Golput 'bisa menggerus' perolehan suara Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019

Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung sembilan partai politik secara resmi mendaftar di KPU sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024. Hak atas foto ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Image caption Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung sembilan partai politik secara resmi mendaftar di KPU sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden tahun 2019-2024.

Pemilihan Ma'ruf Amin sebagai pendamping calon presiden petahana Joko Widodo dalam pemilihan tahun depan menuai polemik di kalangan pendukung Jokowi.

Pasangan ini berpotensi kehilangan suara karena banyak pendukungnya mengancam golput, menurut pengamat.

Sejak Ma'ruf Amin diumumkan sebagai calon pendamping petahana Presiden Joko Widodo tahun depan, muncul perdebatan di antara pemilih Jokowi sendiri. Salah satunya di kalangan kelompok minoritas.

Di bawah kepimpinan Ma'ruf Amin, Majelis Ulama Indonesia (MUI), empat tahun lalu mengeluarkan fatwa bahwa lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) diharamkan. Sejak itu persekusi terhadap kelompok minoritas semakin menguat tiap tahunnya.

Amahl Azwar, yang secara terbuka mengakui dirinya gay, mengurungkan niat mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf meskipun dalam pemilu lima tahun lalu, dia mengaku memilih Jokowi.

"Hati nurani saya tidak bisa memilih orang yang jelas-jelas tidak mau orang seperti saya legal," ujar Amahl kepada BBC Indonesia, Senin (13/08).

"Bayangkan Anda diharuskan untuk memilih orang-orang yang jelas-jelas membuat anda teropresi di negara Anda sendiri," imbuhnya.

Pandangan Ma'ruf Amin yang paling kontroversial, adalah ketika dia menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, dia mengeluarkan fatwa yang menyatakan ajaran Ahmadiyah sebagai aliran sesat pada 2005 lalu.

Fatwa ini kemudian menjadi landasan bagi kelompok intoleran untuk melakukan persekusi anggota Ahmadiyah di penjuru Indonesia.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Di bawah kepimpinan Ma'ruf Amin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) diharamkan.

Juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiandra berharap pemerintah ke depan "mampu membawa Indonesia menuju Indonesia yang lebih modern dan lebih baik tanpa kemudian berputar-putar dalam isu domestik dan isu agama "

Namun tak bisa dipungkiri, akunya, kebebasan beragama di Indonesia jalan di tempat.

"Siapa pun presiden dan wakil presidennya, dalam hal kebebasan beragama, belum ada perubahan yang signifikan, baik itu di masanya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) maupun di masa Jokowi."

Hal ini dibuktikan dengan ratusan Ahmadiyah di Mataram, Lombok, yang sudah 14 tahun nasibnya terkatung-katung di penampungan.

Maka dari itu, Yendra mengaku kelompoknya tak dapat berharap banyak terhadap siapa pun yang memimpin Indonesia di masa depan.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP/Getty Images
Image caption Masjid kelompok minoritas Ahmadiyah yang dirusak warga di desa Cisalada, Bogor pada Oktober 2010.

"Bagi kami sebetulnya pada posisi tetap harus berjuang, kapan saja."

"Siapa pun presidennya yang terpilih tentu kami akan dukung karena posisi Ahmadiyah selalu mendukung pemerintahan yang sah," cetusnya.

Tak ramah terhadap kaum minoritas

Sepak terjang Ma'ruf Amin selama di MUI memang tidak ramah terhadap kaum minoritas. Ini pula yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Jokowi dalam hal perlindungan hak asasi manusia.

Human Rights Watch mencatat, selama dua dekade terakhir di MUI, Ma'ruf Amin telah membantu menyusun dan menjadi pendukung vokal keputusan fatwa terhadap hak-hak minoritas, termasuk komunitas Ahmadiyah dan Syiah, juga LGBT.

Selain fatwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat, pada Maret 2015 ketika dirinya menjabat sebagai Ketua MUI, dia mengeluarkan fatwa yang menyerukan tindakan seksual sesama jenis bisa dikenakan hukuman, mulai dari cambuk sampai hukuman mati.

Pada Febuari 2016, MUI mengeluarkan MUI mengeluarkan fatwa yang menyerukan kriminalisasi aktivitas LGBT.

Dia secara pribadi mendukung fatwa itu, atas dasar "homoseksualitas, baik lesbian maupun gay, dan sodomi adalah haram secara hukum dan merupakan suatu kejahatan".

Termutakhir, pada 2016 lalu, MUI menyatakan Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama, telah melakukan penodaaan agama terhadap Islam.

Pernyataan ini kemudian memicu gelombang demonstrasi anti-Ahok dan membuat Ahok dibui karena melanggar Undang-Undang Penodaan Agama.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Selama dua dekade terakhir di MUI, Ma'ruf Amin telah membantu menyusun dan menjadi pendukung vokal keputusan fatwa terhadap hak-hak minoritas.

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya mengakui, pemilihan Ma'ruf Amin sebagai pendamping "bukan pilihan terbaik bagi Jokowi secara elektoral, jika merujuk pada latar belakang Ma'ruf Amin".

