Polemik DPD, antara politisasi hingga capaian kinerja yang dipertanyakan

DPD Hak atas foto Getty Images
Image caption Di tengah kinerja yang dianggap minim, DPD dirundung persoalan internal, dari isu politisasi hingga friksi kepemimpinan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus bergejolak akibat persoalan internal, dari perebutan kursi pimpinan hingga puluhan anggota yang masuk ke partai politik.

Situasi itu terjadi di tengah tudingan kinerja buruk DPD, meski memiliki anggaran tahunan yang nyaris mencapai Rp1 triliun.

Dengan kewenangan yang terbatas, kinerja DPD tidak pernah signifikan bagi masyarakat, kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Lucius Karus.

Menurutnya, kondisi itu membuat DPD luput dari sorotan publik.

Akibatnya, muncul intrik untuk memanfaatkan DPD demi kepentingan kelompok tertentu.

"Sulit mengukur kinerja lembaga yang tidak dirancang untuk menghasilkan sesuatu. DPD dibentuk untuk mengusulkan dan membahas rancangan undang-undang, tapi tidak punya hak dalam pengambilan keputusannya," kata Lucius.

"Mumpung aturannya tidak kuat, pengkerdilan terjadi karena peran DPD tidak strategis dalam konstitusi," ujar Lucius.

Di luar soal kinerja, sengketa kepemimpinan DPD masih bergulir. Mahkamah Agung (MA) menyatakan aturan internal DPD tentang masa jabatan pimpinan selama 2,5 tahun tidak sah.

Namun putusan MA itu tidak serta merta dijalankan sehingga pergantian ketua DPD tahun 2017 dari Mohammad Saleh ke Oesman Sapta Adang tetap berlaku.

Meski menjadi orang nomor satu DPD, Oesman kini juga berstatus Ketua Umum Partai Hanura.

Jabatan Oesman di Hanura itu dipersoalkan karena Mahkamah Konstitusi melarang anggota DPD menjadi pengurus partai.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Rabu kemarin menggelar sidang terkait pencalonan kembali Oesman menjadi anggota DPD pada pemilu 2019.

KPU menolak Oesman karena statusnya di Hanura. Namun kebijakan yang bertolak belakang diambil Bawaslu.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Ketua DPD Oesman Sapta kini juga menyandang jabatan ketua umum Partai Hanura.

Tak hanya Oesman, puluhan anggota DPD kini juga merapat ke partai politik.

Dua di antaranya adalah I Gede Pasek Suardika (Hanura) dan Jeffrie Geovani (Partai Solidaritas Indonesia).

"Sejak awal disepakati, pembentukan DPD semata-mata untuk menampung utusan daerah, jadi tidak didesain untuk diisi orang dari partai politik," kata Lucius.

Namun Gede Pasek menyangkal ada friksi dan politisasi DPD.

Ia bahkan mengklaim kinerja DPD periode 2014-2019 lebih baik ketimbang periode sebelumnya.

"Tidak ada masalah. Kalau mau jujur, eksistensi DPD mengalami pertumbuhan, dari program legislasi nasional sampai pengakuan negara lain."

"Soal keterlibatan di partai, itu sudah selesai dalam putusan MK. Orang politik boleh di DPD, yang tidak boleh pengurus partai politik," ujar Pasek.

Hak atas foto AFP
Image caption DPD dibentuk sebagai evolusi utusan daerah di parlemen. MK menyatkaan, anggota DPD tak boleh menjadi pengurus partai politik.

Di sisi lain, persoalan yang kini merundung DPD dianggap sebagai konsekuensi kepengurusan lampau lembaga utusan daerah itu.

Wakil Ketua DPD, Ahmad Muqowam, menyebut lembaganya meneruskan tradisi yang bergulir pada kepemimpinan DPD sebelumnya. Ia mengatakan para pimpinan DPD terdahulu juga berasal dari partai politik.

"Kalau ada yang tidak pas, itu sudah dari periode pertama," tuturnya.

"Konstitusi dan UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD benar. Aturan internal DPD lah yang harus disesuaikan dengan regulasi tersebut."

"Kalau masih ada persoalan, keberadaan selama 15 tahun terakhirlah yang harus diperbaiki," kata Ahmad.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Senator asal Yogyakarta, GKR Hemas, dipecat dari DPD karena alasan jumlah kehadiran. Namun ia mengklaim kerap absen karena menolak pergantian pimpinan DPD tahun 2017.

Merujuk konstitusi, DPD hanya memiliki hak untuk mengajukan dan membahas rancangan beleid, tanpa kewenangan memberi persetujuan.

Bidang yang menjadi bagian mereka pun terbatas otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, hingga pembentukan, pemekaran, atau penggabungan daerah.

Kewenangan DPD itu lebih sempit dibanding DPR yang diberi hak, bukan hanya merancang, tapi mengesahkan undang-undang.

Dari total 55 rancangan undang-undang dalam prolegnas tahun 2019, DPD hanya menyumbang empat di antaranya, yakni tentang bahasa daerah, ekonomi kreatif, wawasan nusantara, dan daerah kepulauan.

Topik terkait

Berita terkait