Akademisi jadi bakal caleg, tawarkan solusi atau tergerus pragmatisme?

DPR Hak atas foto ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA
Image caption Akademisi yang terjun ke badan legislatif berada antara independensi sebagai ilmuwan dan kepentingan politik.

Pengajar perguruan tinggi, dari dosen hingga guru besar, dipinang partai politik untuk bertarung memperebutkan kursi legislatif. Keilmuan mereka akan berhadapan dengan politik yang kerap diwarnai pragmatisme.

Akademisi adalah salah satu profesi yang dilirik partai politik dalam penjaringan caleg di luar kader internal, meski jumlah mereka tak sebesar selebritas dari panggung hiburan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, mendaftarkan tiga guru besar ilmu kesehatan masyarakat ke KPU pada hari terakhir pendaftaran caleg, Selasa kemarin (17/07).

Mereka adalah Abdul Razak Thaha dari Universitas Hasanuddin serta Hasbullah Tabrani dan Purnawan Junaidi yang mengajar di Universitas Indonesia (UI).

"Saya tidak pernah membayangkan masuk politik," kata Thaha melalui sambungan telepon dari Jakarta, Rabu (18/07).

Thaha tercatat produktif sebagai akademisi. Dalam tujuh tahun terakhir ia sebelas kali membuat artikel ilmiah dan 19 buku.

Namun ia merasa ilmunya tak berpengaruh langsung pada masyarakat, termasuk melalui aktivitasnya di Ikatan Dokter Indonesia. Tawaran PDIP diambilnya, meski belum tahu akan bertarung di daerah pemilihan (dapil) mana.

"Dengan pengalaman panjang selama 40 tahun di perguruan tinggi dan kerja lapangan, kepakaran saya semoga akan ada gunanya (di politik)," tuturnya.

Jika lolos ke Senayan, Thaha akan menyusul sejumlah akademisi yang pernah menyandang status anggota dewan terhormat.

Di DPR, PDIP sebelumnya menempatkan Andreas Hugo Pareira yang pernah mengajar di Universitas Parahyangan dan Hendrawan Supratikno sempat menjadi dosen UI.

Partai politik lain pun serupa. Meski tak menjadi anggota DPR, sejumlah guru besar pernah bergabung ke Partai Demokrat, antara lain Izran Tanjung (UI) dan Achmad Mubarok (UIN Syarif Hidayatullah).

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Abdul Razak Thaha menerima tawaran terjun politik setelah puluhan tahun berkegiatan di kampus.

Selain profesor, sejumlah akademisi juga telah berkecimpung di badan legislatif. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata, guru besar dari Universitas Padjajaran, fenomena itu telah terjadi sejak Orde Baru.

Dalam buku Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis, Bob menyebut di penghujung reformasi akademisi mulai tertarik masuk partai, salah satunya Amien Rais (UGM) yang membentuk Partai Amanat Nasional.

Namun terdapat akademisi lain, kata Bob, berupaya tetap kritis dan tak terjun ke politik. Ia menyebut tiga pengajar Universitas Kristen Satya Wacana: Arief Budiman, Ariel Heryanto, dan George Junus Aditjondro.

Ariel Heryanto, yang kini mengajar sebagai guru besar di Australian National University, menilai latar belakang pendidikan tinggi tidak menjamin akademisi dapat menjadi politikus yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepakaran akademisi, kata Ariel, tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja politikus di badan legislatif, terutama soal independensi.

"Tidak ada profesi yang bebas nilai, juga akademik," ujar Ariel dalam wawancara via surat elektronik.

Politikus berlatar profesi ilmuwan, menurut Koentjoro, guru besar psikologi UGM, menyandang tanggung jawab yang lebih besar dibanding anggota dewan dari bidang lain.

Koentjoro berkata bahwa akademisi harus berbicara berdasarkan fakta dan data. "Yang banyak terjadi melenceng dari situ," ucapnya.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Suhardi, guru besar ilmu kehutanan UGM, turut mendirikan Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto yang berlatar belakang militer.

Koentjoro mengatakan akademisi mirip begawan yang berilmu tinggi dan dianggap bijaksana. Tingkah laku dan pola tuturnya juga didasarkan hati nurani.

"Kalau bertolak belakang dan sistem politik tidak mengacu pada kepakaran tapi justru memanfaatkan akademisi sebagai cap jempol, saya tidak mau masuk politik," kata Koentjoro.

Meski begitu, Abdul Razak Thaha menilai publik tak perlu meragukan independensi akademisi yang terjun ke politik. Menurutnya, integritas mereka telah teruji selama mengabdi pada ilmu pengetahuan yang bebas nilai.

"Jika semua takut seperti itu, tidak akan ada orang baik yang masuk ke dalam parlemen," kata Thaha.

Bagaimanapun, partai politik menganggap akademisi mampu menawarkan solusi atas persoalan masyarakat. Mereka dinilai dapat meyakinkan pemilih.

"Dengan latar belakang pendidikan, mereka akan memberikan nilai tambah. Kemampuan intelektual mereka tentu sudah lebih teruji," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sumardy.

Hak atas foto ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Image caption PSI mengklaim lebih memilih akademisi dibandingkan selebritas untuk menjadi wakil mereka dalam perebutan kursi badan legislatif.

Partai yang akan debut di pemilu 2019 itu mengklaim telah menjaring caleg berusia di bawah 45 tahun, termasuk dosen-dosen muda.

Sumardy menuturkan caleg yang mereka daftarkan ke KPU bekerja di sejumlah kampus swasta, antara lain Universitas Trisakti, Universitas Surya, dan Universitas Muhamadiyah.

"Kami mengedepankan meritokrasi, semua harus berdasarkan kompetensi. Meraka muka baru, selain juga menawarkan gagasan baru," ujarnya.

Sejak era reformasi, puluhan dosen hingga guru besar telah menyandang jabatan anggota DPR. Belum ada kajian apakah keterlibatan mereka mampu membantu meningkatkan kualitas wakil rakyat.

Sebagian dari akademisi yang terjun ke politik melonjak ke jajaran petinggi partai dan terus berkarier di legislatif, tapi ada pula yang mendekam di penjara karena terlibat kasus korupsi.

Berkas para akademisi yang didaftarkan menjadi caleg tengah diverifikasi KPU. Mereka yang lolos akan diumumkan pada 22 Juli mendatang dan akan bertarung merebut suara pemilih pada 17 April 2019.

Topik terkait

Berita terkait