Korupsi massal di DPRD: 'Ada kekuatan yang membuat sistem pencegahan tidak berfungsi'

korupsi anggota DPRD kota Malang Hak atas foto ANTARA FOTO/ARI BOW0 SUCIPTO
Image caption Anggota DPRD, Subur Triono duduk sendiri di ruang rapat Komisi A di gedung DPRD Kota Malang, Selasa (04/09) setelah KPK menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD kota itu sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Korupsi massal yang diduga melibatkan 41 anggota DPRD kota Malang, Jatim, akan terulang di tempat lain selama sistem pencegahannya tidak diterapkan secara tegas, kata pegiat antikorupsi.

Dalam perkembangan terbaru, KPK sedang mendalami informasi yang menyebut 51 anggota DPRD Provinsi Jambi diduga telah menerima suap senilai Rp9 miliar dari gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola, sebagai uang 'ketuk palu' untuk menyetujui Raperda APBD 2017.

Dari dua kasus ini, pegiat antikorupsi dari Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, mengatakan praktik suap yang diduga melibatkan anggota DPRD dan pimpinan daerah akan terus terulang selama sistem pencegahannya tidak berjalan efektif.

"Ada kekuatan yang tidak kelihatan yang membuat regulasi yang terkait dengan pencegahan korupsi itu seolah-olah enggak berfungsi," kata Dadang kepada BBC News Indonesia, Minggu (09/09) malam.

Hak atas foto ANTARA FOTO/ARI BOW0 SUCIPTO
Image caption Unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD kota Malang, Jumat (07/09), yang berlangsung ricuh merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap 41 anggota DPRD Kota Malang yang diduga terlibat kasus suap pembahasan APBD-P tahun 2015.

Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dugaan suap pembahasan APBD Perubahan 2015.

Mereka diduga menerima gratifikasi dari Wali Kota Malang Mochamad Anton tentang persetujuan penetapan rancangan perda Kota Malang tentang perubahan APBD 2015.

Dalam kasus ini, setiap anggota dewan diduga menerima antara Rp12 juta sampai Rp200 juta dari total Rp700 juta yang diberikan Mochamad Anton.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Image caption Sejumlah terdakwa anggota DPRD Kota Malang menjalani sidang kasus suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang 2015 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (15/08).

Menurut Dadang Trisasongko, akibat sistem pencegahannya tidak berjalan, yang terjadi kemudian adalah "proses gelap" yang hanya melibatkan DPRD dan pemerintah daerah.

"Publik tidak bisa mengawasi. Jadi transparansi prosesnya tidak ada," katanya.

Dalam situasi yang tidak transparan itulah, menurutnya, yang memanfaatkannya kemudian para pengusaha yang korup yang punya akses masuk 'ke dalam'.

Seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi terima suap?

Dalam sidang lanjutan terdakwa gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola, Kamis (09/09), terungkap ada dugaan suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi untuk menyetujui anggaran yang diminta Zumi Zola.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Dody Irawan dan kontraktor Muhammad Imaddudin alias Iim mengakui diminta mengumpulkan uang dari para kontraktor oleh orang kepercayaan Zumi Zola, Apif Firmansyah.

Hak atas foto ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA
Image caption Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola berjalan untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (06/09). Zumi Zola diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengesahaan RAPB Provinsi Jambi 2017 dan 2018.

Uang dalam jumlah miliaran rupiah itu salah satunya disebut untuk menyuap seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi.

"Uang dari kontraktor ini untuk seluruh anggota Dewan. Imbalan atas anggaran, atau uang ketok palu," ujar Iim di hadapan sidang.

Para saksi itu mengatakan suap yang disebut sebagai uang "ketok palu" itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui anggaran yang diminta oleh Zumi Zola atau Pemerintah Provinsi Jambi.

Di ruangan sidang, Zumi membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut. "Awalnya tidak pakai uang. Tapi akhirnya beliau (Apif) menyerahkan uang," ungkap Zumi.

Hak atas foto ANTARA FOTO/ARI BOW0 SUCIPTO
Image caption Ruangan Gedung DPRD Kota Malang terlihat kosong, Selasa (04/09), setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang.

