Korban pemerkosaan divonis bersalah karena aborsi, pegiat HAM protes

unjuk rasa, kekerasan seksual Hak atas foto CHAIDEER MAHYUDDIN
Image caption Tuntutan penghentian kekerasan seksual pada anak sering dikampanyekan.

Sekelompok LSM menyatakan telah menemukan indikasi pelanggaran serius dalam proses pemeriksaan perkara seorang anak perempuan korban perkosaan di Jambi diadili terkait praktek aborsi.

Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi keadilan untuk korban perkosaan itu menghendaki WA, yang berumur 15 tahun, dibebaskan sangkaan pidananya dalam proses banding yang dimulai pekan ini.

Mereka juga menuntut agar Pengadilan Tinggi Jambi menggelar sidang terbuka dalam proses banding untuk memastikan tidak terulangnya proses pelanggaran dalam sidang banding.

Pegiat Institute for Criminal Justice Reform, ICJR, Maidina Rahmawati mengharapkan, lewat pemeriksaan terbuka, hakim mampu menghadirkan saksi ahli yang akan menggali aspek psikologis korban perkosaaan

"Sehingga nantinya akan terlihat bahwa korban mengalami trauma psikologis sehingga tidak mampu berkehendak bebas dan melakukan aborsi, karena ada trauma psikologis sehingga bisa menghapuskan pemidanaan yang diputuskan di pengadilan sebelumnya," ujar kepada BBC News Indonesia, Minggu (05/08).

Maidina menegaskan seharusnya penuntut umum dan majelis hakim melihat bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada anak korban perkosaan.

"Kondisi trauma psikologis akibat perkosaan sebanyak sembilan kali dan ancaman diusir menandakan adanya daya paksa yang menghapuskan alasan pemidanaan," imbuhnya,

Seperti diberitakan, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada anak tersebut, dua pekan lalu, karena menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri.

Vonis ini sontak menuai protes lantaran korban perkosaan inses yang semestinya mendapatkan perlindungan malah dipidana.

Hak atas foto Davies Surya/BBC
Image caption Pada 19 Juli lalu, WA divonis penjara selama enam bulan oleh majelis hakim PN Negeri Muara Bulian, Jambi, karena melakukan aborsi.

Ketua PN Muara Bulian Batanghari, Jambi, Derman P Nababan mengungkapkan sejak akhir bulan lalu, penahanannya ditangguhkan, namun proses hukum terus berjalan.

"Perkara tersebut telah diajukan banding ke PN Jambi oleh penasehat hukum terdakwa. Dan sejak tanggal 31 Juli 2018, majelis hakim telah menerbitkan penangguhan terhadap anak tersebut. Jadi oleh karenanya sejak tanggal tersebut anak itu sudah tidak ditahan lagi," jelas Derman.

Kendati anak tersebut kini aman pada pengawasan dan perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batanghari, Jambi, Psikolog dan salah satu pendiri yayasan PULIH, Livia Iskandar menegaskan yang terpenting saat ini adalah pemeriksaan psikologis yang komprehensif untuk melihat kondisi psikologis anak tersebut.

"Yang terpenting juga adalah pemulihan jangka panjang karena sangat penting, karena anak ini juga kehilangan keluarganya secara serta merta karena ibunya dihukum, kakaknya juga dihukum. Jadi dia akan tinggal sama siapa?," ujar Livia.

Pelanggaran serius?

Dalam proses sidang sebelumnya, WA baru didampingi penasehat hukum pada sidang perdananya pada 9 Juli. Selain itu, dalam proses persidangan, tidak ada agenda sidang terkait dengan kepentingan pembelaan anak korban perkosaaan dan tanpa agenda pembelaan.

"Artinya, anak tidak mendapat bantuan hukum yang efektif," ujar Maidina dari ICJR.

Selain itu, selama persidangan, pengadilan menahan korban. Padahal, berdasar Konvensi Hak Anak, penahanan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (last resort). Apalagi, dalam hal ini, anak merupakan korban perkosaan yang membutuhkan pemulihan dari trauma fisik dan psikologis.

Ketua Pengurus Nasional PKBI, Sarsanto Wibisono Sarwono mengatakan kedudukan perempuan sebagai korban perkosaan haruslah menjadi salah satu pertimbangan untuk tidak diberlakukan pemidanaan. Belum lagi jika korban perkosaan adalah anak dibawah umur, katanya.

Hak atas foto Davies Surya/BBC

"Memidanakan korban tersebut berarti menempatkan perempuan dalam posisi kesakitan yang berlapis, yakni sebagai korban perkosaan dan anak dibawah umur yang dikriminalisasi."

Advokat Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Veni Siregar mencatat ini kali kedua kriminalisasi terhadap anak yang melakukan aborsi. Sebelumnya, anak perempuan berinisial BL melakukan aborsi setelah diperkosa oleh tetangganya.

Dia kemudian diputus bersalah di pengadilan. Namun dalam sidang banding, LBH APIK menghadirkan pakar kesehatan reproduksi. Paparan ahli tersebut kemudian menjadi dasar majelis hakim untuk tidak mengirim anak tersebut ke penjara, namum memutuskan pembinaan terhadap BL selama 18 bulan.

"Ini yang nanti kita bisa dorong di bandingnya WA," ujar Veni.

Jeratan regulasi

Pada hakikatnya, dalam pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali ada indikasi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Namun, aborsi hanya bisa dilakukan sebelum kehamilan berusia empat puluh hari, atau enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Tata cara penyelenggaraannya diatur lebih lengkap di Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi.

Namun, Komisioner Komnas Perempuan Adriana Veni justru memandang ketentuan bahwa aborsi hanya bisa dilakukan sebelum kehamilan berusia 40 hari dalam Undang-Undang Kesehatan dan aturan turunannya justru kerap menjerat korban perkosaan menjadi terpidana

Hak atas foto PA
Image caption Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan seksual terhadap anak justru kerap terjadi dalam lingkup rumah tangga, bukan di ruang publik.

"Kami memang mengusulkan amandemen terhadap PP Nomor 61 tahun 2014 karena dampaknya ketika dibatasi empat puluh hari itu, itu jadi kriminalisasi korban. Karena memang betul, ketika empat puluh hari, belum tentu dia itu tahu bahwa dia itu hamil apa enggak," jelas Veni.

Lebih jauh Veni melanjutkan Komnas Perempuan mencatat terdapat 1.210 kekerasan seksual inses yang dilakukan di ranah privat pada tahun lalu.

"Pelakunya paling tinggi adalah ayah kandung, jumlahnya 425 kasus. Dari kasus di Jambi ini yang melakukan kakak kandung, dalam catatan Komnas Perempuan, kakak kandung ini juga cukup tinggi, jumlahnya 58. Ada juga ayah tiri, paman dan suami," ujarnya.

Dari tahun ke tahun, tren kekerasan terhadap perempuan pun terus meningkat. Tahun lalu saja, terdapat 350.472 kasus, terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan sekesual.

Sementara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2017.

Berita terkait