Joko Widodo: 'Wali Kota PKL', gaya blusukan, hoaks PKI, dan suara-suara dari Solo

Presiden Joko Widodo Hak atas foto NurPhoto
Image caption Presiden Joko Widodo saat bertemu Perdana Menteri (PM) Australia di sela-sela KTT G20, 7 Juli 2017.

"Saya juga bingung... Saya sendiri tidak populer dan bukan orang politik..."

Begitulah penggalan kalimat yang terlontar dari mulut Joko Widodo, kemudian disusul tawa khasnya, ketika saya bertanya mengapa dia bersedia dicalonkan PDI Perjuangan sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2005.

Pertanyaan itu saya ajukan dalam wawancara khusus dengan Joko Widodo, Senin 25 Juli 2011, ketika dia masih menjadi orang pertama di jajaran Pemkot Solo.

Di salah-satu ruangan utama di rumah dinasnya di pusat kota Solo, Jokowi menerima saya untuk wawancara khusus. Ketika itu dia mengenakan jas hitam dengan emblem wali kota di dada kanannya.

Hak atas foto Barcroft Media/Getty Images
Image caption Presiden Joko Widodo sedang menyapa anak-anak di lokasi pengungsian korban gempa bumi di Bandar Baru, Pidie Jaya, Aceh, 9 Desember 2016.

"Pada saat (Pilkada Solo 2005) pertama, ya, 'kecelakaan', karena calon lain pintar-pintar dan sangat populer."

Tawa Joko Widodo kembali pecah. "Saya sendiri tidak populer dan bukan orang politik," ujarnya, kala itu.

Kepada saya, Jokowi saat itu juga mengaku bahwa dia "tidak pernah membayangkan sebelumnya" bakal terjun ke politik dan bersaing untuk menjadi wali kota.

Ketika akhirnya terpilih sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2005, Jokowi dan pasangannya meraup suara 37 persen, pria kelahiran 1961 ini mengaku hal itu adalah takdirnya.

"Inilah hidup, saya jalani saja hidup yang sudah digariskan oleh yang di atas". Pada Pilkada Solo 2010, dia makin berkibar dengan meraih kemenangan suara 91 persen - dia terpilih lagi.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Joko Widodo, saat menjabat Wali Kota Solo, usai wawancara khusus dengan BBC News Indonesia, Senin, 25 Jul1 2011.

Takdir alias 'garis dari atas' itu akhirnya mengantar lulusan Fakultas Kehutanan, UGM Yogyakarta ini menjadi Presiden Indonesia melalui Pilpres 2014, setelah sebelumnya melaju tak terkejar oleh lawan-lawan politiknya dalam Pilkada Jakarta (2012).

Lebih dari tujuh tahun kemudian, Maret 2019, saya mewawancarai empat orang warga Kota Solo, dengan berbagai latar profesi, dan salah-seorang diantaranya adalah pengusaha meubel yang mengaku berteman baik dengan Jokowi.

Lihat manifesto kedua pasangan calon di konten interaktif berikut.

