Abu Bakar Ba'asyir: 'Kekecewaan' para santri karena tak jadi bebas

Putra Ba'asyir, Rosyid (kedua dari kiri) dalam jumpa pers Rabu (23/01) di Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki. Hak atas foto Antara
Image caption Putra Ba'asyir, Rosyid (kedua dari kiri) dalam jumpa pers Rabu (23/01) di Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki.

Urungnya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir menimbulkan kekecewaan para santri di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Solo yang telah membuat persiapan penyambutan.

Di antara persiapan di pondok pesantren yang didirikan Ba'asyir itu termasuk tenda yang dipasang mengitari halaman masjid yang berada di kompleks pondok.

Bahkan satu spanduk telah dipasang di masjid bertuliskan, "Ahlan wa sahlan selamat datang kembali Ustaz Abu Bakar Ba'asyir di Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Cemani, Sukoharjo."

Panitia yang melakukan persiapan sejak Senin (21/01) memasang tenda sebagai antisipasi hujan saat acara penyambutan Ba'asyir berlangsung.

Selain itu, pengelola pondok juga mengklaim telah memesan sekitar 1.000 nasi kotak bagi peserta penyambutan.

Karena terlanjur dipesan dan Ba'asyir batal bebas, mereka mengatakan makanan itu akan dibagikan kepada masyarakat sekitar pondok.

Namun bagi Sholeh Ibrahim, pengurus Ngruki, kekecewaan mereka bukan soal kerugian merancang seremonial penyambutan.

"Kalau soal makanan tidak masalah, yang menjadi masalah adalah kekecewaan karena tidak jadi bebas," ujarnya kepada wartawan di Solo, Fajar Sodiq.

Pengurus pondok pesantren menyatakan kecewa atas pembatalan rencana pembebasan itu.

Salah seorang putra Ba'asyir, Abdul Rochim, mempertanyakan perubahan rencana tersebut.

Presiden Joko Widodo menyatakan pembebasan Ba'asyir harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

"Ada sistem hukum yang harus kita lalui, ini namanya pembebasan bersyarat, bukannya bebas murni. Nah, syaratnya harus dipenuhi. Kalau ndak kan saya nggak mungkin nabrak. Ya kan? Contoh, setia pada NKRI, setia pada Pancasila, itu basic sekali itu. Sangat prinsip sekali," kata Jokowi kepada pers, Selasa (22/1).

Hak atas foto FAJAR SODIQ
Image caption Pihak keluarga menilai pemerintah seharusnya tidak memaksakan Ba'asyir menyatakan ikrar setia pada NKRI dan Pancasila.

Pemerintah tidak menggunakan istilah menunda atau membatalkan, tapi 'mengkaji' wacana pembebasan yang belum jelas kepastian tenggat waktunya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut keputusan soal pembebasan Ba'asyir telah diambil dan kisi-kisinya ada pada pernyataan Presiden Joko Widodo.

"Soal itu presiden sudah memutuskan," ujar Wiranto di Jakarta, Selasa (23/01), seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Abraham Utama.

Tetapi di sisi lain, pengacara Ba'asyir, Achmad Michdan, mengatakan kliennya "akan teguh pada pendiriannya (menolak bebas bersyarat)".

Pihak keluarga dan koleganya di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki mengira Ba'asyir akan keluar dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Rabu (23/01).

Seremonial penyambutan terpidana kasus pelatihan terorisme Aceh itu batal. Ba'asyir tetap mendekam di penjara.

Hak atas foto AFP
Image caption Selain kasus pelatihan terorisme di Aceh, Ba'asyir juga pernah dihukum dalam kasus Bom Bali.

"Tak akan ada ikrar untuk NKRI"

Merujuk pernyataan terakhir Jokowi, Ba'asyir harus memenuhi setiap ketentuan yang memungkinkannya bebas bersyarat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM 3/2018, ada empat syarat umum pembebasan bersyarat.

Empat syarat yang juga berlaku bagi Ba'asyir itu adalah menjalani dua per tiga masa hukuman, berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan, dan diterima oleh masyarakat.

Namun sebagai narapidana kasus terorisme, Ba'asyir menolak memenuhi satu syarat wajib: menyatakan kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Putra bungsu Ba'asyir, Abdul Rochim, menyatakan sejak awal ayahnya telah menegaskan pada pemerintah terkait keengganan berikrar untuk NKRI.

Hak atas foto FAJAR SODIQ
Image caption Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki di Sukoharjo mempersiapkan seremonial penyembutan Abu Bakar Ba'asyir sejak isu pembebasan narapidana terorisme itu muncul akhir pekan lalu.

Tak hanya itu, menurut Rochim, Ba'asyir tak semestinya diwajibkan memenuhi syarat itu. Ia menilai peraturan itu dibuat setelah Ba'asyir mendekam di penjara dan tak semestinya berlaku surut.

"Dia tidak mau ke arah sana, itu sudah selesai sejak dulu. Jadi tidak perlu ada lobi-lobi lagi (soal ikrar NKRI)," kata Rochim kepada wartawan di Solo, Fajar Sodiq, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

"Ustaz Abu itu ditahan 2011, seharusnya tidak kena permen tanda tangan itu," tuturnya menambahkan.

Meski begitu, pemerintah menyebut pernyataan setia pada NKRI dan Pancasila adalah syarat yang tidak bisa ditawar.

"Persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Bisa bebas bersyarat sebelum akhir 2018"

Hak atas foto ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
Image caption Informasi rencana pembebasan bersyarat Ba'asyir pertama kali dipublikasikan advokat Yusril Izha Mahendra.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut dari segi waktu, Ba'asyir sebenarnya bisa bebas bersyarat pada 13 Desember 2018.

Pada tanggal itu Ba'asyir telah menyelesaikan dua per tiga masa hukuman.

"Kalau semua syarat dipenuhi, sebetulnya tanggal 13 Desember sudah kami keluarkan. Tapi ada syarat penting yang sampai sekarang belum dipenuhi," ujar Yasonna.

Ba'asyir dipenjara dalam kasus pelatihan terorisme Aceh tahun 2011. Saat itu ia dihukum 15 tahun penjara.

Selama ini Ba'asyir juga meraih beberapa remisi. Pada 17 Agustus lalu misalnya, ia dianggap berkelakuan baik sehingga diberikan pengurangan hukuman selama empat bulan.

Topik terkait

Berita terkait