Kelompok bersenjata Papua diburu menyusul pembunuhan pekerja proyek jembatan

Keluarga korban tengah menunggu kabar tentang penembakan itu. Hak atas foto Antara
Image caption Keluarga korban tengah menunggu kabar tentang penembakan itu.

Polda Papua menyatakan tengah mengejar kelompok bersenjata Papua pimpinan Egianus Kogoya menyusul pembunuhan sejumlah pekerja pendatang yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan.

Tim gabungan TNI/Polri yang tiba di Mbuma, dekat tempat kejadian penyerangan di distrik Yigi pada Selasa (04/12) berjumpa dengan empat pekerja yang berhasil melarikan diri.

Dari keempat orang tersebut, dua di antaranya luka-luka.

"Kelompok KKB saat melakukan penyerangan terhadap Pos TNI dengan dukungan masyarakat kurang lebih sebanyak 250 orang, sementara keempat masyarakat yang berhasil meloloskan diri tersebut sedang di evakuasi ke Wamena dan tim medis sudah menjemput di sekitar Habema," kata Polda Papua dalam keterangan tertulis pada Selasa (04/12).

Keempat orang itu adalah Martinus Sampe, yang mengalami luka tembak di kaki kiri, Jefrianto dengan luka tembak di pelipis kiri dan Irawan serta John. Mereka dibawa ke Wamena.

Martinus dan Jefrianto adalah pekerja pendatang PT Istaka Karya yang ikut dalam pembangunan jembatan, yang menjadi bagian dari pembangunan Trans Papua di lokasi tersebut sementara Irawan adalah karyawan Telkomsel dan John petugas Puskesmas.

Kepolisian saat ini tengah mengejar kelompok kriminal bersenjata itu.

Hak atas foto Antara
Image caption Tentara tengah menyiapkan peti jenazah korban penembakan.

Sementara itu kantor berita Antara mengutip Komandan Korem di Jayapura Kolonel Binsar Sianipar yang mengatakan 19 pekerja dipastikan meninggal.

Binsar mengatakan informasi itu didapat dari Aritonang, salah seorang karyawan lain di PT Istaka Karya yang berhasil menyelamatkan diri dan saat ini berada di Wamena.

Sebelumnya juru bicara Kodam Cendrawasih menyatakan mereka menerima laporan tentang pekerja pendatang yang dibunuh oleh KKB.

"Kita sekarang berusaha mendekati lokasi, tetapi laporan yang kami terima menyebutkan ada 24 hingga 31 pekerja pendatang yang tewas dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB)," ungkap juru bicara Kodam XVII Cenderawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, kepada Heyder Affan dari BBC News Indonesia, Selasa (04/12) pagi.

Bukan kriminal tapi pemberontak

Menteri Pertahanan dan Keamanan Ryamizard Ryacudu menyebut, pelakunya "bukan kelompok kriminal tapi pemberontak."

Adapun Presiden Joko Widodo mengatakan sudah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ke lokasi.

"Saya sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk ke sana, agar dilihat dulu, jadi tidak sekadar diduga, karena ini masih simpang siur. Ini masih dikonfirmasi, bagaimana kejadiannya," kata Jokowi kepada wartawan.

"Tapi kita tahu, pembangunan di Papua itu, medannya sangat sulit dan juga masih terdapat gangguan keamanan," tambah presiden.

Ia juga mengingatkan, peristiwa itu terjadi di kabupaten terpencil. "Kabupaten itu dulu 'warnanya merah,' saya pernah ke sana," lanjut Jokowi.

KKB merupakan istilah yang digunakan aparat Kepolisian Indonesia dan TNI, untuk menyebut kelompok bersenjata yang sebagian di antaranya menuntut pemisahan diri dari Indonesia.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, terkait kejadian itu pemerintah menghentikan untuk sementara pembangunan jembatan di lokasi itu.

Hak atas foto Kompas/dokumentasi PUMR
Image caption Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta rombongan menyusuri jalan Trans Papua yang menghubungkan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, Rabu (10/4/2017).

"Dengan kejadian tadi pagi, seluruh pekerjaan jembatan (dari Mamugu ke Wamena) kita hentikan," kata Basuki dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (04/12), sebagaimana dilaporkan Jerome Wirawan dari BBC News Indonesia.

"Semua pembangunan jembatan di ruas ini, dari Mamugu ke Wamena, kita hentikan, sampai menunggu keamanan kondusif di wilayah itu, sesuai rekomendasi Pangdam dan Kapolda Papua," lanjut Basuki.

Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP
Image caption Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberian grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat Organisasi Papua Merdeka (OPM), 9 Mei 2015.

Sementara juru bicara Polri M Iqbal mengatakan aparat masih harus memastikan jumlah yang tewas.

"Peristiwanya memang terjadi, namun jumlahnya masih belum dipastikan," kata M Iqbal, dalam jumpa pers di Jakarta.

"Para pekerja infrastruktur itu diberondong oleh KKB, yang mengakibatkan beberapa meninggal dunia. Dan sebagian korban diduga adalah warga Papua asli sendiri," lanjutnya.

Ia menyebut terlepas dari berbagai spekulasi dan dugaan, motif penembakan itu belum jelas.

"Kami sudah mengirim petugas ke lokasi, bersama petugas TNI, untuk melakukan langkah kepolisian. Yang pertama adalah penyelamatan dan evakuasi korban."

"Yang kedua, adalah penegakkan hukum. Kami akan mengejar para pelaku, dan melakukan tindakan tegas. Kami sudah mengidentifikasi sejumlah kelompok. Kami akan mengejar mereka sampai ke mana pun," tandasnya.

Sebelumnya, juru bicara Kodam Cendrawasih menyebut, ada informasi bahwa penembakan itu berlatar peristiwa 1 Desember.

"Dari informasi yang kami terima, para pekerja itu memotret kegiatan mereka, dan orang-orang itu tidak dapat menerima. Dan, menurut informasi itu, para pekerja itu dibunuh," kata Kepala Penerangan Daerah Militer XVII Cenderawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi.

Hak atas foto Jefta Images / Barcroft Images / Barcroft Media vi
Image caption Sejumlah mahasiswa Papua menggelar unjuk rasa pada 19 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia, menuntut pemisahan diri atau kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Sejauh ini belum ada kelompok atau pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini.

Sejumlah laporan sebelumnya menyebutkan puluhan orang pekerja dari perusahaan milik BUMN PT Istaka Karya, dibunuh oleh sekelompok orang bersenjata.

Disebutkan, para korban sedang mengerjakan sebuah proyek untuk membuka wilayah pegunungan tengah yang terisolasi di Provinsi Papua.

Semenjak Joko Widodo menjadi Presiden, salah-satu kebijakan yang paling ditonjolkan adalah pembangunan infrastruktur di Papua, walaupun ada penolakan dari sebagian warga Papua yang tetap menuntut pemisahan diri dari Indonesia.

Berita terkait