Cuitan Dubes Arab Saudi: GP Ansor tuntut permintaan maaf

Bendera bertuliskan kalimat Tauhid di Reuni 212 Hak atas foto BBC NEWS INDONESIA
Image caption Seorang peserta Reuni 212 membawa bendera bertuliskan kalimat Tauhid di Jalan MH Thamrin, Minggu (2/12)

Gerakan Pemuda Ansor menuntut permintaan maaf atas isi cuitan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi yang menyebut organisasi itu sebagai "organisasi sesat".

Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan juga akan mendesak Kementerian Luar Negeri untuk meminta pemerintah Arab Saudi menarik duta besarnya di Indonesia, jika sang dubes tak juga menunjukkan penyesalan atau permohonan maaf atas kicauannya di Twitter.

"Ini bukan hanya soal mengganggu hubungan diplomatik dua negara, tapi sudah sangat menyinggung marwah kami sebagai organisasi," ungkap pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu kepada BBC News Indonesia, Selasa (4/12).

Dalam tweet yang dipermasalahkan GP Ansor, yang diposting akun @Os_alshuibi Minggu (2/12), Dubes Arab Saudi Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi menuliskan dalam bahasa Arab bahwa Reuni 212, "merupakan reaksi keras terhadap dibakarnya bendera tauhid oleh seorang atau pihak organisasi sesat, menyimpang, kurang lebih sebulan yang lalu,".

Kicauan itu dilengkapi empat foto aksi Reuni 212 di Monas, Jakarta Minggu (02/12) lalu.

Pernyataan itu diprotes GP Ansor, yang tersinggung dengan sebutan 'organisasi sesat'.

Menurut Gus Yaqut, kasus pembakaran bendera sebulan lalu dilakukan oleh oknum Barisan Serbaguna, Banser, sayap organisasi GP Ansor.

Namun, bendera yang dibakar pada kegiatan acara Peringatan Hari Santri di Limbangan, Garut, Jawa Barat, 22 Oktober lalu, tersebut adalah bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), bendera dari organisasi yang telah dilarang pemerintah.

GP Ansor melayangkan surat kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Senin (3/12) kemarin. Mereka meminta Kemenlu melakukan korespondensi diplomatik untuk meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Kedutaan Besar Arab Saudi.

Hak atas foto Pacific Press via Getty Images
Image caption Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi, saat jumpa pers terkait kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Indonesia (28/02/2017)

"Kalau tidak juga ada permintaan maaf, Kerajaan Saudi Arabia harus segera tarik pulang dubesnya. Sebelum terjadi komplikasi yang lebih serius! #pulangkanosamahsuabi," tulis Gus Yaqut Cholil Qoumas dalam tweetnya Senin (3/12) malam.

PBNU minta dubes Arab Saudi ditarik pulang

Sementara itu, pengurus organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) juga memprotes keras isi cuitan Osama yang dinilai merusak suasana.

"Dia menyebutkan soal calon presiden Prabowo dan ini di dekat istana, artinya itu tekanan politik," ungkap Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Jenderal PBNU, kepada BBC News Indonesia, Selasa (4/12).

Ia menyatakan, seharusnya sebagai seorang diplomat, tak sepatutnya Osama mengomentari urusan politik dalam negeri.

"Dalam kedudukan dia sebagai duta besar, memberikan komentar atas peristiwa politik yang terjadi di negeri Indonesia, itu sudah bentuk intervensi, dan ini pelanggaran berat dalam etika berdiplomasi," ujarnya.

Hak atas foto FAJAR SODIQ
Image caption Demo memprotes pembakaran bendera

PBNU khawatir kembali muncul kegaduhan tentang kasus pembakaran bendera oleh anggota Banser Oktober lalu. Menurutnya kasus tersebut sudah selesai dengan pemberian sanksi dan proses hukum terhadap pelaku, serta pernyataan penyesalan GP Ansor.

"PBNU meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyampaikan nota kepada Kerajaan Arab Saudi untuk memulangkan (Osama)," pungkasnya.

Kemenlu nilai tweet "tak sesuai prinsip hubungan diplomatik"

Kemenlu menyatakan telah langsung berkomunikasi dengan Duta Besar Arab Saudi sebelum menerima surat dari GP Ansor.

Sebagai tindak lanjut, pada Senin (3/12) siang, Wakil Duta Besar Saudi pun secara resmi dipanggil.

Hak atas foto Anadolu Agency/Getty Images
Image caption Menlu RI Retno Marsudi berbicara saat jumpa pers dengan Menlu Arab Saudi, Adel al-Jubeir, di Kementerian Luar Negeri RI (23/10)

Melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Juru Bicara Kemenlu Armanatha Nasir menyatakan pihaknya telah menyampaikan bahwa cuitan Osama tidak tepat.

"Secara etika penyampaian pernyataan seperti yang ada dalam sosmed Dubes Saudi tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik," ungkapnya.

Menurut Armanatha Nasir, Wakil Dubes juga menyampaikan penyesalannya atas kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pernyataan Dubes Saudi di twitter itu adalah pendapat pribadi, bukan mewakili negara.

"Dia menyampaikan bahwa pernyataan itu tidak mewakili Arab Saudi," ujarnya seperti dikutip Kompas.com.

Sementara itu, saat dihubungi BBC untuk dimintai komentar, Staf Bidang Media Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia, Badr Al Mohammed Al Juhani, sempat menyatakan bahwa Dubes sedang tak ada di tempat sebelum sambungan telepon terputus, dan tak lagi merespon panggilan.

Tweet yang dipermasalahkan GP Ansor pun sudah tak ada lagi di linimasa Twitter milik sang dubes, @Os_alshuibi, dan digantikan tweet yang hampir sama, namun tak memuat teks yang menjadi sumber masalah.

Hak atas foto BBC NEWS INDONESIA
Image caption Peserta Reuni 212 memadati kawasan Monas sambil mengangkat bendera-bendera bertuliskan kalimat Tauhid

Kedubes Arab Saudi diduga mengulur waktu

Menurut pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Gazali, meskipun kicauan itu mungkin hanya ditujukan sebagai peringatan bagi warga Saudi yang bermukim di Indonesia, pemilihan kata-kata dalam cuitan itu dianggap tidak sensitif.

"Ada suatu persoalan kurang sensitifnya mereka terhadap isu 212 itu sendiri dan reuninya," jelas Effendi kepada BBC Indonesia, Selasa (4/12).

"Mereka juga kurang sensitif ...ini tahun politik di Indonesia, (bahwa) ada dukungan yg berbeda dari institusi yg berbeda."

Effendi menilai respons yang ditunjukkan GP Ansor, PBNU, dan Kementerian Luar Negeri sendiri sudah tepat. Namun demikian, ia memperkirakan bahwa masalah tersebut hanya akan berhenti sampai di situ.

"Saya rasa dalam konteks interaksi seperti ini, mereka akan coba buying time (mengulur waktu) juga. Jadi, kalau tidak demikian besar tekanannya, itu nanti akan dianggap sebagai 'ya, kita harus hati-hati di masa depan'," pungkas Effendi.

Berita terkait