Puluhan kepala daerah di Jawa Tengah langgar netralitas pemilu, apa konsekuensinya?

Puluhan kepala daerah di Jawa Tengan mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang digelar di Hotel Alila Solo, pada 26 Januari silam Hak atas foto Tribun Jateng/ Daniel Ari Purnomo
Image caption Puluhan kepala daerah di Jawa Tengan mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang digelar di Hotel Alila Solo, pada 26 Januari silam

Puluhan kepala daerah di Jawa Tengah ditetapkan melanggar aturan tentang netralitas kepala daerah dalam pemilu setelah mereka mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di sebuah hotel di Solo, 26 Januari lalu.

Penetapan itu diputuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

Hal ini dikonfirmasi oleh Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo. Dia mengatakan Bawaslu sudah menyerahkan rekomendasi ke Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk memberi peringatan kepada kepala daerah yang bersangkutan.

"Sebenarnya hal yang sama juga sudah pernah kami lakukan pada kepala daerah yang melakukan deklarasi di Riau. Jadi dalam surat itu kami mintakan kepada Mendagri untuk memberikan imbauan agar ada imbauan kepala daerah," ujar Dewi kepada BBC News Indonesia.

Bawaslu Jawa Tengah, menurutnya, menemukan pernyataan deklarasi puluhan kepala daerah dalam rekaman video. Saat itu, mereka masih menyebut jabatan masing-masing seraya ucapan mendukung paslon nomor urut 01.

Menanggapi deklarasi puluhan kepala daerah dalam mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berkukuh deklarasi itu dilakukan atas nama pribadi bukan sebagai kepala daerah.

"Pada saat itu yang saya undang adalah pribadi, bahwa dalam dirinya melekat sebagai kepala daerah, saya kira semua orang tahu," ujar Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar bersama sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Tengah diperiksa oleh Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran pidana dan administratif pemilu dalam deklarasi dukungan mereka untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam penanganan laporan tersebut, Bawaslu Jawa Tengah langsung melakukan investigasi ke lapangan, memeriksa saksi-saksi dan konfirmasi, di antaranya kepada 38 saksi yang terdiri dari 2 orang pelapor, pengelola hotel, dan 35 terlapor yang merupakan kepala daerah.

Hak atas foto TRIBUNNEWS/HERUDIN
Image caption Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersikeras bahwa dalam acara tersebut, dirinya mengundang para kepala daerah dalam kapasitasnya sebagai individu, bukan kepala daerah

Tak melanggar UU Pemilu, namun...

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jawa Tengah, Sri Wahyu Ana Ningsih, mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan puluhan kepala daerah di Jawa Tengah lainnya tidak melanggar pidana pemilu maupun administratif pemilu, seperti dikutip dari detik.com.

Menurutnya, kegiatan tersebut sudah mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye dari Bawaslu.

Adapun kepala daerah yang mengikuti deklarasi di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019 lalu, itu juga sudah mengantongi izin cuti yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Penelusuran penggunaan fasilitas negara pun tidak ditemukan.

Meski tak melanggar aturan kampanye dalam UU Pemilu, para kepala daerah ini dipandang melanggar netralitas kepala daerah dalam pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP/Getty Images
Image caption Netralitas kepala daerah dan aparatur sipil negara menjadi salah satu persoalan yang mengemuka dalam pilres 2019.

Seperti dikutip dari kompas.com, Koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin, mengungkapkan jabatan kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang semestinya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah semata.

Namun, Bawaslu menemukan pernyataan dalam rekaman video bahwa deklarasi Ganjar dan puluhan kepala daerah itu masih menyebut jabatan para kepala daerah yang ikut serta. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemda.

"Kutipan sebagaimana dalam video rekaman acara, 'Ya sekarang saya dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah yang mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin', poin intinya di situ," ujar Rofiuddin.

Betapapun, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berkeras bahwa dalam acara tersebut, dirinya mengundang para kepala daerah dalam kapasitasnya sebagai individu, bukan kepala daerah.

"Saya juga mengambil hari libur dan kita ingatkan untuk tidak menggunakan fasilitas negara. Itu tata cara kami, tata karma kami, yang kami antispasi sudah dari awal," imbuhnya.

Ambigu netralitas kepala daerah

Wakil Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Hurriyah, berpendapat tuntutan netralitas dalam pemilu, baik untuk aparatur sipil negara dan kepala daerah selalu dilematis. Pasalnya, mereka memiliki hak pilih, berbeda dengan TNI/Polri yang juga dituntut netral dalam pemilu namun tidak punya hak pilih.

Dan kini, menjelang pemungutan suara, ada banyak deklarasi dukungan dari kepala daerah untuk salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Apalagi, banyak juga kepala daerah diusung oleh partai politik.

"Kalau bukan kader partai politik, mereka minimal orang luar yang kemudian diusung partai politik sehingga ada keterikatan dengan partai politik yang mengusung mereka."

"Problemnya terletak pada ambiguitas sebenarnya. Di satu sisi ada tuntutan soal netralitas, di sisi lain mereka adalah orang yang punya hak pilih dan juga bagian dari partai politik, baik di kubu 01 maupun 02.

Hak atas foto Mahendra Moonstar/Anadolu Agency/Getty Images
Image caption Sebelumnyan, dalam sebuah video singkat yang viral, Menkominfo Rudiantara terlihat bertanya pada seorang aparatur sipil negara, siapa yang menggajinya, dan memicu pembahasan ramai di kalangan warganet tentang netralitas aparatur sipil negara.

Lebih jauh, Hurriyah menjelaskan konsekuensi dari pelanggaran netralitas kepala daerah, biasanya hanya memberikan teguran.

Namun sayangnya, lanjut Hurriyah, dengan kondisi birokrasi Indonesia saat ini, persoalan netralitas problematis karena dilakukan hampir semua aparatur sipil negara dan kepala daerah.

"Jadi agak sulit kita mau melihat konsekuensi UU Pemda akan sekarang langsung mengenai kepala-kepala daerah itu. Paling banter yang dilakukan Bawaslu hanya memberikan teguran saja," jelas Hurriyah.

Secara regulasi, sanksi pemecatan dimungkinkan, namun pada praktiknya ini sulit dilakukan karena banyak dari kepala daerah yang menjadi bagian dari partai politik yang sedang berkontestasi dalam pemilu.

"Persoalan netralitas ini agak ambigu ketika aparat pemerintah dan kepala daerah harus menunjukkan netralitas padahal mereka adalah bagian dari partai politik yang saaat ini menjadi peserta pemilu," ungkapnya.

Berdasarkan Undang-undang Pemilu, pelanggar aturan kampanye terancam hukuman penjara maksimal dua tahun dan denda Rp24 juta.

Dalam masa kampanye ini, baru seorang kepala desa yang dijatuhi hukuman dengan vonis dua bulan penjara karena berkampanye untuk capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Mojokerto pada 13 Desember 2018 lalu, Kepala Desa Sampang Agung, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, itu diketahui terlibat aktif menyiapkan acara penyambutan Sandiaga Uno dan aktif di acara penyambutan tersebut.

Dalam proses persidangan dia mengaku menghabiskan Rp20 juta untuk menggelar acara penyambutan Sandiaga. Uang itu salah satunya dibagikan kepada para peserta dengan nilai Rp20 ribu, Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per orang.

Berita terkait