Konten interaktif, klik untuk memulai

Joko Widodo - Ma'aruf Amin

Partai pengusung PDI-P, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKP, PSI, Perindo
  • Merampungkan pembangunan jalan tol yang mangkrak, seperti tol trans-Jawa (target selesai 2020) dan tol trans-Sumatera (target selesai 2024)
  • Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri
  • Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya — fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru ("Bali Baru")
  • Melanjutkan program dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa
  • Melanjutkan program reformasi agraria
  • Merampungkan proyek Palapa Ring: pembangunan jaringan serat optik yang mengitari tujuh pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa tenggara, Sulawei, Maluku, dan Papua — saat ini diklaim sudah selesai 100% di Indonesia bagian barat dan tengah, dan 90% di Indonesia bagian timur
  • Mengadakan program 1000 perusahaan perintis (start-up) baru yang dihubungkan dengan program-program inkubator internasional
  • Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan
  • Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu
  • Memperkuat moderasi (Wasathiyyah) sebagai karakter beragama bangsa Indonesia
  • Membekali aparat penegak hukum dengan standar operasi (SOP) berbasis HAM
  • Memperkuat KPK
  • Menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang
  • Memberantas premanisme dan pungli dengan revitalisasi Saber Pungli dan mengawasi prosesnya sampai di pengadilan
  • Melanjutkan reformasi di lembaga pemasyarakatan, termasuk mengatasi masalah overcrowding
  • Menyelenggarakan perekrutan pegawai negeri yang transparan dan berbasis kompetensi serta menyederhanakan sistem untuk membuat Pemilu menjadi murah untuk memangkas politik uang
  • Menangkal terorisme dengan mengutamakan pencegahan — menekan paham radikal dan intoleran, serta melakukan deradikalisasi kepada orang yang telah terpapar
  • Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
  • Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025
  • Melanjutkan kebijakan Satu Peta dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya
  • Mencegah kebakaran hutan
  • Menanam kembali lahan-lahan kritis
  • Melanjutkan konservasi lahan gambut
  • Melakukan penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan
  • Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan limbah B3 serta mempercepat pembangunan pusat pengolahan limbah B3 secara terpadu
  • Mempercepat upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan akibat sampah plastik serta mendorong berkembangnya industri daur ulang
  • Membagikan Kartu Prakerja pada pekerja yang terkena PHK dan lulusan SMK serta perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Pemegang kartu akan diberi pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) selama dua sampai tiga bulan, dan selama itu mereka akan mendapatkan tunjangan. Khusus lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi akan menerima tunjangan maksimal selama setahun setelah memulai pelatihan, jika belum mendapat pekerjaan
  • Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal
  • Membenahi sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran
  • Menurunkan tingkat stunting (gagal tumbuh pada anak) sebanyak 10% dalam lima tahun ke depan, sehingga prevalensinya mencapai 20% — batas yang ditetapkan WHO
  • Mempercepat pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil
  • Mendorong upaya yang bersifat preventif dan promotif melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
  • Memperluas cakupan program jaminan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga kuliah — KIP-kuliah
  • Memperluas beasiswa afirmasi bagi mahasiswa miskin, di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan santri serta siswa lembaga pendidikan keagamaan
  • Memperluas akses mahasiswa mendapatkan pinjaman dana pendidikan dari perbankan

Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

Partai pengusung Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya
  • Membangun infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri
  • Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif
  • Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui "OK OCE" (One Kabupaten/Kota One Center of Entrepreneurship), yang merupakan pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM
  • Melakukan sejumlah langkah reformasi pajak, antara lain membebaskan pajak untuk UMKM yang baru berdiri selama dua tahun, menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif Pph 21 (pajak penghasilan)
  • Memfasilitasi pengembangan unicorn (perusahaan perintis dengan valuasi di atas US$1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun) di Indonesia dengan menerapkan regulasi longgar, termasuk yang terkait pajak
  • Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum
  • Menghentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya
  • Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum
  • Menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan etnis di antara pejabat pemerintahannya
  • Memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman
  • Menjamin tidak ada intervensi dan politisasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
  • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara
  • Merevisi Inpres no. 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di mana jaksa agung dan kapolri harus mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum menyidik laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detail lainnya yang "justru berpotensi melindungi koruptor"
  • Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik
  • Menaikkan gaji para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi serta petugas pemerintahan di daerah terpencil
  • Menyelaraskan undang-undang dari pemerintah pusat dengan peraturan daerah, sehingga tidak "bertabrakan"
  • Meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga agar mengurangi dorongan untuk menekuni ajaran radikal
  • Menjaga stabilitas harga pangan dengan memperkuat peran Bulog
  • Menghentikan impor pangan, terutama di saat panen
  • Merevitalisasi jutaan hektare lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi produksi pangan
  • Membangun bank tani dan bank nelayan
  • Mewujudkan swasembada energi dengan memanfaatkan semua sumber energi terbarukan, termasuk kelapa sawit
  • Merevitalisasi sebagian dari 10 juta hektare hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari
  • Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrstruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN atau swasta
  • Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor
  • Meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN
  • Memisahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup
  • Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan
  • Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif
  • Menghukum seberat-beratnya pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi
  • Menghentikan semua kebijakan reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak lingkungan, serta kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat
  • Mengkampanyekan budaya ramah lingkungan, seperti mengganti kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan serta bisa didaur ulang
  • Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar langka dan terancam punah
  • Mengurangi jumlah pengangguran di usia muda sebanyak 2 juta orang dalam lima tahun
  • Membangun "Rumah Siap Kerja" yang dilengkapi berbagai fasilitas pencarian lapangan kerja serta pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat serta keadaan pasar. Rumah Siap Kerja akan hadir sampai di tingkat desa
  • Mewajibkan setiap tenaga kerja asing (TKA) bisa berbahasa Indonesia
  • Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 (yang mengatur upah buruh) dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak, sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli buruh
  • Memperbaiki sistem outsourcing
  • Menyelesaikan akar permasalahan BPJS dalam 200 hari dengan menggandeng pakar-pakar aktuaria untuk melakukan "perhitungan-perhitungan"
  • Menggalakkan "gerakan 22 menit berolahraga" sebagai program pencegahan penyakit
  • Menghapus Ujian Nasional, menggantinya dengan penerusan minat dan bakat
  • Mengalokasikan 2 persen APBN untuk riset, dan menyinergikan dunia akademik dengan dunia usaha
Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Di salah-satu ruangan utama di rumah dinasnya di pusat kota Solo, Wali Kota Jokowi menerima saya untuk wawancara khusus, Senin 25 Juli 2011.

