Elektabilitas Jokowi dan Prabowo stagnan, angka golput dikhawatirkan naik

Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno bercengkerama di sela pengundian nomor urut peserta Pemilihan Presiden 2019 di gedung KPU, Jakarta, 21 September 2018. Hak atas foto Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
Image caption Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno bercengkerama di sela pengundian nomor urut peserta Pemilihan Presiden 2019 di gedung KPU, Jakarta, 21 September 2018.

Empat bulan sejak kampanye dimulai, baik pasangan capres-cawapres nomor urut satu maupun nomor urut dua memiliki angka elektabilitas yang cenderung stagnan, menurut hasil survei lembaga riset dan konsultan politik Charta Politika.

Jokowi-Ma'ruf tetap di angka 53,2%, sedangkan Prabowo-Sandiaga sedikit menurun dari 35,5% pada Oktober ke 34,1% pada Desember.

Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah, tidak heran dengan angka tersebut.

Menurutnya, selama masa kampanye empat bulan terakhir, kedua pasangan capres-cawapres "belum masuk" ke substansi program kerja yang mereka tawarkan.

"Selama ini kan di media kita bisa melihat perdebatannya masih pada persoalan yang berkaitan dengan identitas atau soal gimmick-gimmick politik, jadi perdebatan yang -kalau pakai bahasa anak-anak sekarang- 'recehan'," ujar Hurriyah kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/1).

"Bagi para undecided voters -yang belum menentukan pilihan- mereka ingin melihat narasi apa yang sebenarnya ingin disampaikan kedua calon. Apa visi misi mereka, bagaimana program-program yang akan mereka tawarkan," ujarnya.

Hak atas foto BBC News Indonesia

Hurriyah khawatir, bila kondisi ini berlarut-larut sepanjang masa kampanye yang tersisa, pemilih yang belum menentukan pilihan justru memutuskan untuk tidak memilih siapa-siapa alias menjadi golongan putih (golput) pada pilpres mendatang.

"Kalau kedua kubu masih tidak juga beranjak dari politik identitas menjadi politik pragmatik, angka golput ini saya yakin pasti akan meningkat tajam," ujarnya.

Hal ini bukannya tidak diketahui kedua kubu.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, menyadari bahwa selama empat bulan terakhir yang terjadi hanya pertarungan isu yang tidak substansial. Ia meyakini setelah debat pilpres pertama, hal itu akan berubah.

Hak atas foto Ulet Ifansasti/Getty Images
Image caption Joko Widodo berlari di atas panggung 'Pesta Rakyat' usai dilantik sebagai presiden, 20 Oktober 2014.

"Karena setelah besok (debat pilpres) ini, akan ada pertarungan program. Akan bertarunglah program antara hukum, HAM-nya, korupsi, terorisme, akan bertarung beberapa hari nih, minggu depan," tutur Arya kepada BBC.

"Kedua belah pihak akan menunjukkan program mana yang paling oke, paling mantap. Maka ini akan jadi signifikan besok," ujarnya.

Sementara itu, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, menyatakan bahwa BPN tidak mempercayai hasil survei yang dirilis lembaga survei manapun, kecuali survei internal yang mereka lakukan.

"Sepanjang raw datanya tidak dibuka, dan (tidak mengungkap) siapa yang membayar mereka melakukan survei itu, kami dari BPN Prabowo-Sandi menyatakan minta maaf, (bahwa kami) tidak mempercayai hasil rilis dari lembaga survei tersebut," beber Ferdinand melalui sambungan telepon kepada BBC, Rabu (16/1).

Hak atas foto Anton Raharjo/NurPhoto via Getty Images
Image caption Prabowo Subianto mengangkat dua jarinya saat mengikuti Reuni 212 di Monumen Nasional, Jakarta, 2 Desember 2018.

Meski demikian, seperti Arya, Ferdinand juga menyadari bahwa kampanye selama empat bulan terakhir minim substansi.

