Hoaks jelang pilpres meningkat, penebarnya 'kebanyakan kaum ibu'

hoaks Hak atas foto Antara/Akbar Nugroho Gumay

Ratusan hoaks politik menyebar melalui media sosial hingga grup-grup komunikasi whatsapp. Imbasnya, banyak orang mulai termakan oleh kabar bohong ini.

Farida, misalnya. Warga Jawa Barat ini percaya bahwa Indonesia sedang mendapat 'serbuan' pekerja asal Cina—isu yang cenderung digunakan untuk menyerang calon presiden petahana Joko Widodo.

"Saya sih rasanya percaya, karena ada beberapa teman yang kenal langsung ya, bukan dari media (sosial), mereka bilang menyaksikan itu, di dalam satu penerbangan, isinya adalah semua pekerja dari Cina yang jelas-jelas tidak bisa berbahasa Indonesia," kata Farida kepada Arin Swandari untuk BBC News Indonesia.

Isu lain yang juga diyakini oleh Farida adalah kriminalisasi ulama.

"Di mata saya iya, yang kelihatan. Ada pengawasan terhadap ulama-ulama tertentu," tambahnya.

Sementara itu, Ratna, warga Jakarta, percaya ulama pendukung khilafah ada di belakang capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

"Saya hanya melihat saja ya, pihak Prabowo, didukung oleh ulama-ulama yang seperti ini, yang maksudnya mengarah ke khilafah, yang perkataannya menakut-nakuti, ngancam orang," kata Ratna, yang mengaku melihat banyak video ceramah berisi ancaman.

Dalam berbagai kesempatan baik Jokowi maupun Prabowo membantah berbagai isu yang beredar.

Pada debat capres keempat, Prabowo membantah telah mendukung khilafah.

Ini sesuatu yang tidak masuk akal," kata Prabowo.

Jokowi lantas menimpali pernyataan Prabowo "Selama 4,5 tahun ini saya dituduh, Pak Jokowi itu PKI. Ada yang nuduh seperti itu."

Hak atas foto Antara/AKBAR NUGROHO GUMAY
Image caption Calon Presiden Joko Widodo mengajak seluruh relawan untuk memerangi kabar bohong atau hoaks.

Marak jelang pilpres

Hoaks atau berita bohong makin marak menjelang pilpres.

Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja merilis temuan 130 hoaks politik sepanjang Januari hingga Maret 2019. Hoaks politik antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu.

Pelaksana Tugas Kepala Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, memperkirakan April 2019 ini peredaran hoaks akan meningkat.

"Berharap sih tidak, tapi inilah fakta yang tidak bisa kita pungkiri," katanya.

Menurut Ferdinandus berdasarkan pengamatan Kominfo melalui mesin AIS (mesin pengais konten negatif), kebanyakan yang dilaporkan menebar hoaks adalah ibu-ibu melalui layanan pesan Whatsapp.

"Tantangan bagi kami, bagi negara, bagi Kominfo, adalah orang-orang tua, ibu-ibu, ketika mendapat informasi dari seseorang, kemudian mereka ikut menyebarkan. Mereka pikir apa yang diterima itu benar.

"Ini tantangan besar kami, terutama di grup-grup Whats App karena grup Whatts App sebenarnya kanal pribadi, kanal privat, private conversation, di mana kami baru terlibat aktif men-take down sebuah nomor Whats App setelah mendapat aduan dari masyarakat, melalui aduan konten baik melalui email atau Twitter," papar Ferdinandus.

Hak atas foto EPA
Image caption Hasil studi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia menunjukkan kaum ibu-ibu yang paling banyak menyebarkan hoaks melalui WhatsApp.

Studi khusus yang telah dilakukan oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), kata Ferdinandus, menyebut hasil senada dengan mesin AIS Kominfo.

"Kaum ibu-ibu yang mendapatkan laporan masyarakat yang paling banyak, melalui aduan konten, bahwa merekalah yang paling banyak menyebarkan hoax melalui WhatsApp."

Untuk motivasi penyebaran hoaks politik, kata Ferdinandus, terkait pilihan politik.

"Walaupun dia kadang-kadang tahu itu hoaks, itu dia tetap sebarkan karena menguntungkan jagoan-jagoan dalam konstestasi pemilu. Ini temuan kita hasil dari mesin kita."

Kominfo menurutnya berupaya menangkal hoaks dengan tiga cara.

"Selain pemblokiran, melalui mesin AIS yang bekerja 24 jam, tujuh hari seminggu, didukung seratusan verifikator, lalu penegakan hukum kerja sama dengan Mabes Polri.

"Yang lebih penting dari itu adalah literasi digital, Kementerian Kominfo telah menginisiasi gerakan nasional yang namanya siber kreasi," papar Ferdinandus.

