Rumah tangga retak karena beda pilihan politik? 'Jangan mati-matian bela capres'

Ma'ruf Amin, Jokowi, Prabowo dan Sandiaga Uno Hak atas foto Maulana Surya/ANTARA FOTO

'Harta yang paling berharga adalah keluarga', begitu bunyi salah satu lirik lagu 'Harta Paling Berharga' ciptaan Harry Tjahjono dan Arswendo.

Lagu yang mengusung semua suka duka seseorang akan kembali pada keluarga.

Tapi pertarungan elit politik untuk berkuasa telah menularkan emosinya kepada masyarakat. Masyarakat yang sudah tenggelam pada pilihan politiknya, bahkan bisa terpecah-belah hingga lingkup terkecil: keluarga.

Ranih Pramita Dewi dan Hery Zulianto adalah pasangan suami istri yang beda pilihan politik sejak Pemilu 2014 sampai sekarang. Ranih dan Hery punya 'jagoan' yang berbeda dalam capres-cawapres.

Tapi Ranih punya cara tersendiri agar beda pilihan politik ini tidak membuat retak hubungan dengan suami. Tak perlu berdebat panjang, katanya.

"Kalau mau bahas masalah itu (politik-red), ya kita kalau saling diam-diam saja, ya nggak usah dibahas seumpama ada berita terkait masalah politik, ya kita nonton saja. Nggak perlu dibahas," katanya kepada wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia, Senin (15/04).

Ranih bilang kalau pun ada pembahasan terkait 'jagoan' masing-masing di acara debat capres-cawapres, paling hanya sebatas, "Ya, seperti itu lah calon-mu," katanya sambil mengaku tidak terlalu fanatik terhadap persoalan politik.

Sementara itu, Hery menimpali, "Biasanya kalau yang sampai ramai karena beda pendapat kan, pakai emosi. Terlalu fanatik. Kalau di keluarga saya tanggapinnya biasa-biasa aja. Seperti orang bercanda saja."

Hery menambahkan dengan beda pendapat pilihan politik dengan istrinya, Ranih, justru keduanya bisa menarik kesimpulan, "Tidak ada capres-cawapres yang sempurna."

'Berdebat, tapi ujungnya guyonan'

Beda lagi dengan Siswi Panca Octaviana. Di dalam keluarga besarnya, terdapat satu anggota keluarga yang beda pilihan capres-cawapres.

"Itu kakak, karena dia berbeda pilihan. Tapi kemarin dia ikut kampanye di Gelora Bung Karno, tapi anak-anaknya dititipkan di rumah saya. Jadi tidak masalah sih," kata Siswi kepada BBC, Senin (15/04).

Siswi juga mengaku pernah berdebat, termasuk dengan keponakannya yang memiliki perbedaan pilihan politik.

Hak atas foto IRSAN MULYADI/ANTARA FOTO

"Pasti masing-masing orang itu menonjolkan kelebihan-kelebihan (pilihan capres-cawapres) dan di akhir perdebatan pasti, ya sudah itu pilihan masing-masing. Ujung-ujungnya diakhiri dengan guyonan," katanya.

Anggota Komnas Perempuan, Nina Nurmila, juga memiliki perbedaan pilihan politik dengan suaminya.

Perbedaan latar belakang pendidikan serta paparan media menguatkan pilihan Nina dan suaminya.

"Jadi, itu membuat saya mempengaruhi dia itu nggak kena. Terus dia kadang-kadang, mencoba membujuk saya, tapi saya jelaskan dengan tegas bahwa saya tidak akan pindah ke pilihannya," katanya.

Perbedaan pilihan itu bahkan sejak mengikuti Pemilu 1999.

"Tapi kita tetap rukun, karena kita tidak banyak memperuncing perbedaan itu. Jadi saya memang menghormati pilihan dia. Dia juga menghormati pilihan saya. Ya sudah, dari dulu saya memang berbeda," lanjut Nina.

