Penembakan Nduga: Beda dengan teroris, gerilyawan Papua punya 'hubungan dengan warga'

Papua Hak atas foto Antara

Para pelaku pembunuhan terhadap 19 pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, bersembunyi di hutan-hutan, dan masih terus dikejar dan dilacak, kata juru bicara Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi.

"Kalau di kampung penduduk, mereka meletakkan senjatanya dan berbaur dengan masyarakat, sementara kita tidak kenal mereka," kata Aidi pula dalam percakapan telpon dengan Ging Ginanjar dari BBC News Indonesia.

Aidi mengatakan tim gabungan polisi dan TNI bertekad untuk 'menegakkan hukum,' dengan terus mengejar dan menemukan mereka.

"Tak ada batas waktu. Yang jelas, mereka harus tertangkap, hidup atau pun mati," tandasnya.

Sementara itu, Human Rights Watch memperingatkan agar militer melakukan pendekatan yang lebih berhati-hati dalam menangani peristiwa ini.

Dalam perkembangan terbaru, aparat sudah menemukan lagi satu dari jenazah pekerja PT Istaka Karya yang tewas dibunuh kelompok yang menurut aparat adalah kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

Dengan demikian, tim gabungan TNI dan polisi masih mencari setidaknya dua jenazah lagi dan dua orang yang pada saat kejadian berhasil melarikan diri.

"Memang kesulitannya, mereka menggunakan pola operasi gerilya. Jadi mereka bisa ada di mana-mana, dan mereka menguasai medan, sementara bagi kita medan tersebut baru," kata Muhammad Aidi.

"Apalagi kita tak mengenal secara fisik orang-orang itu, kita tak pernah bertemu mereka. Kita tak pernah tahu secara fisik, dan hanya mengenal mereka dari foto-foto atau sinyalemen lain."

Hak atas foto Antara
Image caption Dari setidaknya 19 orang yang dinyatakan tewas, sudah 16 jenazah dikirim ke keluarga. Namun tiga jenazah belum ditemukan.

Hal lain, kata Kapendam XVII Cendrawasih ini, mereka dan masyarakat itu memiliki 'hubungan,' karena mereka merupakan warga dari desa yang begitu terpencil, susah dijangkau.

"Beda halnya dengan kalau kita mengejar teroris di Jawa atau di Sulawesi, misalnya. Tak ada masyarakat yang mendukung teroris itu. Karenanya, kalau masyarakat punya informasi, akan menyampaikan kepada aparat keamanan. Lain dengan gerilyawan ini, kan. Mereka ada di lingkungan warga. Kombatan ini bagian dari masyarakat," tambah Aidi.

Hal itu, katanya, menimbulkan kerumitan tersendiri.

"Makanya melihat pola-pola itu, kita lakukan pendekatan ke masyarakat. Bahwa yang dilakukan oleh para pelaku itu adalah tindakan tidak manusia tindakan yang sangat keji. Sehingga tak perlu dibela. Jadi kita akan selalu melakukan pendekatan."

Sejauh ini sudah 17 jenazah PT Istaka Karya yang ditemukan dan dikirim ke keluarga mereka di Toraja, Sulawesi Selatan, dan Palu, Sulawesi Tengah. Sementara empat yang selamat karena berhasil melarikan diri, masih dirawat di Rumah Sakit di Timika, Papua.

Jadi setidaknya masih ada dua jenazah dan dua orang yang melarikan diri, yang sampai sekarang belum ditemukan. "Ini masih kita cari," lanjut Aidi.

Disebutkan, menurut pengakuan Johny Aritonang, salah satu dari empat orang yang mencapai pos keamanan setelah melarikan diri, ada 25 orang pekerja pembangunan jembatan yang tanggal 1 Desember itu diculik oleh sebuah kelompok bersenjata.

Hak atas foto Kementerian PUPR
Image caption Proyek Jembatan di Kabupaten Nduga, Papua.

Mereka digiring ke bukit Kabo. Dan keesokan harinya, mereka ditembaki. Sebagian meninggal di tempat sebagian lagi pura-pura mati terkapar.

