Debat capres keempat 'lebih dinamis, saling serang' tetapi 'kurang penjabaran'

Debat capres Hak atas foto ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Debat capres keempat dianggap berjalan lebih dinamis, namun demikian kedua kandidat masih normatif dan kurang menjabarkan lebih detil usulannya, kata sejumlah pengamat.

Digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/03) malam, debat tersebut membahas tema ideologi, pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional.

Peneliti lembaga survei SMRC, Saidiman Ahmad, mengatakan, debat capres keempat lebih dinamis, lebih terbuka, serta saling menyerang.

"Misalnya Pak Prabowo bicara soal rapuhnya pertahanan, kemudian dari situ Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak percaya pada TNI. Jadi, mereka saling menyerang," kata Saidiman Ahmad kepada wartawan Arin Swandari untuk BBC News Indonesia, Sabtu malam.

Hak atas foto DHANNY KRISNADHY/AFP

Dia kemudian mencontohkan ketika Prabowo mengkritik Jokowi yang mengatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan tidak akan ada invasi militer ke Indonesia.

Hal lain yang disoroti Saidiman adalah kecenderungan Jokowi yang sering kali "lebih rasional" dan "bicara hal-hal detil" serta "solutif".

"Sementara Pak Prabowo selalu menyentuh aspek yang sifatnya emosional, misalnya soal pertahanan negara yang rapuh, soal kekayaan yang mengalir ke luar negeri," tambahnya.

Hak atas foto DHANNY KRISNADHY/AFP

Ia menduga karena Jokowi membaca berbagai hasil survei yang menyebut pemilih Jokowi cenderung menekankan aspek rasional, dan pilihan untuk Prabowo lebih pada kedekatan karena identitas.

Meski demikian, menurut Saidiman, Jokowi juga mulai memasukkan persolan identitas, yaitu ketika menjawab apa yang menjadi kelebihan Indonesia untuk persoalan diplomasi.

"Dia menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Kelihatan dia masuk sedikit ke arah sana (identitas keagamaan).

"Lalu itu diulang lagi ketika dia bertanya pada sesi debat terbuka, dia bertanya kepada Pak Prabowo dan pertanyaan soal Muslim Rohingya," katanya.

'Normatif, kurang menjabarkan lebih detil operasional '

Pengamat politik Islam dari LIPI, Ibnu Nazir, menganggap kedua kandidat capres masih normatif serta kurang menjabarkan lebih detil operasionalnya.

Ketika menyinggung soal tema ideologi, menurutnya, lebih mendekati persoalan implementasi Pancasila dalam kondisi kekinian. "Tapi tetap tidak terlihat apa yang harus dilakulan," kata Ibnu.

Hak atas foto ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Demikian pula ketika Jokowi menginginkan agar pendidikan Pancasila diturunkan sampai tingkat sekolah dasar, Ibnu mengatakan, seharusnya itu dijelaskan lebih detil lagi.

"Pendidikan di tingkat dasar, misalnya harus diturunkan betul dalam praktik-praktik etika yang mudah dipahami," ujarnya.

Prabowo, kata Ibnu, lebih abstrak lagi ketika menyinggung soal operasionalisasi Pancasila. "Seperti banyak program tim Pak Prabowo, tapi belum muncul cara mengoperasionalkannya."

Di dalam debat, kedua kandidat juga dianggapnya menghindari persoalan besar, misalnya, toleransi beragama yang disebutnya "terjadi hari ini dan ada penafsiran agama yang makin konservatif."

Hal lain yang tidak disinggung adalah soal adanya kelompok yang ingin mengganti Pancasila yang menurutnya seharusnya juga ditanggapi.

'Keduanya tidak menyinggung sumber daya manusia'

Dalam debat dengan tema pertahanan dan keamanan, menurut pengamat pertahanan dan keamanan LIPI, Sri Yanuarti, kedua capres tidak menyinggung sumber daya manusianya.

