Polemik rapat pemerintah di hotel, populis atau demi efisiensi?

Indonesia Hak atas foto Reuters
Image caption Polemik kegiatan kedinasan pemerintah di hotel kembali muncul. Pemerintah tak keluarkan larangan seiring kritik perhimpunan pemilik hotel.

Aturan terkait kegiatan pemerintah yang diselenggarakan di hotel bermunculan sejak 2014. Kebijakan itu dianggap populis, meski ada urgensi penghematan anggaran negara.

Jika tujuan utamanya adalah pengetatan pengeluaran, setiap kegiatan pemerintahan sepatutnya tidak boleh digelar di hotel, kata pengamat.

Isu kegiatan pemerintahan di balai sewaan kembali mencuat usai dugaan penganiyaan terhadap penyelidik KPK, pada sela forum evaluasi anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah (APBD) Papua di Hotel Borobudur, Jakarta, 2 Februari lalu.

Setelah kejadian itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut urusan APBD seharusnya dibahas di kantor pemerintah.

Namun belakangan pernyataan itu diklarifikasi bahwa tak ada larangan pejabat pemda berkegiatan di hotel. Tjahjo mengklaim hanya mengimbau setiap konsultasi APBD dilakukan di kantor Kemdagri.

Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Presiden Jokowi pernah meminta bawahannya memperketat anggaran perjalanan dinas dan rapat.

Presiden Joko Widodo pun angkat bicara tentang penggunaan hotel untuk kepentingan pemerintah ini.

Di hadapan jajaran pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Jokowi menegaskan pemerintah tak melarang aparaturnya menyewa hotel untuk urusan kedinasan.

"Tadi baru saja diberitahukan, sudah beres, (wacana larangan) tidak ditindaklanjuti," kata Jokowi, Senin (11/02).

'Kebijakan setengah hati'

Menurut dosen administrasi publik di Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, larangan penggunaan hotel untuk urusan kedinasan semestinya berlaku secara nasional dan untuk setiap jenis kegiatan.

Menurutnya pemborosan anggaran terus bergulir karena kegiatan luar kantor kerap disusun di luar kebutuhan riil.

"Kalau untuk menghentikan pemborosan negara, rapatlah di kantor pemerintah. Banyak akal-akalan, yang kantornya di Jakarta, rapat di Tangerang. Yang di Bogor rapat ke Jakarta."

"Ada yang berpotensi mencari keuntungan pribadi, ada 'rombongan wayang' karena yang rapat sebenarnya 2-3 orang. Ini mubazir," ujar Lina.

Hak atas foto RENO ESNIR
Image caption Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut evaluasi APBD harus dilakukan di kantor Kemdagri, bukan untuk menghemat anggaran, tapi mencegah potensi korupsi.

Lebih dari itu, Lina menilai aturan kedinasan di luar kantor terus berganti karena rendahnya kualitas kajian dan pertimbangan yang menyertainya.

"Bikin kebijakan dulu, kalau ada masalah nanti dibatalkan. Ini jadi tren di kalangan pejabat publik. Terlihat tidak ada koordinasi antara bawahan dan menteri atau antara menteri dan presiden," kata Lina.

Bagaimanapun, Kemdagri menyatakan imbauan meminimalkan pembahasan APBD di hotel bukan untuk menghemat anggaran, tapi mencegah potensi patgulipat.

Juru Bicara Kemendagri, Bahtiar, menyebut instansinya tidak berwenang melarang aktivitas pejabat pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan penyewaan hotel.

"Menteri PANRB mengatur aparatur, soal keuangan diurus Kementerian Keuangan. Ini bukan otoritas kami. Ini standar operasional prosedur agar pemda datang ke kantor kami," ujarnya.

'Pendapatan hotel bisa anjlok'

Ketua PHRI DKI Jakarta, Khrisnadi, menyebut dampak ekonomi akibat larangan penggunaan fasilitas hotel untuk urusan kedinasan pemerintah merupakan momok menakutkan bagi industri perhotelan.

Bukan hanya pemilik hotel, Khrisnadi menilai dampak itu juga akan dirasakan pelaku usaha di sekitar bisnis ini, dari produsen hingga pemasok bahan makanan.

"Semuanya sangat terdampak cukup serius, terutama hotel yang klien utamanya adalah pemerintah," ujarnya saat dihubungi.

Hak atas foto AFP
Image caption Mantan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengklaim larangan penggunaan hotel untuk urusan kedinasan pemerintah bisa menghemat anggaran triliunan rupiah.

Khrisnadi berkata, pendapatan sebagian hotel di Indonesia tahun 2014 pernah anjlok akibat kebijakan serupa.

Ketika itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan surat edaran berisi larangan instansi pemerintah menggelar acara di hotel.

Pada awal pemerintahan Jokowi itu, juga muncul instruksi presiden 2/2015 yang mewajibkan penghematan anggaran perjalanan dinas dan rapat.

Selanjutnya, Jokowi kembali meneken instruksi nomor 4 tahun 2017 tentang efisiensi pengeluaran negara yang juga mencakup perjalanan dinas dan paket rapat di luar kantor.

Merujuk laporan Colliers International, lembaga real estate berbasis di Kanada, sejumlah regulasi itu memang memukul industri perhotelan, terutama yang berada di Jakarta.

"Aktivitas bisnis adalah penggerak utama pasar perhotelan Jakarta, baik dari lembaga pemerintah maupun privat. Sejumlah hotel masih bergantung pada kegiatan pemerintah."

"Kehadiran pemerintah menggenjot performa hotel secara keseluruhan, terutama penghasilan dari penyelenggaraan rapat, konvensi, dan pameran," demikian kajian Colliers pada Oktober 2017.

Pemerintah biasanya telah berkongsi dengan hotel tertentu, karena menurut Colliers, "tidak setiap hotel dapat menyediakan akomodasi itu, antara lain ruang pertemuan yang berkapasitas 50-60 orang."

Berita terkait