RUU Permusikan: Akankah kasus Koes Bersaudara dan Iwan Fals terulang?

Musisi Hak atas foto Visionhaus/Getty

Polemik mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan terus berlanjut setelah ratusan musisi yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, menentang isi RUU yang mereka anggap akan membelenggu kebebasan berekspresi.

Salah satu pasal yang banyak dikritik para musisi dalam RUU tersebut adalah Pasal 5 yang menyebutkan "dalam melakukan proses kreasi, setiap orang dilarang menista nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, membawa pengaruh negatif budaya asing, hingga merendahkan martabat manusia".

Jika hal itu dilanggar, Pasal 50 dari RUU ini menyiapkan ancaman pidana untuk musisi bersangkutan.

Anang Hermansyah, anggota Komisi X DPR RI yang mengusulkan RUU Permusikan, mengatakan dirinya mengacu pada ketentuan UUD 1945 pasal 28 J tentang HAM—khususnya Pasal 5.

"Coba baca di situ, kebebasan orang sebebas-bebasnya itu harus sesuai dengan norma hukum, norma agama, ketertiban umum dan seterusnya. Artinya ada di situ hal yang harus dibahas kalau kita bicara kreasi. Kebebasan berekspresi," kata Anang.

Namun, karena sifatnya masih RUU, Anang mengatakan parlemen membutuhkan masukan dari para musisi soal RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019 itu.

"Kalau UU musik tidak mau meng-address itu (ketentuan Pasal 5), itu diserahkan kepada UU ITE, undang-undang kesusilaan, dan seterusnya. Ya itulah sebuah kesepakatan bersama yang ditunggu seniman (untuk) memberikan masukan ke parlemen dan pemerintah," tambahnya.

Hak atas foto Detik.com
Image caption Anang Hermansyah, musisi yang juga anggota DPR Komisi X, mengatakan dalam pembuatan sebuah undang-undang, legislator harus mempertimbangkan faktor yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Hal senada diutarakan Ketua DPR, Bambang Soesatyo.

"Mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya pekerja seni, untuk dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan terhadap materi RUU Permusikan, agar pembahasan RUU Permusikan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat pekerja seni musik Indonesia," sebutnya dalam pernyataan yang diterima BBC News Indonesia, Senin (4/2).

'Tujuannya untuk melindungi industri musik'

Anang Hermansyah mengatakan RUU Permusikan ditujukan untuk membuat industri musik Indonesia yang lebih baik. Saat ini, kata Anang, industri musik mengalami penurunan, yang tercermin dari rendahnya sumbangan pelaku musik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Datanya adalah industri musik Indonesia menyumbang 0,26% terhadap PDB. Ada apa dengan negara dengan penduduk 365 juta orang dengan pasar nomor empat terbesar di dunia?" katanya.

Anang mengatakan RUU ini juga bermaksud untuk melindungi para musisi, salah satunya, dari segi pembayaran royalti.

Hak atas foto Eric Hands/Getty
Image caption Anang mengatakan RUU ini juga bermaksud untuk melindungi para musisi, salah satunya, dari segi pembayaran royalti.

"Jangan di-frame permasalahan ini di luar cita-cita itu. Cita-cita kita adalah memang bagaimana industri musik Indonesia jaya. Saya 40 tahun jadi seniman jalanan juga, saya ingin sebebas-bebasnya pasti, tapi kita negara demokrasi Pancasila," kata Anang.

Sementara, terkait sertifikasi musisi, pasal yang juga ditentang oleh para musisi, Anang mengatakan hal itu perlu agar kompetensi dari musisi Indonesia diakui dunia.

Pasal 30 dalam RUU ini mengatur bahwa untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi itu dilakukan berdasarkan standar yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.

"Ketika mereka harus pentas di luar negeri mereka tidak akan dipertanyakan atau ditolak," kata Anang.

Sementara itu, Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X, mengatakan sampai saat ini belum banyak kemajuan dalam proses pembahasan RUU Permusikan di DPR.

"Masih banyak prioritas yang lain," katanya.

Ratusan musisi kompak tolak RUU Permusikan

Sementara itu, sebanyak 262 musisi, yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, menentang isi RUU Permusikan usulan DPR yang mereka anggap mampu membelenggu kebebasan berekspresi.

Vokalis band metal asal Solo, Down For Life, Stephanus Adjie, yang juga anggota Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, mengatakan jika disahkan, peraturan tersebut akan membatasi para musisi untuk berkarya dan membatasi ladang hidup para musisi.

Hak atas foto John Resborn (The Metal Rebel)
Image caption Vokalis band metal asal Solo, Down For Life, Stephanus Adjie, mengatakan jika disahkan RUU Permusikan akan membatasi para musisi untuk berkarya.

Misalnya, katanya, pasal soal larangan membawa pengaruh negatif budaya asing dan penistaan agama yang potensial jadi pasal karet.

