Pemilu 2019: Partisipasi pemilih Papua ditargetkan tinggi meski persiapan pemilu dikritik serba mendadak

Sentani, Papua Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Sejumlah panitia di TPS 43, Sentani, melipat surat undangan untuk pemegang hak suara.

Tingkat partisipasi pemilih Papua, termasuk di kalangan korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, ditargetkan mencapai 80%. Namun beberapa panitia pemungutan suara di kawasan bencana itu mengeluhkan logistik yang datang mepet jelang hari pencoblosan.

Kurang dari 24 jam sebelum pencoblosan, Selasa (16/04), enam orang panitia pemungutan suara (PPS) di TPS 43 Kelurahan Hinekombe, Jayapura, Papua, sibuk melipat surat undangan alias C6.

Media playback tidak ada di perangkat Anda
Logistik mepet, surat suara ada yang belum terkirim

TPS itu berada di Sanggar Kegiatan Belajar, di Jalan Raya Sentani-Kemiri, salah satu pengungsian untuk ribuan warga Distrik Sentani yang menjadi korban banjir bandang, Maret lalu.

PPS di pengungsian tersebut berpacu dengan waktu karena surat undangan memilih harus sampai ke tangan pemegang hak suara sebelum tengah malam.

Ketua PPS 43, Musa Suwebu, menyebut persiapan pencoblosan di TPS yang dipimpinnya serba mendadak. Surat undangan memilih misalnya, baru datang sehari sebelum hari pemungutan suara.

TPS 43, kata Musa, bahkan terancam didirikan di lorong gedung pengungsian karena mereka kehabisan tenda sewaan.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Permukiman di kawasan Doyo hancur lebur akibat banjir bandang. Warga desa itu kini tinggal di sejumlah pengungsian.

"Saya merasa tugas sebagai ketua PPS kali ini berat sekali. Persiapan sangat mendadak. Belum lagi kondisi kami baru saja terkena bencana," ujarnya.

"Kami belum siap, tapi apa boleh buat, ini harus kami jalankan. Kami tidak bisa ikuti denah TPS yang diatur KPU, hanya menyesuaikan tempat yang ada saja," kata Musa.

Pemilih di TPS 43 Hinekombe berjumlah 282 orang. Setengah dari jumlah itu, termasuk Musa, adalah pengungsi banjir Sentani.

Menurut data yang dicatat Polda Papua, jumlah pengungsi bencana itu mencapai lebih dari 11 ribu orang. Mereka tersebar ke berbagai titik pengungsian.

Satu bulan setelah banjir, Musa dan korban banjir lain di kawasan Doyo maupun Kemiri masih bertahan di pengungsian. Permukiman mereka hancur lebur dihantam banjir dan material yang mengalir dari Pegunungan Cyclop.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Ketua PPS 43 Hinekombe, Sentani, Musa Suwebu.

Sementara itu, sebagian pengungsi memutuskan kembali ke rumah, karena kerusakan yang tidak masif maupun untuk menjaga harta benda.

Salah satu pengungsi yang sudah pulang itu adalah Jemmy Kodongan. Namun, warga BTN Sosial ini kebingungan karena belum kunjung menerima surat undangan memilih.

Jemmy berkata, lapangan dekat rumahnya yang biasa menjadi lokasi TPS kini tertutup pasir dan material banjir. Tak ada tanda-tanda KPU membuka TPS di lokasi lain di permukimannya, kata Jemmy.

"Saya tinggal di sini sejak 1996, tapi baru kali ini belum dapat undangan sampai H-1, mungkin karena pengurus RT dan RT tidak ada."

"Sampai saat ini saya dan tetangga tidak tahu harus mencoblos di mana, tidak ada kejelasan," ujar Jemmy.

Meski begitu, niat Jemmy untuk menggunakan hak suara tidak surut. "Saya punya e-KTP. Saya akan cari TPS terdekat," ucapnya.

Hak atas foto BBC News Indonesia

Saat dikonfirmasi, anggota KPU Papua, Melkianus Kambu, mengklaim telah mendata seluruh pemilih yang berada di pengungsian Sentani.

Melkianus mengatakan, sejak Maret lalu telah dibuat kesepakatan tentang lokasi TPS, baik di pengungsian dan permukiman yang tidak rusak parah akibat banjir.

"Persiapan sudah jalan. Kami harap partisipasi mereka tinggi karena mereka kan tetap tinggal di daerah itu, hanya beberapa yang pindah," tutur Melkianus.

Satu hari jelang pencoblosan, pengiriman logistik dari tingkat distrik ke TPS masih terus berjalan di seluruh Papua. KPU Papua menyebut faktor alam merupakan salah satu kendala terbesar penyaluran prasarana pemungutan suara.

"Di wilayah pegunungan, cuacanya ekstrem. Kirim logistik dengan pesawat, tapi setelah siang, tidak bisa terbang karena cuaca selalu memburuk," kata Melkianus.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Anggota KPU Papua, Melkianus Kambu.

"Daerah lain yang agak sulit adalah Memberamo Raya, sungai Memberamo sangat deras, tapi akhirnya petugas lapangan menumpang helikopter," tuturnya.

KPU Papua menargetkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 mencapai 80%. Jumlah daftar pemilih tetap di provinsi itu ada di angka 3.517.447 orang.

Menurut Melkianus, target itu bisa tercapai karena 12 dari 29 kabupaten/kota di Papua menerapkan sistem pemilihan ikat atau noken.

Mayoritas daerah di Papua yang menerapkan noken berada di kawasan pegunungan, antara lain Jayawijaya, Nduga, Yahukumio, Puncak Jaya, dan Paniai.

Hak atas foto BBC News Indonesia
Image caption Salah-satu sudut wilayah Sentani, Papua, yang terdampak banjir pada pertengahan Maret 2019 lalu.

Melkianus menuturkan, daerah pegunungan Papua yang menerapkan noken memiliki potensi konflik lebih tinggi dibandingkan kawasan pesisir.

Nduga, kabupaten di pegunungan Papua yang menjadi basis pertempuran militer dan kelompok bersenjata, masuk dalam salah satu daerah rawan konflik.

Menurut keterangan Melkianus, TPS di Nduga dipusatkan di pusat pemerintahan kabupaten dan perbatasan dengan kabupaten lain.

"Saya harap pemilihan di Nduga berjalan karena di sana menggunakan sistem noken," kata Melkianus.

Di luar urusan logistik, dua pekan sebelum pemilu, KPU Papua dirundung masalah. Salah satu komisioner mereka, Tarwinto, dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, ia terbukti meminta uang haram sebesar Rp300 juta dalam proses pemilihan anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya.

Berita terkait