Sebagian masyarakat yang memiliki perbedaan pilihan politik masih tetap bisa akur.

Namun, data Badan Peradilan Agama menunjukkan adanya perceraian pasangan suami istri lantaran perbedaan pilihan politik.

Cerai karena isu politik: Fluktuatif

Dari data Badan Peradilan Agama yang diperoleh BBC News Indonesia, tingkat perceraian yang disebabkan persoalan politik bersifat fluktuatif.

Pada 2009, tingkat perceraian karena persoalan politik mencapai 402 kasus. Lalu, pada 2010, berkurang menjadi 334 kasus.

Pada 2011, kasus perceraian yang dilatarbelakangi persoalan politik mencapai 650 kasus. Namun, angka perceraian cukup tinggi karena persoalan politik terjadi pada tahun 2015 atau setahun setelah Pemilu 2014. Angkanya mencapai 21.193 kasus.

Menurut Nina Nurmila, perceraian karena beda pandangan politik sangat mungkin terjadi mengingat tingkat fanatisme orang yang berbeda-beda.

Terlebih lagi capres-cawapres hanya dua pilihan.

Hak atas foto Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

"Kalau orang lain yang pakai emosi, bukan pakai rasio sehingga kemudian ada salah satu pihak yang ingin memaksakan ke yang lain. Itu bisa jadi pertengkaran kemudian bisa cerai. Itu logis saja," katanya.

Faktor lain, kata Nina, perceraian tersebut juga bisa dilatarbelakangi hubungan rumah tangga yang sudah rapuh. Perbedaan pandangan politik hanya sebagai pemicu perceraian.

"Kalau yang satu dengan yang lain itu sudah kurang komunikasi, memang tidak menyatu. Sehingga kemudian ada unsur lain, itu mudah tumbang," tambah Nina yang saat ini sedang meneliti mengenai masalah perceraian di Indonesia.

Orang tua memaksa pilihan politik, bolehkah?

Hal lain yang jarang muncul ke permukaan adalah relasi kuasa dari orang tua untuk memaksakan pilihan politik kepada anak-anaknya.

Menurut Nina, memaksakan kehendak politik kepada anak merupakan pelanggaran HAM.

Pada dasarnya, pemilu itu harus bebas dari paksaan pihak mana pun. "Anak itu harus menolak," katanya.

Mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib menimpali pemaksaan kehendak politik tertentu kepada anak bisa terjerat pidana 2 tahun penjara.

Hak atas foto ADEK BERRY/AFP

Hal ini telah diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 531.

Pasal ini menyebutkan setiap orang yang sengaja menghalangi orang lain untuk melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp24 juta.

"Tapi kalau dalam hubungan ke anak, itu jadi hubungannya pribadi. Paling kalau anak nanti curhat ke temannya," katanya.

Wahidah menambahkan, hal tersebut bukan hanya berlaku hubungan antara orang tua kepada anak, tapi juga pada hubungan suatu komunitas.

Misalnya, suami yang memaksa istrinya, bos memaksa anak buahnya, guru memaksa murid dan kiayi yang memaksa santrinya. "Kalau ada relasi kuasa, maka potensi itu ada," kata Wahidah.

'Pemilu penting, tapi biasa saja'

Pengamat Pemilu dari Netgrit, Hadar Nafis Gumay, mengatakan pemilu merupakan rutinitas tiap lima tahun sekali. Pasti ada yang menang dan kalah.

"Kalau toh kita tidak berhasil sekarang, yang penting ini sudah berjalan demokratis sesuai aturan, nggak usah kita ngotot segala macam," kata mantan Anggota KPU ini.

Ia juga meminta kepada publik untuk tidak menyerap aura negatif dari elit politik yang sedang memperebutkan kekuasaan.

"Ini bisa membuat kita mati-matian. Emang kita mau mati-matian? Kalau elitnya mati-matian ya biarin saja. Tapi jangan rakyat ini diajak," kata Hadar.

Topik terkait

Berita terkait