Apa yang mereka katakan tentang awal mula ketertarikan Jokowi terjun ke politik di Solo? Apa yang mereka ingat pula tentang gebrakannya saat menjadi wali kota? Serta, apa harapan sekaligus masukan mereka kepada Jokowi menjelang Pilpres 2019?

Serta, tentu saja, apa komentar mereka terhadap isu miring yang dihembuskan para lawan politiknya yang membuat Jokowi berulangkali menangkisnya.

Bagaimana awalnya Jokowi menjadi Wali Kota Solo?

"(Nama) Saya Muhammad David Rahadi Wijaya," begitu dia mengenalkan diri ketika saya hubungi, Jumat (08/03). "Tapi panggil saya David."

David, usia 54 tahun, adalah pengusaha mebel di Solo dan disebut sebagai salah-seorang yang mengetahui awal mula Joko Widodo bersedia dicalonkan sebagai Wali Kota Solo pada 2005.

Mengenal Jokowi sejak 1994, ketika sama-sama menggeluti industri mebel dan mendirikan asosiasinya di Solo pada 2002, David mengaku saat itu Jokowi "tidak berambisi menjadi wali kota".

"Tidak ada ambisi, spontan saja," katanya. Ketika itu, sekitar tahun 2004, mulai muncul usulan dan wacana agar wali kota Solo berlatar pengusaha, ujarnya. "Kebetulan tiga calon yang maju semuanya pengusaha."

Hak atas foto TRIBUNSOLO.COM/LABIB ZAMANI
Image caption David R Wijaya, usia 54 tahun, adalah pengusaha mebel di Solo dan disebut sebagai salah-seorang yang mengetahui awal mula Joko Widodo bersedia dicalonkan sebagai wali kota Solo pada 2005.

Namun ketika namanya dimunculkan dan terus mengalir dukungan serius, menurutnya, Jokowi lantas meminta masukan dari David dan kawan-kawan pengurus asosiasi mebel di Solo.

"Karena tidak ada rencana atau gambaran sedikit pun untuk maju (sebagai calon wali kota), maka teman-teman dimintai pertimbangan," ungkapnya.

"Beberapa pengusaha kemudian diundang di rumah makan di Solo, dan beliau sampaikan ada permintaan beberapa kelompok masyarakat agar 'saya maju' sebagai walikota," ungkap David.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Jokowi, saat menjadi Wali Kota Solo menyatakan menolak kebijakan Gubernur Jawa Tengah (saat itu) yang hendak mengubah bangunan bersejarah menjadi mal.

Di hadapan Jokowi, demikian David, para pengusaha itu meminta jawaban dari Jokowi tentang apa tujuannya berkompetisi untuk menjadi wali kota.

Menurutnya, saat itu Jokowi bercita-cita agar kota Solo menjadi "lebih baik, lebih dikenal orang, populer, khususnya dari sistem iklim bisnis lebih kondusif, serta rakyatnya sejahtera".

"Itu saja keinginan beliau," katanya. Dari jawaban itulah, David dkk mengaku memberikan 'lampu hijau' kepada Jokowi untuk bertarung di Pilkada Solo 2005.

