Komunitas LGBT: 'Tak ada yang memperjuangkan aspirasi kami di Pemilu 2019'

Aktivis transgender di Jakarta Hak atas foto Jefta Images/Barcroft Media via Getty Images
Image caption Aktivis transgender menggelar aksi damai untuk memperingati "Hari Peringatan Transgender", 22 November 2015, di Jakarta.

Di tengah penolakan sebagian masyarakat, komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) di Indonesia mengatakan kehilangan harapan akan sosok pemimpin maupun wakil rakyat yang mau memperjuangkan aspirasi mereka di Pemilu 2019.

Perjuangan yang dimaksud Dede Oetomo -- pendiri Gaya Nusantara, organisasi nirlaba yang fokus memperjuangkan hak-hak LGBTIQ -- adalah aspirasi untuk tidak didiskriminasi dalam kehidupan sehari-hari atas dasar orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender.

"Peduli untuk mengarusutamakan isu keberagaman dan kesetaraan gender dan seksualitas ke dalam politik di masa mendatang," tutur Dede, melalui pesan singkat, kepada wartawan BBC News Indonesia, Rivan Dwiastono (9/4).

Harapan yang hilang itu dikonfirmasi tim kampanye kedua kubu capres-cawapres.

"Saya rasa kita tidak punya agenda khusus untuk memperjuangkan LGBT, karena bagaimana pun juga kan, Indonesia ini negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," kata Andre Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Hal serupa diungkapkan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Tidak ada agenda khusus untuk memperjuangkan komunitas LGBT, namun kubu 01 mengaku akan melindungi mereka.

"Sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya mereka, dilindungi," ujar Arya Sinulingga, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, kepada BBC News Indonesia.

'Harapan sangat tipis'

Bagi Dede Oetomo, pesta demokrasi tahun ini "tidak memberikan pertanda baik" terkait upaya komunitasnya untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan.

"Kebanyakan aktivis kami cenderung kecewa," ujarnya. "Caleg-caleg yang (pada pemilu) tahun 2014 menghubungi kami, sesudah terpilih, tidak sekali pun menyapa kami, apa lagi menjadi penyambung lidah kami di DPR."

Tahun ini, justru Dede dan komunitasnya yang mencari-cari sosok calon anggota legislatif yang berpotensi dapat menyuarakan aspirasi mereka.

Tapi upaya itu pun dijalani dengan "lesu".

Hak atas foto Ulet Ifansasti/Getty Images
Image caption Dua waria tengah mendandani satu sama lain sebelum tampil dalam sebuah pertunjukan kabaret di kota Yogyakarta.

"Ada keraguan untuk mendekati mereka," ungkapnya.

"Yang kami dekati adalah politisi baru yang diharapkan akan lebih peka di masa mendatang. Politisi baru ini pun, dibandingkan dengan 2014, rata-rata tidak berani secara eksplisit membela keberagaman gender dan seksualitas," papar Dede.

Nuansa pesimistis yang sama diungkapkan aktivis LGBT Yuli Rustinawati.

Ia merasa tak satu pun capres memiliki rekam jejak yang mengesankan terkait upaya menjamin hak asasi manusia, termasuk hak mereka.

"Dalam konteks dua calon presiden ini, saya melihat tidak ada yang berubah ... alih-alih, bahkan, bisa jadi lebih buruk," kata Yuli.

Ia menilai sejarah kelam terkait dugaan pelanggaran HAM "yang membayangi Prabowo" menjadi batu ganjalan baginya untuk memercayai mantan komandan jenderal Kopassus tersebut.

Begitu pula dengan sosok Joko Widodo. Ia menilai banyak pihak terlena pembangunan infrastruktur dan lupa akan komitmen Jokowi dalam menjamin HAM.

"Oke, dia oke. Tapi kemudian kita paham indeks kemajuan hak asasi manusia ketika dia menjadi presiden, atau sampai saat ini jadi presiden, tapi itu tertutup dengan (pemberitaan) infrastruktur yang dibangunnya," tutur Yuli.

Hak atas foto Anton Raharjo/NurPhoto via Getty Images

Setali tiga uang dengan Dede, Yuli juga meragukan komitmen para caleg yang maju dalam pemilu kali ini.

"Harapannya pun sangat tipis," ujarnya.

"Apakah kemudian calon-calon (anggota legislatif) yang sekian banyak itu paham soal keberpihakan pada minoritas? Atas keberpihakan kepada LGBT yang dilihat dari sudut pandang humanis saja, tidak harus dicampur-campur dengan agama? Ya itu agak khawatir," ungkap Yuli.

Kubu Jokowi dan Prabowo'tak akan perjuangkan LGBT'

Menurut Laporan LGBT Nasional Indonesia - Hidup Sebagai LGBT di Asia pada tahun 2013 yang disusun oleh Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika (USAID) bekerja sama dengan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), jumlah organisasi LGBT di Indonesia relatif besar, yang terdiri dari dua jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan di 28 dari 34 provinsi di Indonesia.

Sebagian besar di antaranya aktif berperan di bidang kesehatan, publikasi, dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan.

