Pilpres 2019: Apa saja program unggulan para kandidat?

Picture for election manifesto

Pada pemilihan presiden 2019, kandidat petahana Joko Widodo kembali menghadapi lawannya di pemilu 2014, Prabowo Subianto.

Kali ini Joko Widodo (Jokowi) menggaet ulama NU dan mantan ketua MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Sementara pengusaha dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Sebagai kandidat petahana, Jokowi-Ma'ruf berjanji meneruskan pembangunan infrastruktur yang menjadi program andalannya, serta memperluas program bantuan sosial dengan menambah tiga 'kartu sakti'.

Sementara Prabowo-Sandiaga berfokus pada ekonomi, dengan menjanjikan swasembada pangan dan energi.

Berikut daftar program yang diusung para kandidat, diambil dari dokumen visi kedua pasangan capres-cawapres dan apa yang mereka sampaikan dalam debat.

Daftar ini akan terus diperbarui.

Lihat manifesto kedua pasangan calon di konten interaktif berikut.

Konten interaktif, klik untuk memulai

Joko Widodo - Ma'aruf Amin

Partai pengusung PDI-P, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKP, PSI, Perindo
  • Merampungkan pembangunan jalan tol yang mangkrak, seperti tol trans-Jawa (target selesai 2020) dan tol trans-Sumatera (target selesai 2024)
  • Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri
  • Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya — fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru ("Bali Baru")
  • Melanjutkan program dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa
  • Melanjutkan program reformasi agraria
  • Merampungkan proyek Palapa Ring: pembangunan jaringan serat optik yang mengitari tujuh pulau, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa tenggara, Sulawei, Maluku, dan Papua — saat ini diklaim sudah selesai 100% di Indonesia bagian barat dan tengah, dan 90% di Indonesia bagian timur
  • Mengadakan program 1000 perusahaan perintis (start-up) baru yang dihubungkan dengan program-program inkubator internasional
  • Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan
  • Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu
  • Memperkuat moderasi (Wasathiyyah) sebagai karakter beragama bangsa Indonesia
  • Membekali aparat penegak hukum dengan standar operasi (SOP) berbasis HAM
  • Memperkuat KPK
  • Menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang
  • Memberantas premanisme dan pungli dengan revitalisasi Saber Pungli dan mengawasi prosesnya sampai di pengadilan
  • Melanjutkan reformasi di lembaga pemasyarakatan, termasuk mengatasi masalah overcrowding
  • Menyelenggarakan perekrutan pegawai negeri yang transparan dan berbasis kompetensi serta menyederhanakan sistem untuk membuat Pemilu menjadi murah untuk memangkas politik uang
  • Menangkal terorisme dengan mengutamakan pencegahan — menekan paham radikal dan intoleran, serta melakukan deradikalisasi kepada orang yang telah terpapar
  • Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
  • Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025
  • Melanjutkan kebijakan Satu Peta dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya
  • Mencegah kebakaran hutan
  • Menanam kembali lahan-lahan kritis
  • Melanjutkan konservasi lahan gambut
  • Melakukan penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan
  • Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan limbah B3 serta mempercepat pembangunan pusat pengolahan limbah B3 secara terpadu
  • Mempercepat upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan akibat sampah plastik serta mendorong berkembangnya industri daur ulang
  • Membagikan Kartu Prakerja pada pekerja yang terkena PHK dan lulusan SMK serta perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Pemegang kartu akan diberi pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) selama dua sampai tiga bulan, dan selama itu mereka akan mendapatkan tunjangan. Khusus lulusan sekolah menengah atau perguruan tinggi akan menerima tunjangan maksimal selama setahun setelah memulai pelatihan, jika belum mendapat pekerjaan
  • Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal
  • Membenahi sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran
  • Menurunkan tingkat stunting (gagal tumbuh pada anak) sebanyak 10% dalam lima tahun ke depan, sehingga prevalensinya mencapai 20% — batas yang ditetapkan WHO
  • Mempercepat pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil
  • Mendorong upaya yang bersifat preventif dan promotif melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
  • Memperluas cakupan program jaminan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga kuliah — KIP-kuliah
  • Memperluas beasiswa afirmasi bagi mahasiswa miskin, di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan santri serta siswa lembaga pendidikan keagamaan
  • Memperluas akses mahasiswa mendapatkan pinjaman dana pendidikan dari perbankan

Prabowo Subianto - Sandiaga Uno

Partai pengusung Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Berkarya
  • Membangun infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri
  • Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif
  • Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui "OK OCE" (One Kabupaten/Kota One Center of Entrepreneurship), yang merupakan pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM
  • Melakukan sejumlah langkah reformasi pajak, antara lain membebaskan pajak untuk UMKM yang baru berdiri selama dua tahun, menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif Pph 21 (pajak penghasilan)
  • Memfasilitasi pengembangan unicorn (perusahaan perintis dengan valuasi di atas US$1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun) di Indonesia dengan menerapkan regulasi longgar, termasuk yang terkait pajak
  • Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum
  • Menghentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya
  • Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum
  • Menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan etnis di antara pejabat pemerintahannya
  • Memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman
  • Menjamin tidak ada intervensi dan politisasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
  • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara
  • Merevisi Inpres no. 1 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di mana jaksa agung dan kapolri harus mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum menyidik laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dan detail lainnya yang "justru berpotensi melindungi koruptor"
  • Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik
  • Menaikkan gaji para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi serta petugas pemerintahan di daerah terpencil
  • Menyelaraskan undang-undang dari pemerintah pusat dengan peraturan daerah, sehingga tidak "bertabrakan"
  • Meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga agar mengurangi dorongan untuk menekuni ajaran radikal
  • Menjaga stabilitas harga pangan dengan memperkuat peran Bulog
  • Menghentikan impor pangan, terutama di saat panen
  • Merevitalisasi jutaan hektare lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi produksi pangan
  • Membangun bank tani dan bank nelayan
  • Mewujudkan swasembada energi dengan memanfaatkan semua sumber energi terbarukan, termasuk kelapa sawit
  • Merevitalisasi sebagian dari 10 juta hektare hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari
  • Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrstruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas baik oleh BUMN atau swasta
  • Memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor
  • Meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN
  • Memisahkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup
  • Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan
  • Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif
  • Menghukum seberat-beratnya pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi
  • Menghentikan semua kebijakan reklamasi yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak lingkungan, serta kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat
  • Mengkampanyekan budaya ramah lingkungan, seperti mengganti kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan serta bisa didaur ulang
  • Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar langka dan terancam punah
  • Mengurangi jumlah pengangguran di usia muda sebanyak 2 juta orang dalam lima tahun
  • Membangun "Rumah Siap Kerja" yang dilengkapi berbagai fasilitas pencarian lapangan kerja serta pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat serta keadaan pasar. Rumah Siap Kerja akan hadir sampai di tingkat desa
  • Mewajibkan setiap tenaga kerja asing (TKA) bisa berbahasa Indonesia
  • Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 (yang mengatur upah buruh) dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak, sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli buruh
  • Memperbaiki sistem outsourcing
  • Menyelesaikan akar permasalahan BPJS dalam 200 hari dengan menggandeng pakar-pakar aktuaria untuk melakukan "perhitungan-perhitungan"
  • Menggalakkan "gerakan 22 menit berolahraga" sebagai program pencegahan penyakit
  • Menghapus Ujian Nasional, menggantinya dengan penerusan minat dan bakat
  • Mengalokasikan 2 persen APBN untuk riset, dan menyinergikan dunia akademik dengan dunia usaha

Berita terkait