Lantaran harus melalui kendaraan parpol, maka Jokowi harus dicalonkan melalui parpol. "Banyak liku-liku," ungkap David tanpa menjelaskan detilnya.

Sebelum resmi diusung PDI-P, pihaknya sempat melakukan 'pendekatan' kepada PAN dan PKS. "Tapi setelah terjadi bargaining, akhirnya PDI-P yang mengusungnya."

'Wali Kota PKL' dan kritikan atas Jokowi

Sebagai Wali Kota Solo yang baru, Joko Widodo mulai dikenal banyak orang setelah berhasil menata pedagang kaki lima (PKL) di Kota Solo, tanpa gejolak sama-sekali.

Saat itu, Jokowi dianggap mampu mematahkan mitos pemindahan PKL harus berujung pada bentrokan antara aparat dan pedagang, seperti yang terjadi di wilayah lain.

Di tahun 2006, sekitar 900 orang pedagang di Taman Banjarsari di pusat Kota Solo, berhasil dibujuk Jokowi untuk pindah ke lokasi yang baru.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Pada awal masa kepemimpinannya, Joko Widodo melakukan survei untuk mengetahui keinginan warga kota. Rata-rata mereka menginginkan penataan PKL dan pembenahan pasar seperti Pasar Klithikan, Solo, ini. (Foto diabadikan tahun 2011).

Gebrakan ini membuat Joko Widodo muncul sebagai tokoh menonjol di mata kebanyakan warga Solo dan melambungkan namanya, apalagi media kemudian banyak meliputnya, kata wartawan senior Solo Post Grup, Rahmat Wibisono.

"Gerakannya itu sangat tampak kerakyatan, dan semua media, termasuk yang di Jakarta, mengetahui bagaimana dia kemudian terekspose sebagai orang yang memindahkan PKL," ungkapnya.

"Itu sangat fenomenal, saya kira, dan saya sebagai wartawan, saya merasakan bahwa peristiwa seperti itu ternyata bisa jadi berita besar sekali di Indonesia," kata Rahmat yang menjalani profesi wartawan di Solo sejak 1997.

"Dan dia menjadi menonjol dari sisi kerakyatan... Cara penggusurannya sangat manusiawi," jelasnya lebih lanjut.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Ruang terbuka hijau di Taman Banjarsari dibangun di atas lahan yang sebelumnya digunakan para pedagang kaki lima. (Foto diabadikan tahun 2011).

Kenyataan ini berbeda dengan situasi saat dia berencana maju sebagai wali kota Solo, kata Rahmat.

"Saat dia menjadi wali kota, tidak ada yang menonjol, karena Solo itu 'kandang' banteng (PDI-P). Asal didukung banteng, kemungkinan dia akan terpilih," katanya.

Menurutnya, keberhasilan tim Jokowi yang berhasil 'meyakinkan' kubu PDI-P untuk resmi mencalonkan merupakan "faktor penting".

Hak atas foto Rahmat Wibisono/Facebook
Image caption "Gerakannya (Jokowi) itu sangat tampak kerakyatan, dan semua media, termasuk yang di Jakarta, mengetahui bagaimana dia kemudian terekspose sebagai orang yang berhaisl memindahkan PKL," ungkap wartawan senior Solo Post Grup, Rahmat Wibisono.

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia pada 2011, menurut Joko Widodo, proses pemindahan PKL itu tidaklah gampang.

Dia mengaku harus menjalin komunikasi dan negosiasi berbulan-bulan dengan perwakilan PKL, sehingga mereka akhirnya mau pindah ke lokasi yang baru, tanpa ada protes.

"Saya melakukan pendekatan manusiawi terhadap mereka," kata Jokowi mengambarkan proses komunikasinya dengan para PKL itu.

Keberhasilannya memindahkan PKL 'tanpa ribut-ribut' itu dianggap sebagai salah-satu contoh keberhasilannya sejak dia dipercaya menjadi Walikota Solo.

Usai mewawancarai Jokowi tujuh tahun silam, saya menemui belasan warga Kota Solo dan sebagian besar menganggap banyak langkah perubahan yang dilakukan sang walikota.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan, UGM dan menekuni bisnis mebel sebelum terjun ke dunia politik. (Foto diabadikan pada 2011 saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo).