"Berarti nggak boleh ada jazz juga? Nggak boleh ada rock, hip hop, bisa-bisa nggak boleh ada semuanya. Kalau ngomongin penistaan agama semua lirik ada yang bermakna konotatif dan denotatif. Ini batasannya pasti akan jadi karet sekali, nggak pasti," kata Adjie.

Di zaman Orde Lama, pemerintahan mantan Presiden Soekarno melarang musik rock n roll berkembang di Indonesia yang berujung pada pemenjaraan Koes Bersaudara.

Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Suharto, musisi Virgiawan Listianto alias Iwan Fals sempat diinterogasi oleh militer selama 12 hari dan dikenai wajib lapor selama dua bulan gara-gara lagunya yang berjudul Demokrasi Nasi dan Mbak Tini.

Khusus tentang lagu Mbak Tini, Iwan Fals dituduh menghina Ibu Negara Tien Suharto dan Presiden Suharto.

Tapi menurut Adjie, keadaannya sekarang berbeda.

"Di Orde Lama kan dikeluarkannya oleh Presiden Soekarno, oleh pemerintah, kalau yang sekarang kan masih RUU oleh parlemen. Jadi, kalau dibilang kemunduran, kemundurannya di Komisi X DPR RI ini yang menyusun nggak berkompeten. Nggak ada yang berkecimpung di industri musik, kecuali mungkin ada Anang Hermansyah," ujarnya.

Sementara itu, dalam pernyataan tertulis Koalisi, Cholil Mahmud vokalis Efek Rumah Kaca mengatakan pasal karet seperti ini membukakan ruang bagi kelompok penguasa atau siapa pun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai.

Selain itu, lanjutnya, pasal ini bertolak belakang dengan semangat kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi yang dijamin oleh konstitusi NKRI yaitu UUD 1945. Dalam konteks ini, kata Koalisi, penyusun RUU Permusikan telah menabrak logika dasar dan etika konstitusi dalam negara demokrasi, dan justru menciptakan iklim negara otoritarian.

"Ini kan gaya Orde Baru," tambah Jason Ranti, seorang musisi indie beraliran folk.

Sertifikasi untuk musisi dan sistem distribusi karya

Stephanus Adjie mengatakan sertifikasi untuk pengajar musik mungkin memang diperlukan. Untuk profesi lain seperti arsitek, pengacara, lanjutnya, jelas membutuhkan sertifikasi.

Hak atas foto Classic Rock Magazine/GETTY
Image caption Pasal soal larangan membawa pengaruh negatif budaya asing dan penistaan agama dalam RUU Permusikan dinilai berpotensi jadi pasal karet.

"Tapi ketika musisi, misalnya musisi hip hop, siapa yang nanti akan mengeluarkan sertifikasi itu? Apa kemudian dipilih Iwa K? Saya kira nggak perlu seperti itu," katanya.

Koalisi juga menganggap ketentuan sertifikasi akan memarjinalisasi musisi independen dan berpihak pada industri besar.

Sementara itu, Pasal 10 yang mengatur distribusi karya musik juga disorot para musisi.

Koalisi berpendapat dengan tidak memberikan ruang kepada musisi untuk melakukan distribusi karyanya secara mandiri, pasal ini sangat berpotensi memarjinalisasi musisi, terutama musisi independen.

Menurut Jason Ranti, dengan mengatur tentang cara distribusi musik melalui ketentuan yang hanya bisa dijalankan oleh industri besar, pasal ini menegasikan praktek distribusi karya musik yang selama ini dilakukan oleh banyak musisi yang tidak tergabung dalam label atau distributor besar.

Rancangan peraturan 'terlalu lentur'

Direktur Eksekutif Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju berpendapat RUU Permusikan mengandung pasal karet yang apabila disahkan bisa berbahaya bagi para musisi. Pasal 5, kata Anggara, sudah membatasi musisi dari proses kreasi, bahkan sebelum sebuah karya dilahirkan.

"Ketika proses mencipta, yang harusnya itu proses internal, nggak bisa negara turut campur, itu sudah dilarang," kata Anggara.

Ia menambahkan ketentuan itu terlalu lentur, contohnya pada pasal 5 (f) yang melarang musisi membawa pengaruh negatif budaya asing.

"Bagaimana menjelaskan rumusan 'f' ini sebagai pidana? Hukum pidana nggak boleh terlampau lentur sehingga tidak bisa diprediksi. Bagaimana memprediksi pengaruh negatif budaya asing itu?" katanya.

Ia menambahkan ICJR melihat RUU ini sebagai kemunduran karena selayaknya, sebuah peraturan harus jelas dan batasannya harus tegas.

Anggara menambahkan, jika disahkan, undang-undang tersebut, yang meminta musisi melakukan sertifikasi, akan berakibat pada terciptanya "rezim perizinan", di mana musisi perlu mengeluarkan uang untuk mendapat sertifikasi. Ini, katanya, tentu akan merepotkan para musisi.

Topik terkait

Berita terkait