Dana awal kampanye kubu Jokowi Rp11 miliar dan Prabowo Rp2 miliar dianggap 'tidak realistis'

Jokowi, Prabowo Hak atas foto Antara
Image caption Presiden Jokowi dan penantangnya, Prabowo, saat peresmian dimulainya kampanye 2019.

Kedua pasangan calon yang akan bersaing dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 telah menyerahkan laporan dana awal kampanye ke KPU pada Minggu (23/09) lalu. Tim pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin melaporkan dana awal sebesar Rp11,9 miliar; sedangkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan Rp2 miliar.

Jumlah tersebut 'tidak realistis' sebagai dana awal kampanye, menurut pengamat dari Indonesian Corruption Watch.

Namun juru bicara dari kedua tim pemenangan calon menegaskan bahwa dana yang dilaporkan ke KPU baru merupakan dana awal yang disetor ke rekening kampanye, dan jumlahnya akan bertambah - meski masing-masing enggan mengungkap perkiraan anggarannya untuk kampanye.

'Paket hemat'

Di antara kedua pasangan calon, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjadi sorotan karena dana awal yang dilaporkan begitu kecil (untuk hitungan dana kampanye pilpres), yakni Rp2 miliar.

Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar, menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari urunan Prabowo dan Sandiaga, masing-masing Rp1 miliar. Ia pun menegaskan bahwa jumlah tersebut masih merupakan dana awal.

"Namanya juga dana awal kampanye ... Itu pelaporan kepada KPU bahwasanya ada rekening resmi yang akan digunakan sebagai rekening pasangan calon selama masa kampanye," kata Dahnil kepada BBC News Indonesia.

Dahnil Anzar mengaku belum bisa mengungkap perkiraan dana yang dibutuhkan untuk tim Prabowo-Sandiaga. Tapi ia mengatakan bahwa pasangan calon itu akan berkampanye dengan 'paket hemat'.

"Kita berusaha semua program-program kampanye itu lebih hemat, tidak perlu berlebihan."

Meskipun dengan 'paket hemat' itu kubu Prabowo-Sandi tetap optimis bisa unggul, imbuh Dahnil.

"Kan kita bukan sedang berkompetisi banyak-banyak duit, kita sedang berkompetisi tentang apa yang mau ditawarkan di tengah masyarakat — program apa, gagasan apa, ide apa. Yang jelas, pasangan Pak Prabowo dan Pak Sandi ingin memastikan seluruh pengeluaran dana tepat dan tidak terkesan berfoya-foya."

Hak atas foto Antara
Image caption Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar (kiri), mengatakan timnya akan melakukan kampanye dengan 'paket hemat'.

Sementara juru bicara tim pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa dana awal kampanye sebesar Rp11 miliar itu berasal dari bantuan beberapa partai politik.

"Misalnya dari Perindo itu memberikan bantuan dalam bentuk kantor meskipun secara administrasi kami baru melakukan finalisasi terhadap hal tersebut. Kemudian juga bantuan dari PDI Perjuangan, dari Partai Nasdem, dan juga beberapa korporasi," ungkap Hasto kepada BBC News Indonesia.

Hasto mengatakan, jumlah tersebut memang lebih besar dari modal kampanye tim Jokowi pada Pilpres 2014.

"Ya kalau dibandingkan dengan pilpres lalu, laporan dana awal kami hanya Rp2 miliar ... tapi sekarang paling tidak, komitmen untuk melaporkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, di mana setiap penyumbang harus melengkapi NPWP itu telah kami lakukan dengan baik," imbuhnya.

Dianggap tidak realistis

Dana awal kampanye yang dilaporkan kedua pasangan calon itu dinilai 'tidak realistis'. "Untuk kontestasi pemilu itu butuh biaya yang sangat mahal, dan biaya tersebut tidak mencerminkan dana kampanye yang sesungguhnya," kata peneliti ICW Donal Fariz.

Sebagai gambaran, pada Pemilu 2014 lalu, audit KPU menunjukkan bahwa total dana kampanye yang dikeluarkan tim Jokowi-Jusuf Kalla sebesar Rp293 miliar, sedangkan pengeluaran tim Prabowo-Hatta sebesar Rp166 miliar - meski ICW menduga ada sejumlah ketidakwajaran dalam laporan dana kampanye Prabowo-Hatta.

Namun demikian, Fariz menambahkan, sulit memastikan jumlah dana yang masuk dan keluar selama kampanye. "Karena memang selama ini pengelolaan kampanye itu melibatkan banyak orang, banyak kelompok sehingga tidak terkonsentrasi pada satu uang masuk dan uang keluar. Itu yang membuat pencatatan seluruh aktivitas kampanye itu seringkali tidak presisi," ujarnya.

Dahnil Anzar mengatakan, tim pemenangan Prabowo-Sandi akan menunjuk auditor internal yang akan melakukan audit setiap bulan, kemudian melaporkannya kepada publik lewat media massa. Hal ini untuk memastikan dana kampanye tetap transparan dan akuntabel.

"Salah satu fungsi auditor internal adalah memastikan sumber dana sesuai dengan aturan. Ditambah lagi, kami tidak menerima sumbangan-sumbangan yang punya ikatan yang ilegal," ungkap Dahnil.

Laporan ke publik juga akan dilakukan tim Jokowi-Ma'ruf, kata juru bicaranya Hasto Kristiyanto:

"Untuk beberapa hal yang terkait dengan bantuan dan partisipasi publik, kami akan laporkan secara periodik. Misalnya kami juga akan membuka dana yang secara khusus dari masyarakat seperti (pilpres) yang lalu. Ini akan kami buka ke publik secara periodik."

Hak atas foto Antara
Image caption Tim pemenangan kedua calon berjanji akan melaporkan dana kampanye mereka ke publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitasnya.

Namun peneliti ICW Donal Fariz berpendapat bahwa pihak berwenang tidak bisa hanya mengandalkan laporan yang diserahkan oleh kandidat.

Menurut Donal, perlu ada mekanisme perbaikan audit laporan dana kampanye yang dilakukan dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berkapasitas untuk menyelidiki soal keuangan.

"Kalau hanya menggunakan Bawaslu saja, menurut saya akan terus kejadiannya terulang karena kemampuan KPU dan Bawaslu tidak cukup handal untuk meng-capture nilai atau besaran dana kampanye yang sesungguhnya," pungkas Donal.

Peraturan KPU mewajibkan tiga jenis laporan dana kampanye terkait pemilu, baik pemilu presiden maupun legislatif: laporan awal dana kampanye, laporan sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye.

Laporan awal dana kampanye, disertai dengan laporan sumbangan dana kampanye diserahkan ke KPU paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kampanye, yaitu 22 September 2018.

Sedangkan laporan akhir dana kampanye, berisi penerimaan dan pengeluaran selama kampanye, harus diserahkan ke KPU satu hari setelah berakhirnya masa kampanye, yaitu 14 April 2019.

Topik terkait

Berita terkait