Di balik negosiasi Freeport: Dulu 'main ancam' sampai kemudian 'melunak'

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah tulisan di Facebook berisi testimomi proses panjang negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran.

Intinya, negosiasi tersebut sungguh rumit dan perjanjian yang akhirnya disepakati dengan Freeport tak lepas dari kegigihan tim lintas departemen dan lembaga untuk mengegolkan tuntutan pemerintah Indonesia.

Sri Mulyani menulis, setelah puluhan kali menggelar pertemuan, akhirnya disepakati divestasi 51%, pembangunan smelter, kepastian penerimaan negara dan invetasi, dan perpanjangan operasi 2x10 tahun melalui skema Izin Khusus Usaha Pertambangan (IUPK).

Pengamat pertambangan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fahmy Radhi, mengatakan bisa dikatakan kesepakatan ini adalah "kemenangan bagi pemerintah Indonesia".

Ia mengatakan, perjanjian yang dilaporkan sejumlah menteri ke Presiden Joko Widodo pada 21 Desember tersebut adalah yang "paling affordable (terjangkau) dan yang paling menguntungkan".

Modus Freeport "mengancam"

Mengapa selama ini timbul kesan Freeport "berada di atas angin" saat berunding dengan pemerintah Indonesia?

"Kesan itu betul. Modus yang digunakan Freeport (dari dulu) tak berubah, selalu mengancam akan membawa Indonesia ke arbitrase, selalu mengancam akan melakukan PHK secara besar-besaran, selalu mengancam akan menghentikan produksi. Dan kita (merasa) tak bisa melakukan apa pun (jika ancaman ini benar-benar diwujudkan)," kata Fahmy kepada BBC News Indonesia.

Faktor lain yang membuat Freeport "lebih dominan" ketika bernegosiasi adalah skema kontrak karya (KK) yang disepakati dengan Indonesia.

"Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 1967 dan diperpanjang pada 1991, itu yang menurut ahli hukum Profesor Mahfud MD, menyandera pemerintah. Siapa pun pemerintahnya tak bisa berbuat apa pun," kata Fahmy.

Ia menjelaskan kontrak dengan Freeport McMoran tak bisa dilepaskan dengan konteks politik pada akhir 1960-an, ketika Indonesia berusaha mendapatkan pengakuan internasional bahwa Irian Barat adalah bagian dari Indonesia.

"Hutang budi atas Irian Barat"

Amerika mendukung integrasi Irian Barat ke Indonesia dan Presiden Soeharto merasa "ada hutang budi".

"Jadi, apa pun yang diminta Amerika diluluskan, termasuk Kontrak Karya Freeport," kata Fahmy.

Ia menjelaskan para pengganti Presiden Soeharto "kalah dengan Freeport" karena Freeport selalu "mengancam", mulai dari membawa Indonesia ke arbitrase, hingga PHK besar-besaran dan penghentian produksi.

Pemerintah Presiden Joko Widodo, kata Fahmy, mengambil sikap yang berbeda dari pemerintah terdahulu, misalnya, sejak awal mematok divestasi 51%.

"Nah ketika Freeport 'mengancam', pemerintah Jokowi tidak takut, (pemerintah mengatakan) silakan saja kalau dibawa ke arbitrase... ditambah dengan peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan... dan tim perunding lain. Saya kira Jonan adalah perunding yang piawai," kata Fahmy.

Sri Mulyani dalam tulisan di Facebook, yang diunggah pada Kamis (27/12), menulis, "Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan, yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi."

Soal solidnya tim perunding pemerintah Indonesia, Sri Mulyani mengatakan dirinya mengagumi dan menghargai tim negosiator teknis yang terdiri dari para eselon satu, eselon dua, dan jajaran staf di Kemenkeu, Kementrian ESDM, BUMN, KLH dan Menhukham, Kejaksaan Agung, Kemendagri dan BPKP beserta direksi Inalum "yang sangat ulet, teliti, cerdik, profesional, dan berintegritas".

Ia mengatakan tim ini berhasil "menandingi" tim keuangan dan tim hukum Freeport McMoran, yang ia gambarkan "tim profesional terbaik yang disewa mereka".

Fahmy sependapat bahwa keberhasilan Indonesia saat menghadapi Freeport antara lain berkat solidnya tim perunding lintas kementerian dan lembaga.

"Ada keinginan bersama dari tim perunding Indonesia, untuk mengakhiri 'sandera Kontrak Karya' tadi. Sebab, kalau ini tak diakhiri, sampai anak cucu kita ya akan terus saja tersandera," katanya.

Fahmy mengatakan keuntungan ada di pihak Indonesia baik secara ekonomi maupun finansial.

"Peningkatan saham dari 9% menjadi 51,2% membuat Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas. Yang kedua, dengan kepemilikan saham 51%, maka dividen yang akan diperoleh tentu jauh lebih besar," urai Fahmy.

Penguasaan 51% saham di perusahaan PT Freeport Indonesia ini melalui perusahaan milik negara, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Inalum. Saham itu ditebus dengan harga US$3,85 miliar atau sekitar Rp56,1 triliun.

Porsi saham Freeport itu merupakan yang terbesar yang pernah dipegang pemerintah.

"Ini adalah momen yang bersejarah setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973," kata Presiden Joko Widodo pada 21 Desember lalu.

Negosiasi juga menghasilkan kesepakatan untuk membangun smelter.

Fahmy mengatakan kalau dalam lima tahun ke depan dibangun smelter, maka nilai tambah dari tambang Freeport ini jauh lebih besar karena selama ini, yang diekspor Freeport berupa konsentrat.

Konsentrat adalah material tambang yang dimurnikan dan diolah menjadi emas batangan, menjadi perak, dan menjadi tembaga, yang selama ini dilakukan di luar negeri.

"Sehingga yang menerima nilai tambah adalah Freeport dan perusahaan smelter yang ada di luar negeri," kata Fahmy.

"Dengan membangun smelter, konsentrat bisa diolah di dalam negeri, kemudian bisa menghasilkan emas, perak, dan tembaga, maka nilai tambahnya jauh lebih besar," katanya.

"Tudingan miring soal keputusan goblok"

Selain itu smelter di dalam negeri juga akan membuka lapangan pekerjaan dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Ini nilai tambah bagi rakyat Papua yang selama ini hampir tak memperoleh apa-apa," kata Fahmy.

Saat kesepakatan divestasi dicapai pada Juli 2018, direktur utama Freeport McMoran, Richard C. Adkerson, mengatakan perjanjian ini menandai "titik penting kemitraan jangka panjang dengan pemerintah Indonesia guna menjamin stabilitas operasi PT Freeport Indonesia".

Tambang mineral Grasberg di Mimika, Papua, adalah salah satu aset utama Freeport McMoran, salah satu tambang dengan persediaan emas dan tembaga terbesar di dunia.

Bisa dipahami kelegaan dan suka cita Sri Mulyani dengan selesainya negosiasi Freeport.

Di akhir tulisannya, Sri Mulyani menjawab berbagai "tudingan miring", dengan mengatakan, "Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum ibu saya."

"Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," tulis Sri Mulyani.