"Padahal ini 'kan problem besar ya, kita banyak sudah banyak bicara militer dan TNI," katanya.

Hak atas foto ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Menurut Yanu, SDM menghadapi persoalan psy war sehingga SDM harus familiar.

"Sebenarnya tadi sudah dikatakan soal siber, tapi Pak Jokowi hanya mengatakan itu dilakukan dengan memperkuat radar," tambahnya.

Yanu kemudian mengkritik pernyataan Prabowo yang membandingkan sistem pertahanan Singapura dan Indonesia.

"(Prabowo mengatakan) Kita harus seperti Singapura, tapi ya Singapura dengan negara sekecil itu, dengan geografis yang tidak terlalu menantang, saya kira Indonesia harus lebih dari Singapura," katanya.

"Ini karena dinamika ancaman untuk Indonesia lebih besar," katanya.

Hak atas foto ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Yanu juga menambahkan bahwa pengembangan alutsista harus tetap mempertimbangkan kemampuan angggaran.

"Nggak mungkin juga kita habis-habisan di militer, yang lain dihilangkan. Saya pikir harus ada upaya progresif untuk menambah anggaran militer, tapi jangan sampai mengenyampingkan yang lain."

Menanggapi soal investasi bidang militer yang disampaikan Jokowi, Yanu mengatakan hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan.

"Bagaimanapun India dan Iran sudah lebih maju di dalam membuat infrastruktur pertahanan melalui industri dalam negeri." Indonesia kata Yanu, masih ketinggalan.

'Kedua calon menjadikan isu hubungan internasional untuk meraup suara'

Nanto Sriyanto, pengamat hubungan Internasional LIPI, mengatakan Jokowi dan Prabowo menjadikan isu hubungan internasional untuk meraup suara alias elektoral.

Dia memberikan contoh, saat Jokowi menyinggung kasus Rohingya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar, hingga klaim ekspor produk-produk muslim yang meningkat.

"Kalau kasus Rakhine, Jokowi sebenarnya ingin menunjukkan 'saya mempunyai pengetahuan detil-detil yang lebih baik dibandingkan dengan Prabowo yang jawabannya cuma bicara non-intervensi ASEAN, jauh dari persoalan itu'," kata Nanto.

Sayangnya, lanjutnya, Jokowi dalam menjelaskan persoalan Rakhine secara holistik misalnya terkait isu kejahatan kemanusiaan yang dilegalisir lantaran dilindungi oleh konstitusi Myanmar.

Hak atas foto ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Nanto juga menyoroti Prabowo yang selalu mengedepankan pendekatan militeristik dan menurutnya selalu diulang-diulang.

"Tetapi pemahaman Prabowo selalu militer, apakah semua militer diselesaikan dengan militer? Termasuk cara dia yang sedikit agak melemahkan tentang peran Indonesia sebagai mediator dalam beberapa persoalan di negara lain," katanya.

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai mediator menunjukkan bahwa negara itu sudah menjadi negara middle power.

"Indonesia memiliki sejarah panjang dalam upaya mendamaikan konflik, bahkan sejak zaman Orde Baru yang terlibat dalam perdamaian Bosnia," katanya.

Soal pentingnya kekuatan militer dan kritik terhadap pertahanan inilah yang, kata Nanto, menjadi senjata untuk elektoral Prabowo.

"Salah satu attacking (serangan) Prabowo (kepada Jokowi) adalah tentang 'penasihat-penasihat' bapak Jokowi yang disebutnya sebagai Asal Bapak Senang (ABS) yang beberapa kali dia ulang," ujarnya.

Tetapi bagaimana dengan tudingan Prabowo bahwa Indonesia dipandang rendah oleh negara-negara ASEAN? Nanto membantah klaim Prabowo ini.

Dari berbagai literasi yang ditulis baik di dalam maupun luar negeri, menurutnya, peran Indonesia justru positif dalam perjalanan ASEAN.

"Jadi (tudingan) itu lebai, lebih sebagai retorika kosong," tutupnya.

Berita terkait