Orang-orang bersenjata itu melanjutkan perjalanan menuju bukit Puncak Kabo, lalu 11 orang karyawan yang pura-pura mati berusaha melarikan diri, namun dikejar. Lima orang tertangkap dan dibacok hingga tewas di tempat. Adapun enam orang berhasil melarikan diri.

Empat yang melarikan diri, bisa mencapai pos polisi, tapi dua orang lagi yang mengambil arah berbeda, belum juga muncul sampai sekarang.

"Kita cari terus, selain mencari para pelaku, terutama pimpinannya, Egianus Kogoya," tandas Muhammad Aidi.

Dalam pencarian itu, kata Aidi, tim gabungan beberapa kali 'diganggu.'

"Sepanjang evakuasi, kita selalu mendapatkan serangan, ditembaki, walaupun dari jarak jauh."

"Pada saat kita berusaha menduduki Bukit Kabo, untuk mengevakuasi jenazah, kita mendapat serangan ditembaki dari balik bukit sebelahnya dari jarak jauh. Pada saat kita evakuasi jenazah menuju Mbua lewat jalur darat, kita dihadang. Hampir setiap saat kita dihadang dan diganggu. Walaupun mereka tak berani berhadap-hadapan. Satu kali dua kali menembak, lalu kabur, kita kejar, masuk lagi ke hutan," katanya.

Dalam serangan sporadis kelompok uang oleh aparat disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu, seorang petugas dari Brimob terluka, walaupun tak serius.

'Militer harus berhati-hati'

Human Rights Watch pada Senin (10/12) merilis pernyataan pers yang meminta pihak militer melakukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam menangani kasus serangan di Nduga, Papua.

Dalam pernyataan itu, Human Rights Watch menyebut pasukan keamanan Indonesia sering melakukan pelanggaran terhadap penduduk Papua, termasuk melakukan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Selain itu, mereka juga menulis, kurangnya akuntabilitas internal di dalam tubuh militer dan sistem peradilan yang tidak berfungsi dengan baik, membuat pelanggaran hak asasi menjadi hal yang normal di Papua.

LSM yang berbasis di New York, AS itu mengatakan militer Indonesia harus berhati-hati ketika beroperasi di Nduga, dengan mengarahkan semua personel militer untuk memperlakukan orang Papua sesuai dengan standar internasional.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Jeremias Rahadat
Image caption Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat (7/12/2018). Sebanyak 16 jenazah dipulangkan ke kampung halaman menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU.

Militer harus menyelidiki secara transparan dan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang terlibat dalam tindak kriminal. Tidak hanya itu, Human Rights Watch juga meminta militer maupun polisi untuk mengizinkan wartawan beroperasi secara independen di daerah tersebut.

Nduga adalah daerah yang sangat terpencil, tidak ada wartawan yang memiliki akses sejak serangan pada para pekerja konstruksi jembatan pada 2 Desember lalu.

Human Rights Watch menyebut pembatasan resmi selama puluhan tahun terhadap akses media asing ke Papua dan kontrol terhadap wartawan Indonesia di sana, memupuk kurangnya keadilan tehadap pelanggaran serius oleh militer Indonesia dan memicu kebencian di antara orang Papua.

"Situasi di Nduga sangat kacau karena tidak ada jurnalis yang dapat secara independen masuk ke wilayah tersebut untuk mewawancarai saksi dan memverifikasi apa yang terjadi," kata Elaine Pearson dari Human Rights Watch. "Memiliki pemantau independen di lapangan akan membantu mencegah pelanggaran baik oleh kelompok bersenjata maupun pasukan keamanan, yang akan menguntungkan semua warga Papua."

Kapan, di mana, apa yang terjadi?

Berawal dari 1 Desember, ketika 28 pekerja PT Istaka Karya yang mengerjakan pembangunan jembatan Yigi di Kabupaten Nduga 'diliburkan' karena pada hari itu ada acara peringatan 1 Desember, yang oleh kalangan tertentu dirayakan sebagai hari kemerdekaan Papua.

