaan Komando Teritorial Era Reformasi, babinsa disebut merupakan kelanjutan fungsi teritorial TNI.

Peneliti dari Universitas Riau yang menyusun kajian itu, Hasanuddin dan Ary Nugraha, menyebut fungsi teritorial tentara pada era Orde Baru lekat dengan kepentingan politik dan modal.

"Hak rakyat untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat dan mencegah partisipasi politik rakyat yang tidak sesuai dengan kepentingan rezim," tulis mereka soal target fungsi teritorial ABRI itu.

Ketika Komando Teritorial ABRI dilikuidasi pasca-reformasi, kata Hasanuddin dan Ary, fungsi teritorial tersebut diserahkan ke babinsa.

Merujuk UU 34/2004 tentang TNI, babinsa merupakan bagian dari pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara.

Hak atas foto KODAM DIPONEGORO
Image caption Penelitian berjudul The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power memotret kecenderungan politis babinsa pada rezim Orde Baru.

Penelitian berjudul The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power, yang ditulis Angel Rabasa dan John Haseman, memotret kecenderungan politis babinsa pada rezim Orde Baru.

"Komandan Kodim dimanfaatkan untuk tugas politik di tingkat kabupaten, seperti komandan Koramil di kecamatan, dan babinsa di pedesaan," tuding mereka.

Terhadap fenomena itu, Rabasa dan Haseman menyebut tak akan ada pejabat tinggi militer yang akan mengakui keterlibatan tentara dalam politik Orde Baru.

Dalam pidato di Hanggar KFX/IFX PT Dirgantara Indonesia, Komplek Lanud Husein Sastranegara, Presiden Jokowi menegaskan ke seluruh anggota babinsa agar menjaga netralitas.

"Untuk memastikan proses demokrasi aman dan damai, TNI dan Polri harus bersikap netral sehingga dapat lebih mudah merangkul setiap elemen masyarakat dan menciptakan kerja sama dalam menjaga situasi agar tetap kondusif. Dengan netralitas masyarakat akan yakin bahwa TNI dan Polri benar-benar profesional menjalankan tugasnya," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis.

"Politik negara itu kesetiaan pada negara, itu sudah digariskan dalam undang-undang. Negara itu siapa? Ya rakyat, wilayah NKRI dan pemerintah yang sah," tegas Jokowi.

Topik terkait

Berita terkait