Bagaimana seorang kepala desa dari kelompok minoritas membangun kerukunan beragama

toleransi Hak atas foto GOH CHAI HIN/AFP/Getty Images
Image caption Pengendara motor melintasi grafiti tentang toleransi di Yogyakarta.

Sugeng Mulyadi tak pernah berambisi menjadi Kepala Desa Nglinggi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ia sadar betul, ketiadaan modal untuk kampanye dan menyandang agama Kristen – yang minoritas di desa itu – membuatnya hampir mustahil untuk dipilih. Tapi beberapa orang mendorongnya agar maju.

"Saat itu calonnya ada empat termasuk saya. Kalau pemilihan itu kan biasanya ada politik uang dan itu hal biasa. Tapi saya satu-satunya calon yang berani mengatakan 'saya mau dicalonkan asal menerima saya apa adanya'," kata Sugeng, mengenang pengalamannya enam tahun silam.

Syarat kedua yang diajukan kepada orang-orang yang memaksanya maju adalah jika terpilih nanti, ia ingin masyarakat mengawal penuh program-programnya.

"Kalaupun saya saya melakukan kesalahan, tolong diingatkan," katanya sambil tersenyum.

Desa Nglinggi adalah rumah bagi sekitar 2.400 penduduk dengan beragam keyakinan, tapi mayoritas Islam. Sugeng pun masih ingat betul, saat mencalonkan diri menjadi kepala desa pada tahun 2013, jumlah warga Kristen hanya 20 orang. Namun pihak-pihak yang mendukungnya kala itu kebanyakan Muslim.

"Justru yang men-support saya itu kebanyakan Pak Haji-Pak Haji," ujar Sugeng.

Selama kampanye, ia tak pernah mau menyinggung agama. Hal pokok yang dibicarakan hanya program. Dia bercita-cita menjadikan desanya sebagai kawasan ekonomi baru yang damai.

Tak disangka, saat hari pemilihan, Sugeng meraup perolehan 52 persen suara, menang telak dari lawan-lawannya. Menurutnya, kemenangan itu tak lepas dari potret kehidupannya sehari-hari.

"Saya ini kan punya anak asuh yang berbeda agamanya. Mereka ada yang jadi pemuda masjid, tapi kehidupan kami bagus-bagus saja. Saya juga tidak pernah memaksa mereka masuk Kristen. Mungkin warga melihat itu," ungkapnya.

Jadilah kini Desa Nglinggi dipimpin oleh orang non-muslim. Untungnya, selama memimpin, Sugeng tak pernah menghadapi teror dari kelompok agama lain. Itu karena ia membentuk paguyuban kerukunan umat beragama. Dimana tokoh-tokoh agama kerap bertemu dan ngobrol.

Setiap kali ada peringatan hari raya keagamaan, semua pihak saling membantu dan mengunjungi.

"Saya sendiri sering hadir di pengajian, ikut tahlilan. Kalau Idul Fitri, saya mengkoordinir, jaga sepeda."

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Sugeng Mulyadi, Kepala Desa Nglinggi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Namun demikian, kencangnya isu sentiman agama di media sosial jelang Pilpres, membuatnya ikut was-was. Apalagi baru-baru ini, ia memasang sembilan hot spot internet di desa yang tujuannya sebetulnya ingin menjadikan warganya melek internet.

"Wi-fi itu kan biar warga bisa jualan online, mempercepat komunikasilah. Selain itu supaya petani kalau mau mencari bagaimana mengatasi hama tanaman, tinggal buka internet. Tapi kita ajarkan juga etika bermedia sosial," imbuhnya.

'Desa Damai'

Nglinggi adalah satu dari sembilan desa yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang telah mendeklarasikan diri sebagai Desa Damai. Prakarsa ini digagas yayasan pegiat kebebasan beragama, Wahid Foundation, sebagai respon atas isu sentimen agama dan intoleransi.

"Jadi berdasarkan riset tahunan kita atas pemantauan kebebasan beragama dan berkeyakinan, Jawa Barat jadi yang tertinggi. Di Jawa Timur, ada di Madura. Di Jawa Tengah, ada di Solo Raya yang rentan dengan banyaknya kelompok radikal muncul dari sana," ujar Direktur Wahid Foundation Mujtaba Hamdi kepada BBC News Indonesia.

"Sebelumnya kita mendampingi 30 desa, tapi berdasarkan sembilan indikator itu, kita pilih yang kepala desanya punya komitmen mendeklarasikan sebagai desa damai. Misalnya dengan membuat prasasti atau peraturan desa," sambungnya.

Hak atas foto AMAN ROCHMAN/AFP/Getty Images
Image caption Umat Islam menjalankan sholat Ied di halaman Gereja Hati Kudus Jesus di Malang, Jawa Timur.

Meski demikian, kata Mujtaba, di Nglinggi masih ada kelompok kelompok Majelis Tafsir Al-quran (MTA) yang kerap menyuarakan intoleransi.

"Mereka itu suka sekali menyalah-nyalahkan. Soalnya di Nglinggi kan kearifan lokalnya kuat, juga tradisinya. Tapi karena di sana sudah guyub, kelompok ini tak punya banyak pengaruh. Jadi tidak terpancing," ungkapnya.

Mujtaba mengatakan bahwa Wahid Foundation terlibat dalam mengencangkan partisipasi perempuan dalam pengelolaan pemerintah desa.

Menurut Sugeng Mulyadi, kini posisi Ketua RT atau RW banyak diduduki kaum perempuan. Bekerja dengan perempuan, kata dia, lebih efektif.

"Bedanya kalau ibu-ibu itu, jika ada program sudah diputuskan langsung eksekusi. Kalau bapak-bapak pasti agak molor. Makanya kalau ada masukan dari ibu-ibu, pasti dijalankan."

Membuat peraturan desa

Sementara sebagai kepala desa, Sugeng merancang peraturan desa (Perdes) tentang pemanfataan makam. Peraturan itu lahir dari banyaknya keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda.

Hal lainnya yang ingin ia lakukan ialah membangun gedung serbaguna untuk kegiatan seni dengan menggunakan dana desa.

"Orang kalau sudah bicara agama kan bisa langsung meninggi. Jadi supaya tidak ada potensi konflik, harus diatur," kata Sugeng, "Misalnya saya Islam, tapi anak-anak Kristen, ketika meninggal mau dimakamkan dengan cara apa? Nah ini kita atur supaya anak-anaknya hidup itu saling menghargai."

Sosiologi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Sunyoto Usman menyebut ada tiga syarat menjaga toleransi. Yakni adanya ideologi yang mempersatukan semua agama dan etnis, interpendensi atau ketergantungan ekonomi, dan afiliasi silang. Jika salah satunya tak ada, maka ancaman intoleransi akan muncul.

"Kalau di Madura itu, orang setempat jadi petani tembakau, orang Cina brokernya. Nah dua pihak itu tidak pernah mempersoalkan perbedaan, karena saling ketergantungan ekonomi," jelas Sunyoto.

"Afiliasi silang itu maksudnya orang tidak berkelompok hanya dengan identitas yang sama. Misalnya berkesenian atau olahraga. Olahraga itu kan yang dilihat kemampuannya, bukan agama apa atau etnis apa."

Menurutnya, setiap desa di Indonesia memiliki keunikan menciptakan toleransi. Namun tiga syarat itu mutlak ada jika tak ingin kehilangan identitas meski berada di lingkungan yang sama.

Topik terkait

Berita terkait