Debat cawapres 2019: Sandiaga 'tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia, Ma'ruf 'TKA jumlahnya kecil'

Sandiaga Uno, Prabowo Subianto, Joko Widodo, Ma'ruf Amin Hak atas foto ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia dipertanyakan oleh cawapres Sandiaga Uno, namun menurut cawapres Ma'ruf Amin jumlah mereka sangat kecil dan "terkendali".

Sandiaga juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai kebijakan pemerintah yang dianggapnya "tidak memihak" kepada pengusaha kecil dan menengah (UMKM).

Hal itu terlihat dari apa yang disebutnya sebagai keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Sandiaga Uno mengatakan, jika dirinya dan Prabowo terpilih, akan memastikan adanya "perbandingan yang terukur dengan baik".

"Yaitu dengan memberi aspek keadilan, dan UMKM adalah solusinya," kata Sandi.

Dia juga menjanjikan agar tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia "harus bisa berbahasa Indonesia."

Hak atas foto ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Image caption Menanggapi pernyataan Sandi tentang keberadaan TKA, Ma'ruf Amin mengatakan, keberadaan TKA di Indonesia "sangatlah kecil" jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Menanggapi pernyataan Sandi tentang keberadaan TKA, Ma'ruf Amin mengatakan, keberadaan TKA di Indonesia "sangatlah kecil" jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

"TKA hanya boleh pada bidang yang tenaganya berlebih," tegasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa keberadan TKA seperti itu dibutuhkan untuk transfer of technology. "Sehingga akan lahir tenaga yang trampil," katanya.

Kebijakan dan kasus-kasus BPJS

Dua cawapres menyoroti kebijakan dan pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam sesi membahas masalah kesehatan.

Seperti diketahui, layanan BPJS Kesehatan terus mengalami defisit setiap tahun. Pada tahun 2017, defisit mencapai 9,75 miliar dan di tahun 2018, defisit meloncak hingga Rp10,98 triliun.


Puguh Prasetyoputra, peneliti LIPI dan pengamat BPJS Kesehatan:

'Sandi unggul soal BPJS, tapi belum jelas langkah lanjutan'

Menurutnya, Sandiaga lebih unggul dalam pembahasan di bidang BPJS karena ia jauh lebih spesifik dibandingan Ma'ruf.

Puguh merujuk pada pernyataan Sandiaga tentang 200 hari menyelesaikan akar permasalahan BPJS dengan menggandeng pakar-pakar aktuaria untuk melalukan perhitungan-perhitungan untuk memperbaiki sistem kesehatan itu.

Meski begitu, kata Puguh, pernyataan Sandiaga belum menjelaskan lebih lanjut perhitungan apa yang akan dilakukan.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Image caption Cawapres nomor urut 01 K.H. Ma'ruf Amin (kiri) dan Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno (kanan) mengikuti Debat Capres Putaran Ketiga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Selain itu, Sandiaga juga membahas hal-hal yang luput dari Ma'ruf.

"Menarik dia membahas sistem rujukan BPJS yang tidak di-mention calon nomor 1," kata Puguh.

Lanjutnya, gerakan 22 menit berolahraga sebagai program pencegahan penyakit, yang diperkenalkan Sandiaga, adalah program yang spesifik dan lebih dipahami di masyarakat. Hal itu, katanya, adalah salah satu keunggulan untuk pasangan nomor 02 itu.

Di sisi lain, Puguh mengatakan Ma'ruf sempat mengungkapkan gagasan untuk melakukan redistribusi tenaga medis ke daerah-daerah terpencil, salah satu hambatan dalam layanan kesehatan di Indonesia. Namun, katanya, Ma'ruf tidak menjawab bagaimana mereka bisa melakukan program itu terkait banyaknya tenaga medis yang enggan untuk bekerja di daerah-daerah pelosok


Cawapres Sandiaga Uno mengungkapkan kasus seorang warga di kota Sragen, Jawa Tengah, yang disebutnya tidak dapat berobat dengan maksimal karena "tidak dicover" BPJS.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Image caption Cawapres Sandiaga Uno mengungkapkan kasus seorang warga di kota Sragen, Jawa Tengah, yang disebutnya tidak dapat berobat dengan maksimal karena "tidak dicover" BPJS.

"Kasus ini tidak boleh ditolerir... Kuncinya adalah pembenahan, jangan saling menyalahkan," kata Sandiaga.

Dia kemudian menjanjikan untuk menyempurnakan BPJS dengan antara lain menghitung secara detil. "Jangan sampai ada antrian, atau obat tidak tersedia."

Sementara, cawapres Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk akses kesehatan kepada seluruh masyarakat.

"Kami juga akan mendorong upaya yang bersifat preventif dan promotif melalui GERMAS Gerakan Masyarakat Sehat melalui PIS PK yaitu Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga," paparnya.

Di hadapan penonton debat. Ma'ruf juga menjanjikan untuk menurunkan kasus-kasus gizi buruk.


Triyono, pengamat ketenagakerjaan LIPI:

'Sandiaga dan Ma'ruf belum berikan kebaruan solusi'

Triyono mengatakan dia sangat sepakat dengan usulan Sandiaga untuk mewajibkan Tenaga Kerja Asing (TKA) berbahasa Indonesia.

Ketidakmampuan TKA berbahasa Indonesia, kata Triyono, bisa saja menghambat transfer pengetahuan dan teknologi dari TKA itu ke tenaga kerja lokal.

"Saya sangat sepakat diharuskan berbahasa Indonesia. Kalau dia nggak bisa ngomong Bahasa Indonesia, transfer teknologi akan terganggu," kata Triyono.

