Penangkapan Robertus Robet buka peluang munculnya pemerintahan yang otoriter?

tentara Hak atas foto ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Image caption Kepolisian tidak menahan Robertus Robet pascapenetapan statusnya sebagai tersangka atas dugaan penghinaan terhadap institusi TNI.

Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Robertus Robet oleh polisi dengan dugaan telah melakukan penghinaan terhadap institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menurut pengamat seperti membuka peluang munculnya pemerintahan yang otoriter dan represif.

Padahal yang dikatakan aktivis sekaligus dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersebut merupakan "bentuk kritik dan kebebasan berpendapat warga negara yang dijamin oleh undang-undang".

Pendamping hukum Robertus Robert dari LBJ Jakarta, Arif Maulana, menyebut penetapan tersangka terhadap kliennya penuh kejanggalan. Sebab dia langsung ditetapkan sebagai tersangka sebelum ada pemeriksaan dan dengan "alat bukti yang cacat".

"Jadi tipe laporannya, tipe A, artinya polisi sendiri yang melaporkan. Polisi sebagai penegak hukum bisa bertindak tanpa ada laporan," ujar Arif Maulana kepada BBC News Indonesia, Kamis (07/03).

"Bukti penersangkaan itu, laporan mereka (polisi) dan video berdurasi 30 detik, bukan yang tujuh menit. Meski akhirnya yang dipakai berdurasi tujuh menit dan kalau mau diuji secara objektif, buktinya tidak kuat," sambungnya.

Lebih jauh ia mengatakan, penggunaan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak tepat lantaran apa yang disampaikan Robertus di depan Istana Negara di Jakarta "bagian dari ekspresi menyampaikan pendapat".

Tak hanya itu, Robertus juga tidak pernah pernah menyebarkan video orasinya saat hadir di Aksi Kamisan pada Kamis (28/02).

"Saya kira dari sisi konten, itu bagian dari kritik terhadap masa lalu di mana Orde Baru, Dwifungsi ABRI mengakibatkan pemerintahan otoriter. Jadi dia mengingatkan jangan sampai ke masa itu lagi, ABRI membungkam seluruh ekspresi politik dan mengekang hak-hak warga negara," jelasnya.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Image caption Aktivis menggelar Aksi Kamisan ke-576 bertajuk Menolak Dwi Fungsi Militer di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Dalam aksinya, mereka menolak kembalinya militer untuk menduduki jabatan sipil.

Kata dia, jika sampai 1x24 jam Robertus tidak dilepaskan maka kuasa hukum akan mengajukan gugatan praperadilan.

"Kami bisa menguji penetapan tersangka itu melalui praperadilan atau menghadapi proses hukumnya di pengadilan," tukas Arif.

Nyanyian plesetan Mars ABRI

Potongan video berdurasi 30 detik yang menampilkan Robertus Robet menyanyikan pelesetan lagu ABRI tersebar di media sosial dan dijadikan alat bukti untuk menjeratnya sebagai tersangka penghinaan terhadap institusi TNI.

Penggalan lagu ABRI pelesetan tersebut kerap dinyanyikan para demonstran pada 1998, khususnya pendemo dari kalangan mahasiswa menjelang ambruknya rezim Orde Baru.

Juru bicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo, Robertus diduga melanggar dua pasal sekaligus yaitu tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

"Melakukan orasi pada saat demo di Monas tepatnya depan Istana dengan melakukan penghinaan terhadap institusi TNI," ujar Dedi Prasetyo.

Menanggapi penersangkaan terhadap Robertus, Juru bicara TNI, Sisriadi, mengapresiasi langkah Kepolisian yang menurutnya sudah tepat. Sebab nyanyian pelesetan itu telah menghina institusinya.