"Selama ini kan memang belum masuk kepada substansi apa yang kita tawarkan. Nah, itu kan sudah kita mulai pada saat paparan visi-misi tanggal 14 kemarin di JCC," ujarnya merujuk pada Pidato Kebangsaan yang disampaikan Capres Prabowo Subianto Senin (14/1) lalu.

Ia mengungkapkan bahwa BPN mengincar suara undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan) yang masih belasan persen untuk memperkecil marjin suara dengan kubu lawan.

"Kami sangat optimistis bahwa undecided voters ini sebetulnya sudah tidak ingin ke Jokowi, tapi belum menemukan jawaban di Prabowo," katanya penuh keyakinan.

Ma'ruf dan Sandi gagal mendongkrak elektabilitas

Hasil survei Charta Politika terbaru menunjukkan bahwa 34,3% responden yang memilih Jokowi-Ma'ruf, memilih karena menganggap Jokowi memiliki kinerja yang bagus dan berpengalaman. Alasan keduanya, mereka menilai Jokowi-Ma'ruf berjiwa sosial dan merakyat (32%).

Sedangkan untuk kubu Prabowo-Sandiaga, sebagian besar pemilih memilih mereka karena melihat ketegasan dalam sosok nomor urut dua (25,5%), dan seperti pada Jokowi-Ma'ruf, pemilih juga memandang sosok Prabowo-Sandiaga memiliki jiwa sosial dan merakyat (21,9%).

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP/Getty Images
Image caption Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno saat menandatangani Deklarasi Damai selama Pilpres 2019 di Monumen Nasional, Jakarta, 23 September 2018.

Dari sederet alasan pemilih memilih paslon yang mereka dukung, alasan "karena suka dengan sosok cawapresnya" menduduki peringkat ke sekian alias tidak signifikan. Pada kasus Jokowi-Ma'ruf, faktor Ma'ruf Amin bahkan terekam di angka 0,2% suara, menempati peringkat kedua dari bawah.

Hurriyah menilai, sosok Ma'ruf sejak awal memang menjadi kontroversi di kalangan pemilih Jokowi.

Bahkan, sebagiannya kecewa dengan keputusan kubu Jokowi memilih sosok mantan ketua MUI tersebut.

Hak atas foto BBC News Indonesia

"Mereka suka dengan kinerja pemerintahan Jokowi, tapi soal Ma'ruf, itu soal lain lagi," ungkap Hurriyah.

Ma'ruf Amin merupakan sosok yang saat menjabat sebagai ketua MUI mengeluarkan fatwa bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menista agama Islam. Sementara saat itu -hingga kini- Jokowi kerap diasosiasikan dengan Ahok dan karenanya dipandang berada di kubu "penista agama".

"Mereka cukup kritis melihat perubahan sikap Jokowi, yang dalam hal ini mungkin bisa dibilang sebagai kekalahan Jokowi (saat) berhadapan dengan isu politik identitas. Akhirnya (Jokowi) justru mengakomodir politik identitas itu," tuturnya.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan bahwa hasil survei elektabilitas kedua paslon cenderung stagnan setelah empat bulan pertama masa kampanye.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, berpendapat bahwa seharusnya TKN memfokuskan peran Ma'ruf sebagai sosok seorang ulama yang mampu menggarap pasar pemilih di kalangan santri dan warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Lebih baik optimalkan Kiai Ma'ruf secara offline, tidak perlu diangkat ke permukaan secara tinggi," tutur Yunarto usai memaparkan hasil survei lembaganya, Rabu (16/1).

"Minimal bisa memperkuat barisan pemilih Islam dari Pak Jokowi."

Hal berbeda justru berlaku untuk kubu lawan. Meski faktor Sandiaga Uno berperan kecil dalam mendongkrak elektabilitas paslon nomor urut dua, menurut Yunarto, Prabowo justru 'tergantung' pada Sandi untuk meningkatkan angka keterpilihan mereka di mata pemilih.

"Karena ada stagnansi dari branding Prabowo. Itulah yang menyebabkan Sandi difokuskan untuk lebih banyak bergerak berkampanye dibandingkan dengan Prabowo," nilainya.

