Pemprov Aceh akhirnya bolehkan vaksinasi MR, meski mengandung enzim babi

vaksin Hak atas foto Antara/RAHMAD
Image caption Sejumlah siswa melihat petugas kesehatan mengisi jarum suntik dengan vaksin Measles Rubella (MR) di SDN 1 Lhokseumawe, Aceh, Sabtu (4/8).

Pemerintah Provinsi Aceh akhirnya membolehkan pelaksanaan vaksinasi Measles Rubella (MR), setelah sempat menetapkan penundaan pemberian vaksin tersebut selama satu bulan karena mengandung enzim babi.

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melalui juru bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, mengatakan Pemerintah Aceh mempersilakan vaksinasi MR dilakukan serta menganjurkan agar kampanye vaksin tersebut dilanjutkan.

"Vaksin MR agar terus dilanjutkan, namun untuk orang tua yang tidak mau anaknya divaksin agar tidak dilakukan pemaksaan, cukup bagi mereka yang mau saja," kata jubir pemerintah Provinsi Aceh, Wiratmadinata, sebagaimana dilaporkan wartawan di Aceh, Hidayatullah.

Alasan mengapa Pemprov Aceh membolehkan vaksin MR diberikan, tambah Wiratmadinata, karena provinsi tersebut "mendapat ancaman kematian" dari penyakit campak dan rubella.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) mengatakan vaksin MR sah diberikan kepada anak-anak mengingat keadaannya mendesak dan darurat.

"Ibarat sedang berada dalam kondisi darurat karena kelaparan dan nyawa sudah berada di kerongkongan, bangkai babi sekalipun boleh kita makan sekali agar keadaan darurat itu hilang," kata Ketua MPU Aceh, Muslim Ibrahim, dalam jumpa pers di rumah dinas Plt. Gubernur Aceh, Rabu (19/09).

Hak atas foto Humas Pemprov Aceh
Image caption Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah (tengah, berpeci) membolehkan vaksinasi MR dilakukan setelah sempat menunda pemberian vaksin MR kepada anak-anak di Aceh karena adanya enzim babi di dalam vaksin tersebut.

Meski demikian, Muslim Ibrahim mewanti-wanti agar "pemerintah harus membuat penelitian baru untuk mencari vaksin lainnya yang halal".

Keputusan untuk membolehkan vaksinasi itu dibuat pada hari yang bersamaan dengan kedatangan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, di Banda Aceh.

"Imunisasi itu wajib hukumnya, bukan boleh. Karena apa? Karena kalau tidak diimunisasi, bahaya. Maka mengimunisasi menghilangkan bahaya. Itu wajib. Yang kdua, vaksinnya memang belum halal. Tapi karena dibutuhkan untuk menghilangkan bahaya, Majelis Ulama membolehkan vaksin MR karena darurat," papar Ma'ruf saat ditemui di Banda Aceh, Rabu (19/9).

Sehari sebelumnya, dalam jumpa pers Selasa (18/9), Ma'ruf Amin mengatakan MUI akan ikut turun dalam sosialisasi vaksin ini karena "sifatnya yang darurat dan tujuannya untuk eliminasi total rubella."

Hak atas foto Antara/SYIFA YULINNAS
Image caption Imunisasi MR digelar serentak pada Agustus hingga September 2018 dengan sasaran 31.963.154 juta anak usia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun di 28 Provinsi.

Sempat ditunda

Pelaksanaan vaksinasi MR di Provinsi Aceh sempat ditunda ketika pada 7 Agustus lalu Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada sidang paripurna di Dewan Pemerintah Aceh, melakukan penundaan vaksin MR karena adanya enzim babi di dalam vaksin tersebut.

Situasi itu menggerakkan sejumlah ibu untuk bersuara, menyerukan plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, untuk mencabut ketetapan penundaan vaksin MR.

Husna, misalnya. Dia membentuk Komunitas Rumah Rubella Aceh, untuk mengkampanyekan bahaya penyakit tersebut, dan betapa pentingnya vaksin terhadap anak usia sembilan bulan hingga 15 tahun.

Inisiatif itu dia lakukan setelah dirinya terkena Campak Rubella, yang membuat anaknya, Husnul, terkena Congenital Rubella Syndrome (CRS).

Health officer badan kesejahteraan anak-anak PBB, Unicef Indonesia, Dita Ramadonna, mengatakan penundaan penyuntikan vaksin MR mengakibatkan 84% populasi anak di Aceh berisiko terkena campak rubella.

Setelah Pemprov Aceh memutuskan untuk membolehkan vaksinasi MR, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr Hanif, mengatakan pihaknya akan melanjutkan kampanye vaksinasi MR untuk mengejar ketertinggalan karena penundaan.

"Kita akan menghimbau seluruh dinas kesehatan daerah untuk melanjutkan vaksin, akan tetapi tetap mengedepankan standar operasional prosedur," kata dr Hanif.

Topik terkait

Berita terkait