Dilema korban banjir Sentani yang diminta pindah dari perumahan 'tanpa izin'

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Banjir Sentani: Dilema korban yang bertahan dan menerima relokasi

Nasib lebih dari 1.000 warga perumahan di Sentani, Jayapura, Papua, terkatung-katung. Perumahan bersubsidi yang mereka tempati menjadi salah satu daerah terparah yang diterjang banjir bandang, Sabtu (16/03) silam.

Namun sejumlah warga masih enggan untuk dipindahkan ke tempat lain.

"Ini rumah kami pertama setelah kami menikah. Anak-anak sudah dari kecil di sini," ujar Fitus Arung kepada BBC News Indonesia, Rabu (20/03).

Fitus kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barang yang bisa diselamatkan. Air dan lumpur setinggi pinggang orang dewasa masih menggenangi rumahnya, empat hari setelah banjir menerjang.

Fitus, istri dan ketiga anaknya, kini terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat.

Rumah yang terletak di perumahan BTN Gajah Mada Yahim di Kampung Dobonsolo, Sentani, ia tempati bersama keluarga sejak 2014 silam. Sedikit demi sedikit, rumah mungil dengan dua kamar ini dia renovasi agar bisa menampung keluarganya.

Iming-iming perumahan 'bebas banjir' yang disubsidi pemerintah, membuatnya memutuskan untuk pindah ke rumah itu.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Warga di Sentani menyelamatkan barang-barang dari terjangan banjir bandang.

Namun tak lama setelah ditinggali, banjir menerjang perumahan itu setiap tahun. Baru kemudian dia menyadari, lokasi perumahan yang dia tempati ada di daerah resapan air.

Banjir yang melanda pada Sabtu silam merupakan banjir terparah. Terjangan air dengan material lumpur dan batang kayu dari Pegunungan Cyclops menggenangi rumahnya.

Kendati begitu, dia menampik rencana pemerintah yang berencana akan merelokasi ribuan warga yang tinggal di wilayah yang semestinya bukan untuk permukiman.

Menolak relokasi

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Air bercampur lumpur dan kayu menerjang daerah permukiman. Setidaknya 104 orang meninggal, menurut BNPB.

Dia mengungkapkan alasannya. "Biasanya, relokasi pasti jauh dari kota karena itu ditentukan oleh pemerintah daerah, bukan oleh warga sendiri yang jadi korban," ungkap Fitus.

"Di sini juga banyak warga yang enggan direlokasi karena sebagian besar rumah mereka sudah direnovasi dengan biaya yang cukup tinggi," imbuhnya.

Dia sendiri mengaku telah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk membeli dan merenovasi rumahnya.

Namun, kerugian materi bukan jadi soal bagi Fitus yang merupakan pendatang dari Flores. Jika akhirnya direlokasi, dia khawatir kebersamaan dengan keluarga dan masyarakat setempat tidak akan terjalin lagi.

"Apalagi, sebagai perantau kami sudah terlanjur dekat dengan orang sini. Kita tidak tahu apakah hal yang sama akan kami dapatkan atau tidak," ujar Fitus.

Yolanda Safar, tetangga Fitus, mengungkapkan pendapat yang berbeda.

Dia mengaku bersedia untuk pindah, asal diberi ganti rugi oleh pemerintah karena was-was akan bahaya yang mengancam keluarganya.

"Bertahan lagi bagi kami sudah tidak bisa karena ini sudah hancur sekali. Kalau tiba-tiba air datang, kami terjebak, nyawa bisa melayang," ujar ibu tiga anak ini.

Warga curiga pengembang perumahan diduga telah memalsukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa kajian AMDAL karena membangun perumahan di daerah resapan.

Warga di perumahan BTN Gajah Mada Yahim itu telah melaporkan pengembang ke Polres Jayapura atas indikasi pemalsuan IMB.

Namun prosesnya hingga saat ini masih berjalan di tempat.

'Tipu-tipu' pengembang perumahan

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Sejumlah rumah di Sentani, oleh pejabat setempat, diyakini dibangun di atas lahan resapan banjir.

Perumahan BTN Gajah Mada Yahim ini dibangun mulai tahun 2012-2013 dengan hanya mengantongi IMB untuk 100 unit rumah.

Namun selanjutnya, tanpa izin pemerintah daerah, pengembang membangun lagi rumah sebanyak 200 unit di tahun-tahun berikutnya.

"Setelah kami cek, ternyata mereka tidak (mengantongi) izin, mereka juga memalsukan. Ini tetap harus diproses. Karena satu-dua orang punya kepentingan, akibatnya puluhan orang meninggal," ujar Wakil Gubernur Klemen Tinal.

Semestinya, untuk mendapatkan IMB, pengembang harus mengurus dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Namun, pengembang perumahan diduga telah memalsukan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa kajian AMDAL.

"Tapi dia tipu-tipu. Akhirnya orang beli rumah yang tak masuk akal itu. Sekarang nyawa melayang, dia ke mana?" kata Klemen."Jadi itu tidak bisa ditolerir. Kita akan membenahi hal-hal seperti ini," tegasnya. Dia mengatakan warga perumahan BTN Gajah Mada harus direlokasi ke tempat yang baru yang lebih layak, sehingga tak lagi terdampak banjir ketika hujan deras mengguyur Pegunungan Cyclops.

"Rakyat harus senang ya kalau relokasi. Kita punya saudara dari Jawa mau jauh-jauh transmigrasi ke Papua. Kamu hanya relokasi saja tidak mau," kata Klemen.

"Relokasi kan bukan berarti kosong, dibikinkan rumah, lahan. Jadi rakyat harus suka cita terima dengan baik," imbuhnya.

Dia menambahkan pemerintah daerah juga akan menertibkan perumahan tak berizin lain yang dibangun di bantaran kali dan di tempat resapan.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Pemerintah berencana akan merelokasi warga yang menjadi korban banjir bandang.

Tapi, Direktur Program Papua WWF Indonesia, Benja Mambai, mengatakan relokasi ribuan warga ini semestinya tidak perlu dilakukan jika pemerintah daerah konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Jayapura.

"Kalau pun relokasi sampai dilakukan, itu harus dilandasi kajian yang cukup komprehensif sehingga kita tidak menyelesaian persoalan saat ini tapi kita tidak sadar sedang menabung bencana yang akan datang," ujar Benja.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan, untuk menjaga ekosistem di cagar alam Pegunungan Cyclops di masa mendatang, pemerintah akan membuat jalur hijau.

"Kami stop, tidak boleh ada aktivitas di atas. Kita perbaiki semua alur sungai, ada naturalisasi dan kanalisasi," ujar Klemen.

Namun, Benja Mambai dari WWF Indonesia mengatakan bahwa apapun rencana yang dibuat, mustahil kerusakan lingkungan di cagar alam itu bisa selesai tanpa konsistensi dari pemerintah.

"Jadi semua yang dilakukan tidak sesuai RTRW, pasti akan ada konsekuensinya," ujar Benja.

"Penegakan hukum juga harus dilakukan betul. Kalau tidak, begini yang terjadi. Penegakan hukum tidak pandang bulu siapa pelakunya," kata dia.

Selain penggunaan lahan resapan air untuk permukiman, penebangan liar oleh perambah hutan yang menyebabkan daerah tangkapan air di Pegunungan Cyclops semakin berkurang juga dianggap sebagai penyebab banjir bandang yang telah memakan korban jiwa sedikitnya 104 orang. Lebih dari 100 orang mengalami luka berat dan ringan, sementara 79 orang belum ditemukan.

Topik terkait

Berita terkait