Hak atas foto Kementerian PUPR
Image caption Proyek jembatan di Nduga, Papua.

Menurut juru bicara Kodam Cendrawasih, Muhammad Aidi, sejumlah karyawan melakukan pemotretan acara itu, yang ditanggapi dengan curiga.

Kemudian sekitar 50 orang mendatangi Kamp PT Istaka Karya dan dengan todongan senjata mereka mengikat tangan seluruh karyawan. Lalu mereka menggiring para karyawan keluar dan berjalan menuju kali Karunggame.

Keesokan harinya, 2 Desember, masih menurut jubir Kodam Cendrawasih, mereka ditembaki.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Peti jenazah untuk para korban penembakan di Kabupaten Nduga, Papua.

Sebagian meninggal di tempat sebagian lagi pura-pura mati terkapar. Orang-orang bersenjata itu melanjutkan perjalanan menuju bukit Puncak Kabo, lalu 11 orang karyawan yang pura-pura mati berusaha melarikan diri, namun dikejar.

Lima orang tertangkap dan dibacok hingga tewas di tempat. Adapun, enam orang berhasil melarikan diri.

Disebutkan, kelompok bersenjata itu kemudian juga menyerang sebuah pos tentara dan menewaskan seorang prajurit.

Berapa korban sebenarnya?

Awalnya disebutkan sebanyak 31 orang tewas. Itu berdasarkan laporan awal dari pendeta Wilhelmus Kogoya dari gereja distrik Yigi.

Ini jumlah yang disebut dalam pernyataan awal berbagai pihak berwenang: polisi, Kodam Cendrawasih, hingga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Namun dalam perkembangannya, polisi dan tentara menyebut, yang sudah dipastikan tewas adalah 20 orang, terdiri dari 19 karyawan, dan satu tentara.

"Itu berdasarkan penuturan dan kesaksian Johny Aritonang, korban yang berhasil melarikan diri," kata Kapendam Cendrawasih Muhammad Aidi.

Adapun angka 31 tewas, kata Muhammad Aidi, berdasarkan kabar pertama melalui radio dari seorang pendeta, yang masih belum bisa diklarifikasi lebih jauh.

Betapa pun, angka 31 korban tewas pun belum diralat secara pasti, karena medan yang begitu sulit di Nduga, membuat verifikasi berjalan lambat dan pelik.

Siapa pelakunya?

Aparat menyebut pelakunya adalah sebuah kelompok pimpinan Egianus Kogoya, yang merupakan sempalan dari kelompok Kelly Kwalik, komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tewas dalam penyergapan pada 2009.

Kapolri Tito Karnavian menyebut, kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu berkekuatan sekitar 50 orang, dengan sekitar 20 pucuk senjata api. Kendati menurut keterangan TNI sebelumnya, mereka dibantu lebih dari 200 warga sipil.

Sebelum secara spesifik menyebut Egianus Kogoya, aparat menyebut para pelaku adalah Kelompok Kriminal Bersenjata, yang mereka istilahkan KKB.

Sejauh ini belum ada pernyataan apa pun dari Egianus Kagoya, dan ia tak diketahui keberadaannya.

Hak atas foto Jufri Tonapa untuk BBC News Indonesia
Image caption Anita Limbu Datu (ketiga dari kanan) menunjukkan foto Alpianus, suaminya, yang terbunuh dalam peristiwa di Nduga.

Di sisi lain, ada pula Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang mengaku bahwa mereka berada di balik serangan itu.

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, ia mengaku bahwa mereka adalah pelaku serangan yang membunuh para pekerja konstruksi proyek jembatan di Nduga karena bagi OPM, sebagian besar pekerja adalah anggota TNI, yang dianggap musuh oleh OPM.

"Kami melawan Indonesia, yang kami lawan itu bukan manusia. Mereka adalah manusia yang berwatak binatang. Oleh karena itu, kami menempuh jalan perang. Itu prinsip TPM," kata Sebby.