Sementara itu, untuk jumlah terkini individu LGBT di Indonesia belum diketahui secara pasti, namun Kementerian Kesehatan, pada tahun 2012, memperkirakan terdapat 1.095.970 LSL (lelaki sama lelaki) di Indonesia. Angka itu diprediksi terus bertambah.

Baik kubu Jokowi maupun Prabowo "kompak menyatakan bahwa mereka tidak punya agenda khusus" untuk memperjuangkan komunitas LGBT jika paslon yang mereka usung menang nanti.

"Tidak ada," ungkap Arya Sinulingga, juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, saat ditanya terkait komitmen memperjuangkan kelompok LGBT.

Ia mengutarakan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf akan bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menghadapi isu LGBT. Hal itu termasuk menjamin hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

"Mereka bayar pajak, mereka juga bisa dapat menikmati fasilitas pelayanan masyarakat dari negara," tuturnya.

Ia menambahkan hingga saat ini hal-hal lain yang berhubungan dengan LGBT tidak diberi ruang.

"Sampai hari ini kan itu tidak diakomodir, sampai hari ini, di negara kita. Kita ikut aja peraturan itu," katanya.

Hak atas foto Rizqullah Hamiid/NurPhoto via Getty Images

Hal yang sama menjadi jawaban kubu BPN Prabowo-Sandi. Andre Rosiade, sang juru bicara, memastikan bahwa hak-hak dasar kelompok LGBT sebagai warga negara pasti dipenuhi.

"Mereka mau sekolah, boleh. Mereka mau bekerja, boleh," kata Andre.

"(Tapi) kalau mereka ingin menikah LGBT, ya tentu dilarang. Kan ada undang-undang pernikahan kita, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di bangsa dan negara ini," kata Andre.

Dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang Kontroversi Publik Tentang LGBT di Indonesia yang dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu pada Maret 2016, September dan Desember 2017, masyarakat yang memandang kelompok LGBT sebagai ancaman meningkat.

Pada periode survei terakhir, 46,2% responden menganggap LGBT "cukup mengancam", sementara 41,4% lainnya menjawab "sangat mengancam".

Dalam kategori lainnya, 41,1% responden menilai kelompok LGBT "tidak berhak hidup di Indonesia".

'Perlu dilindungi'

Aktivis sekaligus dosen Studi Media, Musik, Komunikasi dan Budaya Universitas Macquarie, Intan Paramaditha, menilai posisi kelompok LGBT akan semakin terancam stigmatisasi siapa pun presiden yang terpilih nantinya.

"Kampanye anti-LGBT memburuk sejak tahun 2016 ketika pejabat tinggi pemerintah mengumumkan bahwa komunitas LGBT merupakan ancaman moral bagi kehidupan masyarakat," ungkap Intan.

Hak atas foto JUNHA / Barcroft Media via Getty Images
Image caption Polisi sipil sekaligus Wilayatul Hisbah Banda Aceh tengah memangkas rambut seorang transgender yang tertangkap di Banda Aceh. Praktik LGBT termasuk bentuk pelanggaran di dalam hukum syariah yang diterapkan di kota itu.

Intan menggarisbawahi bahwa prestasi Jokowi yang dianggapnya buruk dalam melindungi hak-hak minoritas, "diperburuk dengan dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres yang mendukung fatwa anti-LGBT".

Ia menyatakan bahwa "lebih dari 300 orang ditangkap sepanjang tahun 2017-2018, (mereka) dihukum dengan Undang-undang pornografi".

Aktivis sekaligus direktur Lembaga Yayasan Srikandi Sejati - yang juga seorang waria - Lenny Sugiharto, tetap mengajak teman-teman LGBT-nya untuk menggunakan hak pilih mereka meski kedua kubu tegas menihilkan rencana memperjuangkan komunitas tersebut.

"Kita memang mendorong, karena itu kan hak seseorang untuk menentukan suaranya," ujar Lenny, melalui sambungan telepon, kepada BBC.

"Pada umumnya, (bagi) kita itu, yang penting siapa yang terpilih kita tahu proses ke depannya, stigma dan diskriminasi bisa diturunkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada."

Bagi Lenny, harapannya sederhana: agar masyarakat menerima dan pemerintah memperlakukan mereka tanpa diskriminasi.

Pasalnya, menurut Lenny, banyak mispersepsi terkait keberadaan LGBT di masyarakat, mulai dari anggapan melakukan aktivitas negatif hingga tuduhan akan "penyebarluasan" LGBT.

"Kalau untuk dilegalkan kan tidak mungkin, tetapi paling tidak, LGBT dan kelompok-kelompok minoritas ini bisa mempunyai akses, dalam hal pekerjaan, apa pun itu," ujarnya.

Hingga kini, ia tidak tahu siapa paslon yang akan dipilihnya. Akan tetapi, ada satu hal yang akan tetap dilakukannya meski pemerintahan berikutnya tidak akan ambil bagian memperjuangkan nasibnya dan rekan-rekannya.

"Advokasi. Makanya kita suka mengadakan pelatihan-pelatihan advokasi, supaya bagaimana mereka memberikan pengertian, masukan ke mereka (pemerintah) bahwa kita itu perlu dilindungi," pungkas Lenny.

Berita terkait