Dalam surat dakwaan, Zumi didakwa menyuap 53 anggota DPRD yang total uangnya sebesar Rp 16,5 miliar.

Menanggapi kesaksian ini, pimpinan KPK akan mempelajarinya. "Kita lihat dulu, nanti harus dipelajari," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kamis (06/09) malam.

"Penyidik nanti yang mengembangkan hal itu," tambahnya.

Penerapan e-budgeting di daerah

Lebih lanjut Dadang Trisasongko mengatakan, salah-satu sistem pencegahan yang dapat mencegah praktik korupsi adalah dengan menggunakan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting.

Menurutnya, pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan perihal sistem penganggaran elektronik ini, tetapi sebagian besar daerah belum menerapkannya.

Hak atas foto Tribunnews
Image caption Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, mengatakan salah-satu sistem pencegahan yang dapat mencegah praktik korupsi adalah dengan menggunakan sistem penganggaran elektronik.

"Pemerintah sebetulnya sudah ada regulasinya (sistem pencegahan melalui e-budgeting), tapi tidak bisa diterapkan secara efektif oleh sebagian besar pemerintah daerah," kata Dadang.

Dia menduga "ada kekuatan yang tidak kelihatan" yang membuat regulasi tersebut "seolah-olah enggak berfungsi". "Karena itulah perlu satu tekanan, keseriusan dari pemerintah untuk mendorongnya," tambahnya.

Dadang kemudian mencontohkan, upaya pengadaan barang dan jasa yang sejatinya sudah menggunakan sistem elektronik. "Tetapi belum semua proyek yang ada di pemerintah daerah, masuk ke dalam sistem elektronik," ungkapnya.

"Masih dipilih-pilih. Untuk proyek-proyek tertentu yang nilainya mungkin besar yang bisa dijadikan sumber dana politiknya para politisi itu, dikeluarkan dari sistem pengadaan elektroniknya," kata Dadang.

Ditanya kenapa pemerintah pusat terkesan tidak dapat memaksa pemda untuk menerapkan sistem tersebut, Dadang mengatakan: "Lemahnya sikap tegas pemerintah untuk menerapkannya".

"Pemerintah sangat lunak untuk memaksa pemda untuk lebih patuh pada aturan itu," tegasnya.

Bagaimana tanggung jawab partai politik?

Survei global yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) pada 2014 dan 2017 mengungkapkan bahwa DPR dan lembaga legislatif di bawahnya sebagai lembaga yang paling korup.

"Hasil survei kami di 12 kota besar di Indonesia, juga membuktikan potensi lembaga ini (DPRD) terpapar oleh korupsi juga besar," kata Dadang Trisasongko, Sekjen TII.

Dalam penelitian itu, pihaknya termasuk meminta keterangan dari pengusaha. "Yaitu pengusaha yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga perwakilan rakyat di daerah."

Hak atas foto ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN
Image caption Anggota DPRD Kota Malang, Asia Iriani (kedua kanan) akan menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (06/09), dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang 2015.

Menurutnya, pihaknya sudah berulang kali mengungkapkan data temuan seperti itu kepada pemerintah. "Juga KPK dari data dari kasus-kasusnya memperlihatkan banyak anggota DPR yang terlibat kasus korupsi."

"Sebetulnya data sudah banyak, tinggal bagaimana kita merumuskan tindakan-tindakan kongkritnya, terutama di pemerintah," kata Dadang.

Apa tanggapan pimpinan partai politik terhadap fakta bahwa anggota mereka yang juga anggota DPRD tidak sedikit yang terlibat korupsi?

"Memang kita tidak bisa mengawasi selama 24 jam terhadap kader kita. Ada saja yang 'bolong' seperti yang terjadi di Malang yang bahkan berjamaah," kata politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, kepada BBC News Indonesia, Minggu (09/09) malam.

Namun demikian, pimpinan Partai Demokrat rutin mengirimkan pesan agar kadernya di daerah menghindari praktik korupsi, katanya.

Lainnya, "Kita masih memikirkan bagaimana cara yang efektif apakah dengan penghukuman yang lebih keras dan tegas," tambahnya.

Topik terkait

Berita terkait