Mereka menyebut program seperti pelayanan asuransi kesehatan untuk warga miskin, serta layanan kesehatan dengan biaya dari APBD.

Reformasi birokrasi berupa antara lain kemudahan pembuatan KTP juga disebut sebagian warga kota itu tidak terlepas dari kepemimpinan Jokowi.

Atas usahanya itu, lelaki kelahiran 21 Juni 1961 ini diganjar penghargaan Bung Hatta Award 2010.

Harian Republika juga menempatkannya sebagai Tokoh Perubahan 2010, menyusul langkah Majalah Tempo dua tahun sebelumnya yang memilihnya sebagai tokoh pilihan - yang dianggap berhasil melakukan perubahan bermanfaat bagi warganya.

Pemihakannya kepada warga miskin kota, juga dibuktikannya dengan memberdayakan pasar tradisional, dan membatasi pembangunan mal, demikian temuan para pihak yang memberikan penghargaan kepadanya.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Pada 2011, jalur khusus layanan bus dalam kota, Batik Solo Trans, mengangkut penumpang setiap hari dengan tarif Rp3.500 dan Rp1.500 untuk pelajar. Salah-satu kebijakan yang dihasilkan oleh Wali Kota Solo Jokowi.

Namun seingat Rahmat Wibisono, kebijakan yang digulirkan Jokowi saat itu tetap tidak terlepas dari kritikan media.

"Pasti ada kritikan atas setiapkebijakannya, dan kami, para wartawan, akan bersikap skeptis (atas kebijakannya sebagai wali kota Solo saat itu) dan kami tetap menulisnya," kata Rahmat.

Kritikan itu juga diutarakan oleh lawan politiknya kala itu, yaitu politikus dan pimpinan Partai Hanura di kota Solo, Abdullah AA.

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia pada Agustus 2011, Abdullah meminta Jokowi memikirkan pula langkah-langkah lanjutan setelah gebrakan awal dilakukan.

"Saya rasa yang perlu diperbaiki adalah kesinambungannya," katanya.

Abdullah kemudian mencontohkan kritikannya terhadap kebijakan Wali Kota Jokowi untuk memberikan bantuan uang sebesar Rp10 milyar kepada klub Persis Solo.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Para pedagang kaki lima ditempatkan di beberapa sudut kota dan tempatnya ditata rapi. Tempat-tempat tersebut ditata rapi dan dibuat nyaman bagi pedagang dan pembeli. (Foto diabadikan pada 2011)

"Saya juga kritik dia, ada kebijakannya yang kita anggap enggak tepat berkaitan bantuan kepada Persis, saya tidak setuju dan voting, dan saya keluar dari sidang," ungkap Abdullah dalam wawancara Jumat (08/03) lalu.

Kepada BBC News Indonesia pada 2011, selama menjadi Wali Kota Solo, Jokowi mengaku berulangkali menolak sogokan uang dari sejumlah pengusaha.

Upaya ini dilatari motif agar sang walikota meluluskan proyek investasi milik mereka.

"Kalau memang investasinya baik, kenapa harus pakai duit-duit seperti itu. Silakan jalani sistem yang ada, ikuti aturan yang ada. Karena aturannya seperti itu," kata Jokowi saat itu, menjelaskan alasan penolakannya.

Berebut kursi Gubernur Jakarta: Isu SARA mulai muncul

Ketika mewawancarai Joko Widodo (saat menjabat Wali Kota Solo) pada pertengahan 2011 lalu, namanya sudah dinominasikan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, bersama dua orang nominator lainnya.

Padahal, periode kepemimpinannya - yang kedua - sebagai Wali Kota Solo, baru akan berakhir pada 2015.

Saat itu, Jokowi menyebut kepercayaan yang diberikan partai penyokongnya itu sebagai "tantangan".

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP
Image caption "Karena di Jakarta ada persoalan yang sudah lama tidak pernah terselesaikan. Dan menurut saya itu menantang," kata Jokowi saat itu.

"Karena di Jakarta ada persoalan yang sudah lama tidak pernah terselesaikan. Dan menurut saya itu menantang," katanya saat itu.

Sebuah keputusan yang menimbulkan kritikan tajam dari barisan oposisi di kota Solo, seperti diutarakan politikus Partai Hanura, Abdullah AA, yang dulu sering berseberangan dengan kebijakan Jokowi.