Ia menambahkan keberadaan TKA tidak masalah selama mereka adalah pekerja dengan keterampilan tinggi dan belum ada tenaga kerja lokal yang mumpuni untuk suatu pekerjaan tertentu.

Yang jadi catatan, tambahnya, adalah mereka harus bisa membagikan keterampilannya ke pekerja lokal.

Hak atas foto ANTARA FOTO/MOHAMAD HAMZAH
Image caption Sejumlah pengungsi korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi menonton siaran langsung Debat Capres Putaran Ketiga melalui layar televisi di Hunian sementara Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (17/03)

Sementara itu, Triyono mengatakan, baik Sandiaga mau pun Ma'ruf belum memberikan kebaruan solusi di bidang ketenagakerjaan, meski masing-masing calon mengungkapkan program baru.

Ma'ruf contohnya, kata Triyono, mengungkapkan soal Kartu Pra Kerja dan Sandiaga soal Rumah Siap Kerja.

Namun, kedua program itu, katanya, belum bisa menjawab masalah akar permasalahan ketenagakerjaan, yaitu transformasi sistem pendidikan agar sesuai dengan dunia kerja.


"Kami juga mendorong untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang menimbulkan kurang sehat demikian juga dengan KIA yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, terutama untuk mencegah terjadinya stunting," ujar Ma'ruf.

Menurutnya, pemerintahan Jokowi- JK telah menurunkan kasus-kasus stunting sampai tujuh persen.

"Dan kami berjanji akan menurunkan dalam lima tahun yang akan datang sampai sepuluh persen sehingga sampai pada titik dua puluh persen," tandasnya.

Ujian Nasional dihapus?

Dalam mengenalkan visi dan misinya, cawapres Sandiaga Uno menjanjikan untuk menghapus Ujian Nasional (UN) di sekolah, sementara cawapres Ma'ruf Amin kembali mengenalkan tiga kartu sosial yang sudah digulirkan pemerintah.

Saat membahas visi dan misinya, Ma'ruf Amin kembali mengenalkan tiga kartu 'sosial' yang sudah dikeluarkan pemerintah, yaitu Kartu Pra-Kerja, Kartun Indonesia Pintar dan Kartu Sembako Murah.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Image caption Andy Ahmad Zaelan, pengamat pendidikan dari LIPI mengatakan: "Sandi hanya beberkan isu, Ma'ruf tak sentuh masalah dasar".

"Untuk apa? Supaya anak-anak bisa kuliah, supaya ibu bisa belanja dengan murah, supaya mudah mendapatkan kerja," kata Ma'ruf.

Ma'ruf kemudian menjelaskan detil dari manfaat dari kartu-kartu tersebut.

"Kami juga bertekad untuk memperbesar manfaat dan maslahat program yang telah ada," katanyaa.

Sementara, cawapres Sandiaga Uno mengatakan, jika dirinya dan Prabowo terpilih, dia akan menghapuskan Ujian Nasional (UN).

Selain kurikulum diperbaiki, menurut Sandiaga, "kita pastikan sistem ujian nasional dihentikan, diganti dengan penerusan minat dan bakat.," katanya.

Dia juga berjanji untuk memperbaiki BPJS serta menjadikan kebijakan OK OCE akan dilaksanakan di tingkat nasional.


Andy Ahmad Zaelan, pengamat pendidikan dari LIPI:

'Sandi hanya beberkan isu, Ma'ruf tak sentuh masalah dasar'

Pernyataan Sandiaga Uno soal 'penghapusan' Ujian Nasonal adalah suatu hal yang positif, karena sekarang ini Ujian Nasional masih dianggap sebagai satu-satunya alat evaluasi hasil pendidikan.

Andy mengatakan ujian itu mendorong siswa untuk mengejar nilai sebagai tujuan pendidikan, bukan bagaimana menguasai pengetahuan dan juga nilai-nilai lain.

"Nilai menjadi satu-satunya acuan pendidikan. Padahal pendidikan, seperti yang disebutkan kedua cawapres, selain bagaimana membentuk keterampilan dan pengetahuan, juga nilai-nilai luhur seorang siswa untuk kelak membangun bangsa ini," katanya.

Namun, di luar jawaban mengenai UAN itu, katanya, Sandiaga hanya membeberkan isu-isu yang beredar di masyarakat tanpa memberikan solusi yang jelas.

Di lain pihak, Ma'ruf, katanya tidak memberikan kebaruan dari segi jawaban karena dia, kata Andy, hanya mengulangi apa yang pernah dijelaskan Jokowi.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Meski Ma'ruf sempat menginggung masalah beasiswa Perguruan Tinggi, ia tidak menyentuh masalah dasar, yaitu kualitas perguruan tinggi.

Ia menekankan, perguruan tinggi di Indonesia masih lebih banyak menyediakan pendidikan di bidang sosial dibandingkan pendidikan di bidang teknik. Andy menyebut banyak juga perguruan tinggi yang masih fokus untuk mengajarkan teori-teori dibanding pengamalan ilmu praktis.

Akibatnya, katanya, sering kali lulusan perguruan tinggi tidak bisa menjawab kebutuhan dunia kerja.

Ia menambahkan pelatihan yang sempat disinggung Ma'ruf, kata Andy, yang dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini juga tidak sesuai zaman dan tidak memiliki peralatan dan pelatih yang mumpuni.

Hal-hal itu, katanya, tidak tersentuh oleh Ma'ruf.

Andy menambahkan kedua calon tidak membahas secara spesifik soal pemberdayaan lulusan SMA dan SMK yang banyak berkontribusi ke angka pengangguran.


Berita terkait