Kapitra Ampera, pengacara Rizieq dan Yusuf Supendi pendiri PKS 'merapat' ke PDIP; eks napi koruptor urung maju

Kapitra Ampera Hak atas foto DETIKCOM/ARI SAPUTRA
Image caption Kapitra Ampera membela Rizieq Shihab, antara lain dalam kasus dugaan penyebaran konten porno melalui pesan digital.

Sejumlah kejutan muncul pada hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg), Selasa (17/07), terutama di tingkat pusat yang akan memperebutkan 575 kursi DPR.

Sejumlah figur oposisi dipinang partai pemerintah, sementara mantan koruptor akhirnya tak mendapatkan kendaraan politik.

Kapitra Ampera, kuasa hukum pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab, diklaim dicalonkan PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat.

Kapitra selama ini merupakan pengacara yang mengurus sejumlah kasus pidana yang menjerat Rizieq.

"Seluruh masyarakat, apa pun dukungan politiknya, mereka adalah warga bangsa yang harus diajak berdialog," kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, soal pendekatan partainya kepada figur Kapitra yang dinilai kerap berseberangan dengan pemerintah.

Namun Kapitra menyatakan belum tentu akan maju sebagai caleg dari PDIP. Ia mengaku mendapatkan tawaran dari partai berlambang kepala banteng, tapi belum menyatakan iya atau tidak.

"Kalau itu permintaan masyarakat Sumatera Barat, bagi saya bukan caleg dan sebagainya, tapi bisakah saya berbuat baik."

"Saya akan komunikasikan tawaran ini dengan Habib Rizieq dan ulama-ulama yang lain," kata Kapitra kepada BBC Indonesia melalui sambungan telepon.

Caleg lain dari luar partai yang diusung PDIP adalah juru bicara presiden sekaligus bekas pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi.

Selebihnya, mereka mencalonkan politikus lama, seperti dua menteri aktif, Puan Maharani dan Yasonna Laoly, serta sejumlah selebritas.

Juga Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini berusaha masuk ke DPR pusat juga melalui jalur PDIP.

Pada 2014 Yusuf tercatat sebagai caleg Hanura namun ia gagal melenggang ke Senayan.

Hak atas foto ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN
Image caption Mayoritas partai politik menyerahkan berkas bakal caleg yang mereka usung pada hari terakhir pendaftaran. Ancaman bagi parpol yang terlambat mendaftar adalah eliminasi dari pemilu 2019.

Kencederungan memajukan caleg berlatar belakang figur publik terjadi di hampir sebagian besar partai. Fenomena ini muncul sejak pemilu 2004.

Partai NasDem misalnya, mengusung artis Nafa Urbach, Olla Ramlan, dan Tessa Kaunang. Sementara Partai Berkarya yang baru akan menjalani debut pada pemilu 2019, mencalonkan selebritas, antara lain Sultan Djorghi dan Donny Kusuma.

Adapun Partai Demokrat mencalonkan dua mantan pebulutangkis peraih emas Olimpiade, Taufik Hidayat dan Ricky Subagja.

"Di Jawa Barat mereka sangat terkenal, kami yakin mereka punya daya tarik dan kemampuan mendongkrak suara," kata Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan.

Pada pemilu 2014, setidaknya 79 figur publik dari dunia selebritas dan olahraga bertarung memperebutkan kursi ke Senayan, namun hanya belasan yang akhirnya mendapatkan status 'anggota dewan yang terhormat'.

Hak atas foto ANTARA/PUSPA PERWITASARI
Image caption Sejumlah artis diusung Parta NasDem hadir dalam pendaftaran bakal calon legislatif di KPU Pusat, Jakarta, Senin (16/07).

Sementara itu, partai politik terlihat tak ingin mengambil risiko dengan mengusung mantan koruptor menjadi caleg. Larangan mencalonkan eks narapidana korupsi tertuang pada Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018.

Politikus Wa Ode Nurhayati misalnya, batal mendapat rekomendasi dari PAN. Ia pernah divonis penjara selama enam tahun dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2012.

"Walau ada PKPU, saya sebenarnya tetap diminta melengkapi berkas. Tapi tadi saya pagi dihubungi, PAN telah menandatangani pakta integritas dan menolak kehadiran saya sebagai mantan napi korupsi," tuturnya.

Wa Ode mengaku sebelumnya sempat mendaftar caleg dari Partai Perindo, tapi mendapat penolakan.

Hak atas foto ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Sebagian partai politik, seperti Perindo, mendaftarkan caleg ke KPU tanpa dukungan massa simpatisan.

Bagaimanapun, partai baru seperti Partai Garuda tak rendah diri menatap pemilihan anggota legislatif tahun 2019, meski tak sesumbar akan meraup suara yang lebih tinggi dibandingkan partai tradisional.

"Kami akan berikan kejutan kedua, setelah lolos pemilu, kami pasti masuk parlemen," kata Sekjen Partai Garuda, Abdullah Mansyuri.

Mansyuri menyebut partainya fokus memprioritaskan perempuan sebagai caleg. Dari 376 caleg yang mereka daftarkan untuk tingkat DPR, 181 di antara mereka adalah perempuan.

"Kami punya tokoh lokal di setiap daerahnya. Di tingkat nasional mungkin belum, tapi cukup dikenal di daerah mereka," tuturnya.

Hak atas foto ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA
Image caption Bakal calon anggota legislatif dan simpatisan PDIP menaiki sepeda ontel menuju kantor KPU untuk mendaftar calon anggota legislatif di Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/07).

Proses pertarungan caleg masih harus melewati beberapa tahap. Tanggal 22 Juli, KPU dijadwalkan mengumumkan hasil verifikasi syarat bakal caleg.

Partai politik dipersilakan mengganti calon mereka yang tidak lolos verifikasi. Penetapan daftar calon sementara anggota DPR-DPRD akan dilakukan 12 hingga 14 Agustus mendatang.

Terdapat 16 partai politik yang akan bertarung pada pemilu 2019. Ajang politik, yang selain menentukan anggota legislatif tapi juga presiden dan wakil presiden itu, akan berlangsung 17 April 2019.

Topik terkait

Berita terkait