Pasalnya, berdasar simulasi survei yang dilakukan oleh Charta Politika, angkanya lebih rendah ketimbang jika disandingkan dengan Mahfud MD -yang sebelumnya memang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden Jokowi.

Langkah ini berpotensi membuatnya kehilangan suara, khususnya dari kelompok minoritas, nasionalis-pluralis dan generasi milenial.

Hak atas foto Ulet Ifansasti/Getty Images
Image caption Pada pemilu presiden 2014 lalu, Jokowi meraup suara banyak dari kaum nasionalis-pluralis dan milenial. Kini suara dari kelompok itu berpotensi berkurang.

"Menurut saya akan ada sebagian yang akan malas mengikuti masa kampanye, akan malas mengikuti pencoblosan di hari H."

"Otomatis selain kehilangan suara, itu juga membuat narasi kampanye Jokowi akan bekurang mengingat berkurang nya para orang-orang yang dulunya bersuara," imbuhnya.

Bisa jadi, langkah ini menjadi bumerang bagi Jokowi.

"Tugas dari timses Jokowi untuk membangun narasi yang bisa menetralisir itu dan pendekatan lagi ke komunitas-komunitas yang jelas menanyakan pilihannya, mulai dari Ahokers (pendukung Ahok). Maruf Amin dianggap sebagai orang yang ikut memberatkan Ahok dalam kasus pernistaan agama," ujar Yunanto.

Selain itu, juga terhadap kalangan pluralis dan nasionalis,yang menganggap Jokowi sudah melakukan kompromi besar untuk memilih Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya.

Lebih jauh, Yunarto menuturkan, beban juga terjadi di wilayah segmen millenial yang suka atau tidak, sulit didekati Maruf Amin karena faktor usia dan pemikiran.

"Apalagi jika di-head-to-head-kan dengan Sandi yang memang memiliki variable yang paling dekat millennial," cetusnya.

Golput dan coblos samping

Di tengah kekecewaaan pendukung petahana, muncul wacana alternatif untuk membentuk poros ketiga, yaitu poros golput dan apa yang disebut coblos samping.

Inisiator gerakan coblos samping yang juga pegiat hak asasi manusia, Haris Azhar menganggap kedua pasangan calon presiden yang maju dalam pilpres 2019 "irelevan untuk persoalan yang dihadapi bangsa hari ini."

"Saya menggulirkan kampanye coblos samping bukan karena Ma'ruf Amin, saya menggulirkan kampanye coblos samping karena keduanya memang tidak pantas jadi presiden, dan punya kegagalan, ketidakmampuan menangani persoalan sosial, hak asasi, persoalan hukum dan lingkungan hidup," tegas Haris.

Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP/Getty Images
Image caption Pegiat HAM Haris Azhar menganggap kedua pasangan calon presiden yang maju dalam pilpres 2019 "irelevan untuk persoalan yang dihadapi bangsa hari ini."

Namun dia menegaskan, gerakan coblos samping ini berbeda dengan golput.

Jika menjadi golput, seseorang sama sekali menolak mencoblos dan tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), gerakan coblos samping justru melakukan hal sebaliknya, hanya untuk mencoblos bagian samping di luar kotak pilihan kedua calon untuk mencegah manipulasi suara.

Diakuinya, banyak kalangan yang sinis dengan gerakan dia. Namun, menurut Haris, politik elektoral bukan hanya sekedar memilih presiden, tapi membangun indikator, menunjukkan bahwa ada kelompok ketiga yang menjadi penyeimbang.

"Kalau ini besar, ini bisa jadi pengimbang dari siapa pun yang menang," kata Haris.

Meski demikian, ada pula yang seperti Birgaldo Sinaga, pendukung berat Jokowi yang mengatakan sangat kecewa dengan penetapan Maruf Amien, namun mengaku tak punya pilihan lain kecuali tetap mendukung Jokowi.

Ia mencuit, "Sebagai seorang Ahoker saya terdiam melihat pilihan Jokowi... Masih terbayang wajah Ahok yg begitu ekspresif di ruang pengadilan atas kesaksian Ketua MUI Ma'ruf Amin."

Dalam sidang Ahok, Ma'ruf Amien hadir bersaksi sebagai Ketua MUI yang mengeluarkan fatwa soal pidato Ahok yang mengutip Al Maidah 151. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa Ahok bersalah melakukan penodaan agama.

Menurut Birgaldo itu yang membuat ratusan ribu orang terus berdemonstrasi dan akhirnya membuat Ahok dipenjara. Namun kemudian, Birgaldo memutuskan untuk tetap mendukung Jokowi.

"Saya masih punya harapan sama Ma'ruf Amin karena beliau NU tulen. NU itu punya falsafah hubbul wathon minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Kecuali Jokowi angkat ulama dari HTI, misalnya Felix Siaw jadi cawapresnya. Kalau itu terjadi perang dunia pun jadilah," tulisnya.

Topik terkait

Berita terkait