SBY 'walk out' kampanye damai: Projo tolak tuntutan minta maaf

kampanye damai Hak atas foto KOMPAS.com/ABBA GABRILIN

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief memperingatkan kemungkinan 'serangan balasan' jika Projo tidak meminta maaf untuk tindakan melakukan 'provokasi' terhadap Susilo Bambang Yudhoyono saat pembukaan kampanye Pemilu 2019, yang membuat ketua Umum PD itu melakukan 'walk out' dan tidak mengikuti deklarasi damai.

Namun Ketua Projo, relawan pro Jokowi, Budi Arie Setiadi menolak. "Meminta maaf untuk apa? kami hanya bernyanyi-nyanyi 'Jokowi Lagi, Jokowi Lagi, bukan provokasi sama sekali," katanya kepada BBC, melalui pesan tertulis.

Sementara anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari mengatakan, "kemungkinan (provokasi dan atribut pendukung) itu terjadi luar area Deklarasi (Kampanye Damai,)" katanya. Karena kalau di luar area, ya ada bendera macam-macam: tagar 2019 ganti presiden pun ada," kata Hasyim Asy'ari kepada wartawan.

Dalam peristiwa di pagi hari, Minggu (23/9) itu, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan Monas sebelum dibacakannya deklarasi Pemilu Damai sebagai 'protes' terhadap munculnya atribut dan teriakan sejumlah pendukung Jokowi yang diduga anggota organisasi Projo (Pro Jokowi).

"Pihak kami sudah tertib, tetapi ada pihak lain yang melanggar ketentuan," kata SBY kepada wartawan. Karenanya, katanya, mereka walk out.

Berlangsung di Lapangan Silang Monas, dua pasangan calon presiden, Joko Widodo dan Maruf Amien serta Prabowo dan Sandiaga Uno, serta para ketua partai memulai periode kampanye pilpres dan pileg 2019 dengan mendeklarasikan 'kampanye damai.'

Susilo Bambang Yudhoyono adalah juga Ketua Umum Partai Demokrat, yang dalam Pilpres 2019 mendatang berada di kubu Koalisi Indonesia Adil dan Sejahtera yang mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Hak atas foto Titter/@andiarief

Mengenakan pakaian adat suku Banjar, Kalimantan, SBY awalnya menumpang sebuah mobil golf bersama Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, partai pendukung Prabowo lainnya, menjelang diresmikannya masa kampanye yang dimulai pada hari Minggu tanggal 23 September ini dan akan berakhir pada 13 April 2019.

Namun, "Baru kira-kira lima menit tadi ikut karnaval itu, beliau turun dan walkout meninggalkan barisan karena melihat banyak sekali (pelanggaran terhadap) aturan main," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Monas, seperti dikutip Detikcom.

Hak atas foto Fida/detikcom

Dilaporkan Republika, saat mengikuti karnaval pra-deklarasi, mobil rombongan SBY dan Zulkifli Hasan bergerak tak jauh dari suatu rombongan massa yang membawa bendera Projo,.

Sejumlah orang melontarkan yel, 'Jokowi Satu Kali Lagi', yang diarahkan kepada mereka. Akhirnya, "SBY dan Zulkifli bersama Sekjen PAN Eddy Soeparno serta dua putera SBY, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro alias Ibas, turun dari mobil golf dan berjalan kaki kembali ke arah panggung utama."

Saat itu kampanye belum dimulai resmi, dan dalam kesepakatannya, acara itu hanya menggunakan atribut dari KPU, dan para peserta Pemilu tidak boleh membawa atribut masing-masing.

"Kami mengikuti aturan, ketika rombongan kami bersama SBY melintas, kami mendapat teriakan dari sebelah kanan dan kami melihat bendera 'Projo' ini kami anggap ketidakadilan dalam deklarasi kampanye damai," kata Ferdinand Hutahaean, seperti dikutip Republika.

Budi Arie Setiadi yang menolak meminta maaf, menyampaikan versi yang berbeda, ketika diminta tanggapannya oleh Ging Ginanjar dari BBC News indonesia.