Para korban itu: tentara atau pekerja?

Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menyebut, yang mereka bunuh bukanlah pekerja sipil, melainkan tentara zeni.

"Sebagian besar pekerja adalah anggota TNI ... hampir semua orang tahu itu," kata Sebby kepada wartawan BBC News Indonesia, Mohamad Susilo.

Ia mengatakan pihaknya sudah pernah meminta pembangunan jalan ini dibatalkan, tapi permintaan ini tak dipenuhi.

Sebuah akun Facebook kelompok Papua Merdeka -belum bisa diverifikasi- mengaku telah lebih dari tiga bulan memantau para pekerja di jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, dan Pos Mbua, sebelum kemudian melakukan serangan itu.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Keluarga korban penembakan di Papua berharap jenazah segera dipulangkan

Di sisi lain, baik PT Istaka Karya maupun polisi dan TNI memastikan, dari 20 orang yang sudah dipastikan tewas, 19 adalah warga sipil. Sementara satu tentara tewas dalam serangan lain kelompok itu ke sebuah pos tentara.

Beberapa korban yang selamat dari peristiwa itu juga menegaskan bahwa mereka adalah pekerja biasa, sebagian besar berasal dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Salah satunya adalah Martinus Sampe (25 tahun) yang menceritakan kisah serangan ini melalui sambungan telepon ke Nelson Salembang, tetangganya di Dusun Poya, Kapalapitu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Hak atas foto Jufri Tonapa untuk BBC News Indonesia
Image caption Tangisan keluarga Anugrah Tandirannu, salah satu pekerja yang terbunuh di Nduga, Papua.

Adapun anak Nelson, Anugrah Tandirannu (17 tahun), tewas, begitu juga dengan Alpianus (27 tahun), sepupu Martinus, dan setidaknya 17 orang lain.

Baik Martinus dan Alpianus sama-sama bertugas sebagai operator ekskavator PT Istaka Karya yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Nduga.

Komandan Distrik Militer 1414 Tana Toraja, Letkol Czi Hiras Mameak Saragih Turnip, menegaskan pula hal itu.

"Kesemuanya kami sudah identifikasi, bahwa mereka pekerja adalah murni warga sipil dan bukan dari pihak TNI," kata Hiras Mameak Saragih Turnip, kepada wartawan, Jumat (07/12), sebagaimana laporan Jufri Tonapa, seorang wartawan di Tana Toraja.

Ia menyebut, para pekerja warga Tana Toraja yang tewas itu jumlahnya 11 orang, sementara empat orang selamat.

Kapolres Tana Toraja, AKBP Julianto P Sirait menyebut, dari 11 orang itu sembilan jenazah telah dipulangkan ke keluarga mereka di Toraja Utara.

Bagaimana reaksi pemerintah?

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa para pelaku akan 'ditumpas sampai ke akar-akarnya,' namun pembangunan infrastruktur Papua tak akan dihentikan.

"Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Indonesia. Dan kita tidak akan pernah takut," tegas Jokowi.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Ratusan tentara dan polisi dikerahkan ke Papua dan berbagai kalangan mencemaskan terjadinya lagi gelombang kekerasan.

Hal itu, kata Jokowi, justru "membuat tekad saya membara untuk melanjutkan tugas besar kita... untuk membangun tanah Papua... serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sementara TNI dan Polri mengirim ratusan anggotanya ke lokasi, dan sejauh ini sudah berhasil membawa keluar 20 jenazah, dan mengungsikan sejumlah pekerja yang selamat.

Mereka menegaskan bahwa para pelaku akan terus diburu, 'hidup atau pun mati.' Dan mereka harus menyerah tanpa syarat.

Hal ini menimbulkan kecemasan berbagai kalangan, bahwa siklus kekerasan akan kembali bergulir, setelah pemerintah dikesankan meninggalkan pendekatan keamanan dalam menangani masalah Papua.

Hak atas foto Antara

Topik terkait

Berita terkait