Diusir dari desa karena agama, bagaimana mencegah intoleransi di tingkat warga?

bantul Hak atas foto Furqon Ulya Himawan
Image caption Kesepakatan diskriminatif Dusun Karet, Bantul, digugat seorang penganut Katolik bernama Slamet Jurniarto, yang tak diizinkan warga menetap di dusun itu.

Beragam kasus intoleransi berbasis agama di masyarakat disebut lembaga yang bergerak dalam hak asasi manusia, Setara Institute, marak karena pemerintah tidak sigap menanggulangi potensi konflik.

Kesepakatan komunal menolak seseorang tinggal di daerah tertentu atas dasar agama, seperti yang terjadi terhadap seorang non-Muslim di Yogyakarta, dinilai bisa dicegah jika pemerintah konsisten mewujudkan asas kebhinekaan.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim memiliki prosedur pengawasan konflik sektarian, walau tak ada sanksi untuk pejabat yang lalai memelihara persatuan masyarakat.

"Ada aturan untuk memastikan kehidupan bernegara berjalan baik. Kan juga ada forum kerukunan umat beragama," kata Syarmadani, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Kementerian Dalam Negeri.

"Tidak boleh ada pelarangan sepihak seperti di Bantul," kata Syarmadani.

"Tapi sementara ini kami hanya bisa mengingatkan. Pendekatan kami tidak dalam konsep reward and punishment (penghargaan dan sanksi)," tuturnya saat dihubungi, Rabu (03/04).

Hak atas foto AFP/GOH CHAI HIN
Image caption Dalam kajian Setara Institute, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang paling tidak toleran di Indonesia.

Warga Katolik di Bantul

Awal pekan ini terungkap kesepakatan antarwarga di Dusun Karet, Pleret, Bantul, Yogyakarta, untuk menolak penduduk non-Muslim tinggal di desa mereka.

Kepala Dukuh Karet, Iswanto, mengaku mengetahui keberadaan aturan itu telah berlaku sejak tahun 2015.

Belakangan ia membatalkan kesepakatan itu karena seorang warga bernama Slamet Jurniarto yang beragama Katolik mempersoalkannya. Slamet tak diizinkan warga Karet menetap di dusun itu karena tak memeluk Islam.

"Peraturan yang dulu dibuat, karena permasalahan ini, sudah ditarik dan dibekukan mulai hari ini," kata Iswanto seperti dilaporkan wartawan di Yogyakarta, Furqon Ulya Himawan.

"Karena melanggar undang-undang dasar, kami sepakat mencabut. Dulu aturan ini dibuat bersama-sama, sekitar 30 orang dari tokoh agama dan perwakilan warga," kata Iswanto.

Adakah aparatur pemerintah yang tolak kebhinekaan?

Keberagaman dan persatuan disebut pakar sebagai nilai dasar negara yang wajib diterjemahkan oleh seluruh pejabat pemerintah, tak terkecuali mereka yang berada di tingkat desa atau rukun tetangga.

Menurut Halili, peneliti Setara Institute, lembaga yang bergiat di isu hak asasi manusia, pemerintah selama ini gagal memastikan pejabatnya menjalankan asas kebhinekaan tersebut.

"Pemerintah harus memastikan, pejabat dari struktur paling atas sampai bawah, memiliki perspektif kebhinekaan yang kokoh," kata Halili.

"Kesepakatan di Dusun Karet muncul sejak tiga tahun lalu, berarti aparat di dusun itu, termasuk babinsa, tidak peduli dengan kesepakatan segregatif," lanjutnya.

Halili berkata, pendekatan meritokrasi dapat menjadi solusi abainya pejabat pemerintah terhadap isu intoleransi.

"Perlu sanksi struktural bagi pejabat yang melakukan praktek intoleransi. Bisa mutasi atau hukuman lainnya. Jangan-jangan pejabat pemerintah tidak pernah saling berkoordinasi tentang kerukunan warga," katanya.

Hak atas foto YAYA ULYA UNTUK BBC NEWS INDONESIA
Image caption Kasus intoleransi bernuansa SARA sebelumnya terjadi di makam Giriloyo, Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah salib di kuburan itu dirusak.

'Pemukiman khusus agama tertentu menjamur'

Dalam catatan Setara Institute, kejadian di Bantul hanya satu dari berbagai fenomena segregasi di kalangan akar rumput. Di berbagai wilayah, terutama di Jawa, muncul perumahan yang eksklusif bagi kelompok penganut agama tertentu.

Halili mengatakan fenomena ini hanya dapat dihentikan dengan kemauan politik pemerintah melawan perpecahan masyarakat.

"Penguatan konservatisme agama memunculkan dampak sosial yang berkepanjangan. Semua kini dilabeli serba agamis.

"Pemerintah harusnya responsif karena ini jelas mengancam persatuan masyarakat," kata Halili.

Kementerian Dalam Negeri sendiri menyatakan setiap warga Indonesia berhak memilih domisili di daerah mana pun di dalam wilayah NKRI.

Hak itu hanya dapat dibatasi hak khusus yang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Hak atas foto UGC
Image caption Palang salib dipotong oleh warga Purbayam Kotagede, Yogyakarta.

'Bantul paling banyak peristiwa intoleransi'

Di Kabupaten Bantul, kasus intoleransi kebebasan beragama lebih sering terjadi dibanding dengan kabupaten lainnya di Provinsi DIY, sebut Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) DIY.

Lembaga itu mencatat telah terjadi tujuh peristiwa intoleransi di Bantul sejak 2016-2018 dan bertambah menjadi delapan peristiwa dengan adanya penolakan terhadap Slamet Jurniarto.

Berikut beberapa di antaranya:

  • 28 Januari 2018, sejumlah ormas Islam menolak kegiatan bakti sosial Paroki Gereja Santo Paulus, Pringgolayan, Bantul, dalam acara memperingati 32 tahun berdirinya gereja. Alasan penolakan adalah upaya kristenisasi dan mereka meminta panitia gereja memindahkan kegiatan di gereja.
  • 17 Desember 2018, Warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede, menolak pemasangan nisan salib di makam seorang warga bernama Albertus Slamet Sugihardi. Warga memotong bagian atas nisan salib. Warga juga menolak adanya doa bagi jenasah di pemakaman dan di rumah keluarga.

Topik terkait

Berita terkait