"Kontennya ada unsur-unsur menghina institusi. Nyanyian itu kan tahun 98, lalu dinyanyikan sekarang kan ada maksudnya, kenapa begitu?" ujar Sisriadi kepada BBC News Indonesia.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Image caption Pemerintah tengah merevisi Undang-Undang TNI sehingga membolehkan perwira aktif mengisi jabatan di sejumlah kementerian dan lembaga.

Meskipun, kata Sisriadi, orasi Robertus di depan Istana Negara, menjadi masukan bagi institusi TNI. Namun ia menyangkal jika ada indikasi lahirnya Dwifungsi militer di tengah rencana pemerintah merevisi Undang-Undang TNI.

Salah satu revisi itu yakni membolehkan perwira aktif TNI mengisi jabatan di sejumlah lembaga pemerintahan yang tujuannya untuk menampung perwira tinggi yang bertumpuk. Tiga lembaga yang kini disasar yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Keamanan Laut.

"Kalau masyarakat khawatir, biasa. Intinya kami tidak punya niat apa itu dwifungsi. Kalau orang tidak percaya, berarti tidak percaya kepada demokrasi. Karena sistem demokrasi pasti akan mencegah hal itu," jelasnya.

Kata dia, beberapa perwira aktif TNI sesungguhnya sudah ada di Badan Keamanan Laut untuk mengoperasikan kapal. Pengisian itupun, karena ada permintaan dari lembaga tersebut.

"Ya kalau mereka minta, kita kasih. Misal di Bakamla mengoperasikan kapal-kapal di lapangan yang punya kemampuan itu kan terbatas. Bakamla minta TNI terlibat di situ, kita masukin. Itu kan koordinasinya di bawah Kemenkopolhukam."

Sementara wacana perwira aktif mengisi posisi di Kemenkomaritim dan KSP, ia mengaku tidak mengetahui alasan di baliknya.

"Enggak tahu itu, yang jelas TNI tidak pernah minta-minta jabatan. Kalau ada orang yang minta, kita kasih."

Hak atas foto ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Image caption Sejumlah aktivis menggelar Aksi Kamisan ke-576 bertajuk Menolak Dwi Fungsi Militer di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Dalam aksinya, mereka menolak kembalinya militer untuk menduduki jabatan sipil.

Hingga akhir 2018, setidaknya 150 perwira berbintang dan 500 kolonel tanpa jabatan.

Perwira itu tersebar di matra darat, laut, dan udara. Merujuk UU 32/2004 tentang TNI, selain bekerja di internal militer, hanya terdapat 10 lembaga sipil yang dapat menyediakan jabatan bagi para perwira tersebut.

Kesepuluh lembaga itu takni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Basarnas, Badan Narkotik Nasional, serta Mahkamah Agung

Membuka jalan munculnya pemerintahan otoriter

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyebut penangkapan dan penersangkaan terhadap Robertus mengisyaratkan munculnya pemerintahan yang otoriter dan represif.

Menurutnya aparat harus melihat konteks Robertus menyanyikan plesetan lagu ABRI itu dengan rencana pemerintah merevisi Undang-Undang TNI.

"Kan memang ada persoalan serius mengenai reformasi TNI yang bahkan hari ini sedang dihadapkan pada revisi UU TNI, perluasan penempatan perwira aktif TNI di lembaga-lembaga sipil. Itu kan problem serius yang ditangkap Robertus," jelas Khairul.

Dari pengamatannya jika pemerintah mengabulkan keinginan itu, maka akan membuka jalan kembalinya praktik-praktik militerisme di masa lalu dan hal itu mengingkari semangat Reformasi menjadikan TNI profesional.

"Kalau itu diteruskan tanpa memperhatikan keresahan publik, sama saja mengkhianati Reformasi."

"Kalau kita tidak hati-hati, akan terjerumus ke zaman militerisme karena alat negara tidak seharusnya mudah tersinggung karena berhadapan dengan publik yang tidak 100 persen setuju atau mendukung keputusan negara."

Topik terkait

Berita terkait