"Waktu rombongan Pak SBY melintas, kami memang berteriak, Pak SBY ayo dukung Jokowi. Tetapi apakah ini salah?" tanya Arie Budi yang dikenal dengan sebutan Muni.

"Nyatanya kan banyak juga kader Partai Demokrat juga yang mendukung Jokowi di berbagai daerah seperti Pakde Karwo dan (Gubernur Papua) Lucas Enembe. Jadi wajar saja kalau kami mengajak Pak SBY sebagai tokoh nasional PD. Kalau pun enggak mau, enggak apa- apa juga," kata Budi berkilah.

Saat berlangsungnya acara, pembawa acara terdengar menyerukan agar para peserta menurunkan atribut partai dan organisasi masing-masing.

Karena aksi walkout itu, Partai Demokrat dan PAN tidak ikut menandatangani Deklarasi Kampanye Damai. Namun menurut Sekjen PD, Hinca Panjaitan, mereka akan mengadukan masalah ini ke Bawaslu.

Wakil Sekjen PD menuntut Projo meminta maaf atas perlakuan mereka terhadap SBY, yang dalam cuitan itu disebutnya sebagai 'simbol Partai Demokrat.'

Kirab busana adat

Pencoblosan akan berlangsung pada 17 April 2019. Di antara hari terakhir kampanye dan hari pencoblosan, berlangsung masa tenang: semua pihak dilarang melakukan kampanye, dan seluruh atribut kampanye diturunkan.

Ini untuk pertama kalinya pemilihan umum dilangsungkan serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta para anggota parlemen (DPR, DPRD provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD).

Masa kampanye dibuka oleh Ketua Komisi pemilihan Umum, Arief Budiman, ditandai dengan pembacaan ikrar kampanye damai, di lapangan Monumen Nasional (Monas).

Hak atas foto Antara
Image caption Presiden Jokowi dan penantangnya, Prabowo, satat peresmian dimulainya kampanye 2019.

Sebelum dan sesudah peresmian dimulainya kampanye, para calon presiden serta ketua partai dan pendukung masing-masing, melakukan kirab.

Petahana, presiden Joko Widodo yang merupakan calon dengan nomor urut 01, mengenakan baju adat Bali. Sementara pasangannya, calon wakil presiden Maruf Amin tampil 'sarungan.' Ada pun penantang mereka, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02, mengenakan busana Jawa Tengah, sementara pasangannya, cawapres Sandiaga Uno, mengenakan baju daerah Melayu dalam warna senada Prabowo.

Dalam ikrar Pemilu Damai yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman, disebut tekad untuk tidak menggunakan hoaks dan isu SARA (suku, rasa, agama, antar golongan) dalam masa kampanye yang akan berlangsung begitu panjang itu.

Deklarasi kampanye damai pemilu 2019 itu meliputi: pertama, mewujudkan Pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil; dua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang; dan tiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun banyak kalangan mencemaskan, ikrar dan deklarasi kampanye tanpa hoaks dan isu SARA itu sekadar berhenti di retorika.

Dalam percakapan beberapa waktu lalu, ahli hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Bandung,Prof Dr I Gede Pantja Astawa, mengatakan bahwa SARA berpotensi untuk memecah belah masyarakat, namun merupakan komoditas politik yang akan tetap digunakan karena sering ampuh di kalangan tertentu.

"Pertarungan politik merebut kursi presiden itu, apapun akan dilakukan," kata I Gede Pantja Astawa.

"Masing-masing kubu pasti sudah mempetakan kekuatan lawan, kelemahan lawan, kemudian daerah-daerah mana yang menjadi mayoritas dukungan, isu apa yang bisa dimunculkan. Ketika dua kubu ini memanfaatkan media, media elektronik, media cetak maupun media sosial kalau bisa menahan diri terhadap isu-isu SARA," kata I Gede Pantja Astawa.

Selain pembacaan dan penanda-tanganan deklarasi Pemilu Damai, peresmian dibukanya masa kampanye juga ditandai pelepasan ratusan merpati putih, lambang perdamaian.

Topik terkait

Berita terkait