Stagnansi elektabilitas Prabowo tersebut dinilai diakibatkan penampilan Prabowo sendiri selama ini. Yunarto menilai pernyataan-pernyataan Prabowo di muka publik kerap menjadi boomerang, seperti saat menyebut "tampang Boyolali tidak pernah masuk hotel".

"Sosok Prabowonya sendiri, yang sering kali impulsif dan tidak bisa dikontrol, sehingga hal-hal yang dibuat secara hiperbolik tadi, yang niatannya adalah untuk memancing polemik, malah memancing polemik negatif," papar Yunarto.

Selain itu, aksi Reuni 212 yang sebelumnya diprediksi dapat mendongkrak elektabilitas mantan Komandan Kopassus tersebut, ternyata tidak memberikan pengaruh apa-apa.

"Momentum besar (Reuni) 212 yang disurvei dilihat sebagai sebuah gerakan moral, bukan gerakan politik," katanya.

Sisa tiga bulan masa kampanye, apa yang harus dilakukan kedua paslon?

Hingga 13 April mendatang, kedua paslon masih bisa berkampanye untuk meyakinkan pemilih.

Selama tiga bulan ke depan, pengamat politik Puskapol UI, Hurriyah, berpendapat sebaiknya Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga beserata timses masing-masing segera mengubah strategi kampanye.

"Kedua kubu sudah harus bergeser dari perdebatan-perdebatan yang sifatnya tidak substansial, sudah waktunya mereka lebih banyak bicara soal program, tawaran riil yang akan mereka sampaikan, turunan dari visi-misi mereka itu, sebenarnya apa yang ingin diberikan?" ujar Hurriyah.

Hak atas foto ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Image caption Setelah menyepakati deklarasi damai, dua pasangan capres-cawapres sepatutnya tidak bebas melakukan segala cara untuk meraih suara terbanyak.

Sementara Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai bahwa berdasarkan hasil surveinya, saat ini masing-masing 80% pemilih kedua paslon merupakan strong voters alias pemilih yang sudah mantap memilih paslon terkait. Angka tersebut sulit digoyang meski digelar debat pilpres.

"Karena fanatisme tinggi dan tingkat kemantapannya sudah tinggi dari masing-masing calon, mungkin tidak akan mengubah banyak pilihan sampai 17 April (hari pencoblosan), dan yang akan dirugikan adalah penantang yang masing tertinggal," tutur Yunarto.

Meski demikian, bukan tidak mungkin debat pilpres dapat mengubah kondisi saat ini, asalkan ada perbedaan signifikan dalam hal performa saat debat bagi kedua paslon.

"Kalau masing-masing kandidat bisa menunjukkan performa yang tidak terlalu jauh berbeda dengan lawannya, biasanya debat tidak berpengaruh jauh. Tetapi ketika terlihat sekali penguasaan data, bagaimana cara berkomunikasi, as a show, lagi-lagi, ini mungkin saja bisa berpengaruh," ujar lulusan Universitas Katolik Parahyangan tersebut.

Bagi Yunarto, yang bisa dilakukan kedua paslon saat ini adalah menggunakan para calon anggota legislatif yang memiliki daya penetrasi tinggi di masing-masing daerah untuk berkampanye.

Khusus Jokowi-Ma'ruf, menurutnya TKN hanya perlu menjaga ritme saat ini dan marjin elektabilitas yang terpaut 19%. Sementara bagi Prabowo-Sandiaga, mereka perlu menciptakan momentum-momentum baru yang mengundang simpati pemilih.

"Harus pada skala cukup ekstrem, skala cukup besar, itu harus diciptakan oleh penantang apabila ingin mengubah hasil pemilihan dalam selisih waktu tiga bulan," imbuh Yunarto.

Charta Politika melakukan survei preferensi politik masyarakat di 34 provinsi pada periode 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019, dengan mewawancarai 2.000 responden menggunakan kuisioner yang terstruktur.

Adapun margin of error survei tersebut kurang lebih 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berita terkait