Siber Kreasi katanya melibatkan 96 lembaga baik lembaga pemerintah, BUMN, maupun swasta untuk mendatangi sekolah, kampus, pesantren, komunitas, dan masyarakat umum lainnya untuk memberi pelatihan literasi digital.

Hak atas foto Antara/Oky Lukmansyah
Image caption Badan Pemenangan Pemilu BPN Prabowo-Sandi kerap mendapat pertanyaan seputar isu pro-khilafah yang ditudingkan ke Prabowo.

Pengaruh hoaks ke capres

Kedua tim kampanye pasangan calon presiden mengaku dampak hoks merugikan mereka.

Direktur Media Sosial Tim Kampanye Nasional dari calon presiden 01 Joko Widodo-Makruf Amin, Arya Sinulingga, mengatakan dampak hoaks dalam menggerus suara paslon nomor urut 01 cukup besar.

"Cukup banyak yang terpengaruh, dulu awal-awal ada 9 juta orang yang percaya isu (soal Jokowi anti Islam-dan PKI) dan itu digunakan untuk menggunakan suara kita di bawah, tapi sekarang sudah ada perbaikan bahwa ternyata itu bohong."

Perbaikan itu klaim Arya tampak dalam laporan berbagai lembaga yang menyebut fitnah isu Islam mulai berkurang, dan tergambar dalam elektabilitas. Namun isu komunis mulai dilempar lagi.

Terakhir katanya, tengah beredar foto seseorang dengan seragam hitam 01 datang ke debat dengan menggunakan topi yang disematkan pin bersimbol palu arit.

"(Padahal) kami pada hari itu semuanya pakai baju putih," kata Arya.

Di sisi lain, juru bicara Badan Pemenangan Pemilu BPN Prabowo-Sandi Rahayu Saraswati bercerita, ia kerap mendapat pertanyaan seputar isu pro-khilafah yang ditudingkan ke Prabowo.

"Orang-orang yang menyatakan bahwa 'Oh, Prabowo itu akan menggantikan negara Pancasila menjadi negara khilafah' masih sering, bahkan sampai dua hari menjelang debat kemarin."

Rahayu menambahkan jumlah yang bertanya dikhawatirkan lebih sedikit ketimbang yang langsung percaya.

"Takutnya lebih banyak lagi yang langsung percaya saja," lanjut dia.

Rahayu mengklaim hoaks soal prokhilafah sudah cukup lama. "Sebagai jubir, cukup melelahkan untuk mengklarifikasi."

Hak atas foto Antara/Yulius Satria Wijaya
Image caption Peneliti Lembaga Survei Indikator, Adam Kamil, mengatakan berita palsu tidak akan kuat untuk mengarahkan pemilih.

Tidak kuat mengarahkan pemilih

Bagaimanapun, peneliti Lembaga Survei Indikator, Adam Kamil, mengatakan berita palsu tidak akan kuat untuk mengarahkan pemilih.

Alasannya pengguna media sosial terbatas, terlebih yang intens memainkan isu politik.

"Hanya segmen tertentu saja, sementara di segmen tersebut, basis pendukung masing-masing pendukung sudah stabil, ketimbang kelompok yang lebih pasi. Karena kelompok-kelompok yang lebih aktif mengakses berita-berita tentang politik, pemerintahan, melalui saluran informasi terkini, medsos itu tidak banyak."

Menurutnya para pemilih yang aktif di media sosial dan media terkini lainnya adalah kelompok yang sudah sulit dipengaruhi.

"Mereka itu orang-orang yang imannya cukup kuat, iman ke 01 iman ke 02, relatif stabil."

Artinya para pemilih akan mengabaikan isu-isu yang menjelekkan jagoan mereka. Sementara itu para swing voter, dan mereka yang pasif tidak terlalu memperhatikan informasi yang mereka anggap tidak jelas di media sosial atau media terkini lainnya.

Dalam survei-survei yang dilakukan Indikator, hoaks tentang Jokowi keturunan PKI, terlahir dari orang tua Non-Muslim, keturunan Tionghoa, memang muncul.

"Tergambar tapi juga sedikit, dan dari orang tahu atau mendengar itu pun umumnya tidak percaya," lanjut Adam.

Ketidakpercayaan publik terhadap hoaks politik, kata Adam, lebih karena sumber berita.

"Siapa yang berbicara itu, nah itu kan kembali pada tokoh, kalau yang dipercaya itu dianggap sebagai tokoh, potensi mempengaruhinya akan sangat besar."

Hal tersebut, menurut Adam, dimanfaatkan Jokowi maupun Prabowo untuk menyampaikan curhatan seputar hoaks sebagai antipasi terhadap publik yang masih percaya.

Berita terkait