Pemindahan kedutaan ke Yerusalem, Prabowo hormati kedaulatan Australia

prabowo Hak atas foto Antara/Rivan Awal Lingga
Image caption Calon presiden Prabowo Subianto memberikan paparan dalam Indonesia Economic Forum 2018 di Jakarta, Rabu (21/11).

Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan adalah hak pemerintah Australia jika mereka mewujudkan rencana memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Berbicara dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta, pada Rabu (21/11), Prabowo membahas soal rencana tersebut.

"Mengenai pemindahan kedutaan, saya belum membaca mengenai keputusan (final) Australia mengenai pemindahan kedutaannya ke Yerusalem," ujarnya kepada para wartawan di forum tersebut.

"Sebagai pendukung Palestina, kami tentu punya opini sendiri. Namun, Australia juga adalah negara independen dan berdaulat sehingga kita harus menghormati kedaulatan mereka," papar Prabowo.

Ferry Juliantono, selaku Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, menyatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Prabowo Subianto "jelas-jelas mendukung kemerdekaan Palestina".

"Maksud pak Prabowo (soal rencana pemerintah Australia memindahkan kedutaan ke Yerusalem) adalah itu merupakan domain dan wilayah kedaulatan pihak negara Australia. Kita nggak bisa mencampuri, begitu maksudnya," tegasnya.

Matthew Busch, pengamat hubungan internasional dari Lowy Institute di Australia mengatakan kepada Fairfax Media bahwa dirinya "tidak terlalu kaget" dengan komentar Prabowo.

"Dari perspektif kebijakan luar negeri, sudah sangat jelas bahwa meskipun dia punya opini kuat tentang kedaulatan Indonesia, tapi ketika menyangkut kebijakan luar negeri dia punya garis moderat dan tidak terlalu bersikap soal bagaimana negara lain menjalankan kebijakan luar negerinya."

"Orang-orang mendengar retorika anti-investasi asing dan proteksionismenya lalu berpikir itu sejalan dengan pandangannya terhadap kebijakan luar negeri negara lain. Tapi saya pikir itu tidak pas," kata Busch.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Presiden Jokowi berbincang dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, pada Agustus lalu.

Gagasan PM Scott Morrison untuk memindahkan kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem yang dikatakannya beberapa waktu lalu, memicu kecaman dari berbagai kalangan.

Presiden Joko Widodo mengecam gagasan itu, dan Menlu Indonesia Retno Marsudi melontarkan berbagai kata-kata keras dalam percakapan melalui pesan seluler dengan koleganya, Menlu Australia, Marise Payne.

Saat bertemu Presiden Jokowi di Bali, Oktober lalu, mantan perdana menteri Australia, Malcolm Turnbull, mengungkap bahwa Presiden Jokowi meminta dirinya menyampaikan kepada PM Scott Morrison untuk benar-benar mempertimbangkan kembali gagasan memindahkan kedutaan besar di Israel.

"Presiden (Jokowi) menyampaikan kepada saya ide memindahkan Kedubes Australia di Tel Aviv ke Yerusalem sangat menjadi sorotan. Kalau hal itu dilakukan, maka akan mendapatkan reaksi yang buruk dari Indonesia," kata Turnbull, seperti dikutip stasiun televisi ABC, (31/10).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pihaknya mendesak Australia dan negara-negara lain untuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina.

"Untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati dan tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian itu sendiri dan mengancam stabilitas keamanan dunia," kata Retno.

Wacana pemindahan kedutaan Australia ke Yerusalem pertama kali dicetuskan PM Morrison pada Oktober lalu. Saat itu dia mengatakan akan terlebih dahulu berdiskusi dengan para menterinya dan sejumlah negara lain sebelum benar-benar mengambil keputusan.

"Kami berkomitmen pada solusi dua negara, namun terus terang saja, keadaannya tak begitu bagus: tak banyak kemajuan yang dicapai," katanya kepada para wartawan, Selasa (16/10).

Menurutnya, merupakan hal yang mungkin bagi Australia untuk mendukung solusi dua negara sekaligus mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sesuatu yang sampai sekarang tidak memungkinkan.

Laporan ini dimutakhirkan pada Jumat (23/11) pukul 10:00, dengan menambahkan pula tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, dan mengganti judulnya, demi akurasi.

Berita terkait