"Pada saat itu, saya masih menganggap bahwa dia masih dibutuhkan di kota Solo," kata Abdullah saat dihubungi BBC Indonesia, Jumat (08/03), melalui sambungan telepon.

"Saya menginginkan agar dia menyelesaikan tugasnya dulu sebagai Wali Kota Solo," tambahnya.

Hak atas foto TRIBUNSOLO.COM/IMAM SAPUTRO
Image caption "Pada saat itu, saya masih menganggap bahwa dia masih dibutuhkan di kota Solo," kata Abdullah AA, politikus Partai Hanura di Solo.

Bagaimanapun Jokowi, akhirnya, resmi dicalonkan oleh PDI-P dan Partai Gerindra untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2012. Dia dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Di putaran kedua, pasangan Jokowi-Ahok akhirnya mengalahkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, dalam perebutan kursi Gubernur Jakarta yang mulai diwarnai isu SARA - kenyataan yang tidak dijumpainya selama memimpin Solo.

"Di Solo, dulu, kita tidak pernah memasalahkan itu (isu PKI atau SARA), karena itu memang nggak benar," kata Abdullah.

Hak atas foto AFP
Image caption Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri dan Joko Widodo jelang pilpres 2014.

Dia lantas mengisahkan perkawanannya dengan Jokowi saat beraktivitas di industri batik, mebel dan perkayuan di Solo. "Dan saat itu kita nggak pernah berurusan dengan soal-soal seperti itu."

Abdullah lalu menyimpulkan isu itu sengaja dihembuskan oleh lawan politik Jokowi sebagai "serangan politik". "Karena saya tahu dia (Joko Widodo) beribadah dengan baik," kata Abdullah.

Wartawan senior Solo Post grup, Rahmat Wibisono, juga menggarisbawahi bahwa selama Jokowi memimpin Solo, dirinya tidak pernah mendengar isu terkait PKI dan SARA.

'Tidak ada sama sekali," katanya. Dia menganggap isu itu mulai dimunculkan saat Jokowi meninggalkan jabatan wali kota.

Hak atas foto Anton Raharjo/NurPhoto via Getty Images
Image caption Presiden Joko Widodo berdoa di sela-sela acara Nuzulul Quran di Istana Merdeka, Jakarta, 5 Juni 2018.

Rekannya sesama pengusaha mebel di Solo, David Wijaya, pun ikut bersuara: "Sama sekali tidak ada. Bahkan, sebelum jadi wali kota, saya sendiri mengantar beliau ke MUI, Muhammadiyah, ke teman-teman NU."

Di luar isu SARA dan PKI, Joko Widodo sepertinya melanjutkan pendekatan populis yang dia praktekkan di Solo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Walaupun ada kritikan, Jokowi mengeluarkan Kartu Jakarta Sehat serta Kartu Jakarta Pintar.

Selama menjadi Gubernur. dia juga mengeluarkan kebijakan mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan.

Salah satu dampaknya atas kebijakannya itu adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat, seperti yang dialami dalam kasus Lurah Susan.

Seperti yang dia lakukan sebagai Wali Kota Solo, Jokowi melanjutkan program "blusukan" untuk menyerap aspirasi, serta memeriksa dan memastikan apakah kebijakannnya dirasakan langsung oleh warga.

Pilpres 2014, isu PKI dan antek asing makin berkobar

Setelah satu setengah tahun menjalani posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta, muncul wacana dan usulan untuk mencalonkannya sebagai presiden pada Pilpres 2014, apalagi sejumlah survei memunculkan pula namanya sebagai kandidat kuat.

Diwarnai kritikan karena dianggap belum menuntaskan tanggungjawabnya sebagai Gubernur DKI, nama Jokowi tetap tidak terbendung untuk menjadi capres di Pilpres 2014.

Hak atas foto ANTARA/M AGUNG RAJASA
Image caption Presiden Jokowi menyontohkan isu mengenai dirinya sebagai anggota PKI. Jokowi meminta babinsa bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa isu itu tidak benar.

Dua bulan setelah namanya resmi menjkadi capres PDI Perjuangan, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya.

