Kalapas Sukamiskin ditangkap, penambahan fasilitas 'biasa terjadi' bagi napi koruptor

Sukamiskin Hak atas foto ANTARA/Rivan Awal Lingga
Image caption Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap kurang dari 24 jam setelah ditangkap KPK.

Rencana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) untuk membongkar seluruh fasilitas lapas yang sepatutnya tidak tersedia untuk narapidana dianggap seremonial belaka.

Penangkapan Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung, Wahid Husein, yang diduga KPK menerima suap, disebut sebagai tanda bahwa penyimpangan pengelolaan lapas merupakan persoalan sistemik.

"Kita pernah menemukan kasus serupa, di Cipinang juga ada fasilitas khusus. Bersih-bersih lapas harus dilakukan menyeluruh," kata peneliti Indonesia Criminal Justice Reform, Sustira Dirga, Minggu (22/07).

"Yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem perekrutan petugas lapas dan pengawasan secara berkala yang transparan," tutur Dirga.

Dirga mengomentari niat Dirjen PAS, Sri Puguh Budi Utami, merobohkan fasilitas tak sesuai standar pemasyarakatan di berbagai lapas.

Rencana itu mencakup pembongkaran saung di Lapas Sukamiskin. Gazebo itu didirikan atas biaya sejumlah narapidana kasus korupsi yang mendekam di penjara tersebut.

"Inilah momentum. Kami ingin memperbaiki secara komprehensif. Revitalisasi kami tawarkan. Lapas mana saja dan penilaian terhadap pejabatnya sedang berjalan," kata Sri, Sabtu lalu, beberapa jam setelah penangkapan Wahid Husein.

Lapas Sukamiskin berulang kali menjadi sorotan publik. Pengelola penjara itu kerap dianggap abai dan membiarkan sejumlah narapidana korupsi keluar-masuk lapas serta memiliki fasilitas istimewa di dalam sel.

Hak atas foto DETIKCOM/BABAN
Image caption Sejumlah saung atau gazebo bambu yang terdapat di Lapas Sukamiskin dibiayai oleh para narapidana koruptor.

Selain saung, seperti terkuak dalam sejumlah sidak, baik oleh KPK maupun Denny Indrayana yang tahun 2013 menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM, beberapa sel koruptor terpasang pendingin udara, televisi hingga kulkas.

Narapidana korupsi seperti Gayus Tambunan Anggoro juga diduga kuat bebas keluar masuk lapas.

Februari 2017, seperti diberitakan Detikcom, Irjen Kemenkumham, Aidir Amin Daud, mengklaim lembaganya tak tinggal diam atas berbagai penyimpangan itu.

Salah satu klaim Aidir kala itu adalah konsekuensi mutasi bagi pejabat lapas yang diduga melanggar aturan. "Tiga pejabat penting dicopot dalam enam bulan," ucapnya.

Pengakuan mantan koruptor

Patrice Rio Capella, mantan Sekjen Partai NasDem, tak menyangkal mengeluarkan uang untuk fasilitas tertentu di Lapas Sukamiskin.

Rio mendekam di lapas itu sekitar delapan bulan karena menerima suap terkait perkara dana bantuan sosial Sumatera Utara.

"Menambah fasilitas memang butuh biaya. Misalnya, saya memperbaiki toliet, saya keluarkan uang sendiri karena memang tidak disediakan lapas," ujarnya kepada BBC Indonesia.

Rio berdalih, kondisi lapas yang tidak layak mendorong para narapidana korupsi di Sukamiskin menambah fasilitas tertentu di sel.

Hal itu awam dilakukan, kata dia, terutama oleh koruptor yang dijatuhi hukuman penjara relatif lama, antara 15 tahun hingga seumur hidup.

"Mereka bikin situasi kamar nyaman karena itu sudah mereka anggap seperti rumah," ujarnya.

Inisiatif membangun gazebo di Sukamiskin pun muncul dari Rio dan para koleganya.

Rio beralasan, ruang pertemuan di Sukamiskin sempit dan tak layak untuk tamu para narapidana korupsi yang disebutnya sebagai masyarakat kelas atas.

"Yang datang itu sekelas menteri, pengusaha, gubernur atau wali kota. Di mana kami menerima mereka, ya di saung itu. Kami butuh tempat layak," kata dia.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Mantan Kakorlantas Mabes Polri, Irjen Djoko Susilo, adalah salah satu napi korupsi yang dijatuhi hukuman di atas 10 tahun di Sukamiskin.

Rio menyebut pimpinan Sukamiskin menyetujui pendirian gazebo itu atas azas kemanfaatan. Ia mengklaim, setiap narapidana bisa menggunakan saung itu jika para terpidana korupsi sedang tak menerima tamu.

"Lihat azas manfaatnya. Bukan kami membuat fasilitas untuk kemudahan kami sendiri, buat apa kami duduk-duduk di situ, kan hanya untuk menerima tamu saja," ucapnya.

Lebih dari itu, Rio mengungkap pula kencederungan para koruptor di Sukamiskin membawa uang dalam nominal besar dan fasilitas lain seperti ponsel atau komputer jinjing.

"Mereka adalah orang yang punya otak, kerah putih. Ketika badan terpenjara, otak mereka bekerja. Ketika tidak boleh menulis atau melihat berita, bisa stres."

Selama di Sukamiskin, Rio mengaku mengeluarkan uang setidaknya Rp15 juta. Uang itu diklaimnya untuk mengupah warga binaan lapas dan memberi sangu bagi para pembesuknya.

"Untuk membersihkan kamar, kami menyuruh narapidana tindak pidana umum. Mereka itulah yang bekerja, misalnya juga menjadi ajudan."

"Rata-rata mereka kan bos. Jangan salahkan kenapa kami bawa uang banyak. Sebagai tuan rumah kami juga sediakan uang dan minuman untuk tamu yang datang," kata Rio.

Hak atas foto ANTARA/Rivan Awal Lingga
Image caption Selebritas Inneke Koesherawati turut ditangkap KPK saat operasi tangkap tangan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein.

Setya Novanto, Akil Mochtar, Nazaruddin, Fuad Amin, dan Anas Urbaningrum merupakan beberapa nama koruptor yang mendekam di Sukamiskin.

Selain itu ada pula Djoko Susilo, Gayus Tambunan, serta Tubagus Chaeri Wardana.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menduga praktik jual beli fasilitas terbiasa dilakukan pejabat Sukamiskin. Sebelum Wahid Husein, lapas itu dipimpin Dedi Handoko.

Dedi mengepalai Sukamiskin saat dugaan plesir para napi korupsi muncul tahun 2017. Ia lantas dimutasi menjadi kepala Divisi Pemasyarakatan di Kepulauan Riau.

"Kalau lihat dari cerita yang kami pantau, memang ada kesan itu sudah terbiasa, sehingga aneh kalau tidak dijalankan si pendatang (narapidana) barunya," ujar Saut.

Atas dugaan Saut tersebut, Indonesian Corruption Watch berharap KPK mengusut pemberian fasilitas khusus yang melibatkan kepala Lapas Sukamiskin sebelumnya.

Topik terkait

Berita terkait