Dan seperti saat berebut kursi Gubernur Jakarta, kampanye hitam pun menerpa Jokowi, seperti isu capres boneka, keislaman Jokowi yang diragukan, tuduhan bahwa dirinya adalah warga Indonesia peranakan Cina, serta 'antek asing'.

Kampanye hitam seperti ini terus berlanjut hingga menjelang Pilpres 2019, dan Presiden Jokowi berulangkali menangkis isu tersebut

"Saudara-saudara juga bisa menjelaskan PKI itu dibubarkan tahun 65, saya lahir tahun 61, artinya umur saya baru empat tahun.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Juru bicara Mabes Polri, Brigjen Rikwanto, awal Januari 2017 lalu, menegaskan buku karya Bambang Tri Mulyono "tendensius" dan "luar biasa bohongnya" sehingga meresahkan masyarakat.

"Apakah ada yang namanya PKI balita, logikanya itu saja. Ini namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat," paparnya di hadapan 4.500 anggota Babinsa seluruh Indonesia di Bandung, pertengahan Juli 2018 lalu.

Namun para penyintas peristiwa 1965, orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI pada saat itu dan dihukum sebagai tahanan politik, menyesalkan reaksi Jokowi yang justru mereka anggap "memperkuat stigma negatif".

"Kami sebagai korban 65, kembali menjadi korban. Kami korban belum diselesaikan tetapi masih selalu mendapatkan stigma," ujar seorang penyintas '65 Bedjo Untung kepada BBC News Indonesia, November 2018 lalu.

Politikus PDI-P, partai yang mengusung Presiden Jokowi, Eva Sundari, mengatakan sebaiknya dibedakan antara kampanye Jokowi dengan penyelesaian HAM.

Hak atas foto Fachrul Reza/NurPhoto via Getty Images
Image caption Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Lampung, akhir November tahun lau, mengatakan masih ada sekitar 6% masyarakat - atau sekitar sembilan juta orang - yang percaya bahwa dia terkait PKI. (Foto ilustrasi)

"Jadi PKI itu bagian dari black campaign-nya Pak Jokowi. Kalaupun nanti digunakan pendekatan yang rasional tetap saja nanti jenisnya banyak banget dan PKI itu salah satunya," kata Eva Sundari, November lalu.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Lampung, akhir November tahun lau, mengatakan masih ada sekitar 6% masyarakat - atau sekitar sembilan juta orang - yang percaya bahwa dia terkait PKI.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin, mengatakan survei menemukan masih ada masyarakat yang percaya bahwa isu nonkinerja -seperti kebangkitan PKI (Partai Komunis Indonesia), anggapan anti-Islam, dan memusuhi ulama- dapat mempengaruhi elektabilitas.

"Mereka itu betul-betul tidak mau milih Pak Jokowi, selain aspek-aspek rasional terkait dengan kinerja dan aspek teknokratik sebagai seorang presiden yang mengepalai dan memimpin pemerintahan. Mau tidak mau untuk memang 2019, Jokowi tidak cukup untuk mengandalkan ini," jelas Burhanuddin, Oktober 2017 lalu.

Hoaks PKI dan SARA: Apa saran warga Solo kepada Jokowi?

Sebagai pemimpin di tingkat nasional, menurut politikus Partai Hanura di Solo, Abdullah AA, serangan politik terhadap Joko Widodo akan lebih terang-terangan, termasuk dengan serangan hoaks PKI.

Dia menyarankan agar Jokowi lebih terbuka untuk menjelaskan sejarah hidupnya, sehingga "orang tidak akan macam-macam lagi untuk menjatuhkan dirinya dengan fitnah-fitnah".

Hak atas foto Martin H. Simon-Pool/GettyImages
Image caption "Apakah ada yang namanya PKI balita, logikanya itu saja. Ini namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat," papar Presiden Joko Widodo di hadapan 4.500 anggota Babinsa seluruh Indonesia di Bandung, pertengahan Juli 2018 lalu. (Foto ilustrasi)

"Pak Jokowi sudah jujur. Tapi Pak Jokowi harus cerita lebih detil. 'Ini loh saya SD di sini, keluarga saya ini, teman saya ini'," katanya.

"Dengan bukti-bukti itu, dan ditunjukkan kepada pihak yang bikin hoaks, itu sendirinya akan selesai," tambah Abdullah.

Tetapi atas usulan Abdullah ini, David Wijaya, sahabat Jokowi saat bergelut di industri mebel di Solo, mengatakan upaya itu sudah dilakukan dengan penerbitan buku 'putih' terkait Jokowi dan masalah agama.

"Soal itu sudah dijawab dalam buku biografi (Jokowi) 'Jalinan keumatan, keislaman dan kebangsaan' yang ditulis oleh Mukti Ali Qusyairi.

"Semuanya lengkap ada di sana, semua isu yang berkembang saat ini, dijawab secara ilmiah dan dari sumber-sumber sahih," kata David.

Saat peluncuran buku tersebut, Desember 2018 lalu, Mukti Ali Qusyairi mengaku melakukan penelitian langsung dan mendapatkan datanya dari sumber-sumber yang tepat.

"Dan Alhamdulillah saya berhasil mengakses informasi itu kepada para ulama yang pernah memberikan pengajian kepada Pak Jokowi, ngaji Al Qur'an, hingga pengajian siraman rohani," kata Mukti.

Lebih lanjut David mengatakan, sebetulnya Jokowi tidak terlalu memusingkan dengan adanya isu-isu tersebut, tapi "kadang-kadang sebagai manusia biasa, ya, gemes juga."

"Cuma beliau lebih berorientasi bisa membuktikan, bisa menjawab tanpa dengan terlalu banyak beragumentasi, tapi dengan fakta-fakta, dengan bekerja dan berbuat sesuatu," papar David.

Guru besar UNS: 'Kesoloannya jauh berkurang'

Adapun Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Negeri Surakarta (UNS), yang juga ahli komunikasi, Andrik Purwasito mengatakan, tantangan yang dihadapi Jokowi sebagai presiden jauh lebih besar ketimbang saat dirinya menjadi Wali Kota Solo.

"Kalau di Solo, dia kan berada di mayoritas konstituen ya, jadi lebih homogen," kata Andrik saat dihubungi BBC Indonesia, Jumat (08/03).

"Di Jakarta agak mulai ada perlawanan oposisi. Nah, sekarang, saat 'memegang' Indonesia, sudah barang tentu sangat berbeda sekali. Begiru sangat keras perlawanan dari kelompok oposisi," katanya.

Dari kenyataan seperti ini, menurutnya, Jokowi jelas menunjukkan perubahan dalam melakukan komunikasi politik.

Hak atas foto Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Image caption Presiden Joko Widodo saat bertemu Perdana Menteri (PM) Australia di sela-sela KTT G20, 7 Juli 2017.

"Pasti berubah, dalam sikap berbicara sudah berubah, kemudian tidak santai lagi, karena setiap gerakannya dia dikritik," ujarnya.

"Lalu, 'kesoloannya' agak berkurang," kata Andrik, seraya tertawa pelan. "Kalau dulu kan dia kalem, sabar. Kalau sekarang agak naik level ucapan, dalam gaya bicara dia juga mengalami perubahan draktis."

Menurutnya, perubahan komunikasi politik Jokowi ini "normal saja". "Secara psikologi kalau orang diserang kayak gitu, membabi buta kayak begitu, ya, sudah barang tentu akan membela diri."

Hal itu yang terlihat saat Jokowi menanggapi isu PKI dan Cina yang dilekatkan pada dirinya, yang menurut Andrik, dirinya harus berbicara.

"Hal-hal yang tidak masuk akal dengan dirinya kemudian ditanggapi (Jokowi) secara lebih defensif sekali," katanya menganalisa.

Hak atas foto Martin H. Simon-Pool/GettyImages
Image caption Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih, Washington, 26 Oktober 2015

"Kelihatan sekali ada tekanan luar biasa (terhadap Jokowi), sheingga menyebabkan dalam berbicara, kita bisa melihat, ada hambatan psikologis yang besar," tambah Andrik.

Sebagai seorang teman yang mengenal dekat Jokowi, Andrik memberikan masukan kepada Jokowi agar dirinya menunjukkan sebagai seorang negarawan, walaupun mendapat serangan keras dari lawan-lawan politiknya.

"Bagaimanapun juga harus dilawan, tetapi dengan cara-cara yang paling beradab," ujarnya.

Dia juga meminta Jokowi tampil percaya diri seperti yang ditunjukkannya pada Pilpres 2014.

Berita terkait